Jokowi Dorong Pemda Genjot Belanja APBD

Uang APBD Mampet di Pemda Buat Resesi Ekonomi

* Mendagri Lacak Daerah yang Masih Timbun Anggaran di Bank

180 view
(Foto: BPMI Setpres/Kris)
MUSRENBANGNAS: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2 kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (2 kanan), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) mengikuti peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5). 
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai belum optimal membelanjakan anggarannya. Padahal, belanja Pemda diharapkan sebagai salah satu yang mendorong demand side dalam pemulihan ekonomi.

"Saya sudah ingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi dan kabupaten/kota Rp 182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," kata Presiden Jokowi di dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 pada Selasa (4/5).

Diungkapkannya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk 2022 masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Presiden Jokowi mengatakan, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Oleh sebab itu, belanja pemerintah harus dipercepat terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya dan mendorong belanja masyarakat.

"Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar," tuturnya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, sektor industri juga harus terus didorong untuk mulai bangkit dan pekerja dapat mulai bekerja.

"Domestic supply side harus ditingkatkan, tapi semua dilakukan dengan protokol ketat. Jangan ditawar soal ini," ungkapnya.

Ditahan
Pemerintah akan mengambil sikap untuk pemda yang masih suka menimbun anggarannya di daerah ketimbang membelanjakannya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Kerjasama itu untuk melacak daerah-daerah mana saja yang masih menimbun anggarannya di bank.

"Di-zoom in daerah-daerah mana saja dan apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya karena memang tidak punya konsep untuk membelanjakan, tidak memiliki target. Targetkan per triwulan, berapa persen yang mau dibelanjakan, jangan digenjot di akhir tahun," tutur Tito dalam acara Musrenbangnas itu.

Jika dalam penelusuran itu ditemukan Pemda yang masih belum menggunakan anggarannya karena tak memiliki konsep, Tito akan berkoordinasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membekukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Pemda tersebut.

Selain itu, Tito Dia akan menyarankan kepada Sri Mulyani agar penyaluran dana transfer ke daerah berbasis kinerja.

"Jadi kalau kinerjanya ternyata nggak bergerak lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dia belanja dulu. Kalau mulai mendekati, mulai berkurang baru transfer. Nanti kalau ditumpuk, dia masih banyak kemudian ditransfer disimpan lagi. Ini mohon izin dari Menteri Keuangan," ucapnya.

Bikin Resesi Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemda belum maksimal dalam membelanjakan dana APBD untuk penanganan dampak covid-19 pada tahun lalu. Buktinya, dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp247,5 triliun pada Oktober 2020, naik signifikan dibanding Juni 2020, yaitu Rp196,2 triliun.

"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD, karena berhenti dan kemudian terjadi lag atau dalam hal ini jeda," ujarnya dalam acara Musrenbang itu.

Ani, sapaan akrabnya, bahkan mengisyaratkan uang mampet pemda berujung pada resesi ekonomi. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam pada kuartal III dan IV 2020. Tercatat, pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen di kuartal III dan minus 2,19 persen di kuartal IV 2020.

Padahal, pertumbuhan ekonomi RI sudah minus pada kuartal II 2020 sebagai dampak pandemi covid-19. "Kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali, terutama pada kuartal III dan IV tahun lalu terlihat sangat menurun karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan," ungkapnya.

Sementara, Ani melanjutkan pemerintah pusat telah maksimal dalam menyalurkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Per Oktober 2020, pemerintah telah menyalurkan TKDD sampai dengan 91,4 persen, sedangkan belanja daerah baru mencapai 53 persen.

Sri Mulyani menyayangkan pemulihan ekonomi domestik sekarang ini belum merata. Sebab, masih ada beberapa sektor dan daerah yang masih merasakan dampak dari pandemi Covid-19.

"Pemulihan ekonomi kita masih belum merata antar sektor-sektor yang mungkin lebih mudah pulih, dan yang lebih sulit pulih, juga antar daerah," kata dia.

"Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi kelembagaan antar pusat dan daerah menjadi suatu keharusan," pungkas dia.

Masih Tinggi
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tantangan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 masih sangat tinggi pada tahun depan yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun domestik.

“Ini menjadi tantangan 2022 di mana kita perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus kesehatan APBN yang sudah bekerja sangat keras dalam dua tahun berturut-turut untuk menghadapi pandemi,” katanya.

Menkeu menyatakan pandemi masih memiliki risiko tinggi pada tahun depan karena saat ini kasus Covid-19 secara global telah mencapai di atas 800 ribu per hari dan muncul berbagai varian baru.

Gelombang baru kasus Covid-19 pun juga bermunculan di berbagai negara seperti India, Brasil, Chili, Turki, dan beberapa negara Eropa.

“Pada saat yang sama kita melihat meskipun program vaksinasi telah dimulai di seluruh dunia namun aksesnya tidak merata,” ujarnya.

Ia mengatakan berbagai risiko pandemi tersebut akan mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi pada tahun ini dan tahun depan yang dilandasi oleh faktor eksternal maupun domestik.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan pemulihan ekonomi yang sinkron dengan arah yang dilakukan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kompleksitas.

HADIR
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi turut hadir sebagai peserta Musrenbangnas secara virtual. Edy menyebutkan, pesan Jokowi agar semua pihak bisa memfokuskan perhatian untuk peduli kepada perkembangan serta pengendalian Covid-19. Kasus yang terjadi di Negara India baru-baru ini, menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak mengalami nasib serupa.

Presiden juga mendorong bagaimana prioritas penyerapan anggaran dan pergerakan ekonomi yang saat ini melambat dan berbagai upaya untuk mengubah cara dan metode mencapai tujuan menyejahterakan rakyat.

“Bukan tujuannya yang berubah, tetapi dalam kondisi sulit ini, metode dan caranya ini berbeda. Itu intinya. Seperti kabupaten/kota kita desak bagaimana serapan anggaran daerah bisa dipercepat,” pungkas Edy.

Gubernur saat itu didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit dan sejumlah pejabat lainnya. (Merdeka.com/Detikfinance/CNNI/Antaranews/A13/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com