Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM di Rumah Dinas Gubernur Sumut Ricuh

* 6 Mahasiswa Diamankan, Seorang Wartawan Dipukul

209 view
Foto Dok
UNJUK RASA: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumut berunjukrasa di rumah dinas gubernur, Jumat (7/5).
Medan (SIB)
Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara (AMPK Sumut) di rumah dinas gubernur, Jumat (7/5) sekitar pukul 16.30 WIB berakhir ricuh. Setidaknya 6 mahasiswa diamankan, setelah unjuk rasa dibubarkan pihak kepolisian dan Satpol PP.

Aksi pembubaran yang dilakukan petugas pun berlangsung hingga sampai ke halaman rumah dinas gubernur, dan kemudian mahasiswa tersebut dinaikkan ke truk milik kepolisian untuk diamankan ke Polrestabes Medan.

Wartawan yang berada di lokasi dilarang petugas untuk meliput pembubaran aksi mahasiawa itu. Seorang petugas kepolisian mengatakan bahwa aksi unjuk rasa di depan rumah dinas gubernur dilarang dan itu sudah ada peraturannya.

Kordinator aksi AMPK Sumut Irwandi Pratama Sembiring yang turut diamankan, dalam video yang direkam saat perjalanan ke Polrestabes Medan mengatakan, aksi mereka ke rumah dinas gubernur untuk menolak kenaikan harga BBM di Sumut yang disebabkan kebijakan Gubernur Edy mengeluarkan Pergub No. 1/2021 tentang Perubahan PBBKB dari 5 persen menjadi 7,5 persen.

Menurut Irwandi, tindakan aparat kepolisian dan Satpol PP yang membubarkan paksa aksi serta melakukan penangkapan pada mahasiswa, merupakan tindakan yang mencederai demokrasi di Indonesia. Apalagi, aksi yang mereka gelar itu sebelumnya telah melalui pemberitahuan ke Polrestabes Medan dan aksi mereka lakukan dengan memenuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan dilakukan dengan jumlah massa terbatas yakni hanya 10 orang.

Pembubaran paksa dan penangkapan pada mahasiswa, kata Irwandi, menjadi bukti bahwa Gubernur Sumut tidak bermartabat. Sebagai pejabat publik, ia enggan untuk dikritik walaupun kebijakan yang dikeluarkannya telah menyengsarakan rakyatnya sendiri.

Rencana untuk menggagalkan aksi mahasiswa itu lanjut Irwandi, sebenarnya telah dilakukan setelah mahasiswa melakukan pemberitahuan aksi pada, Rabu (5/5) ke Polrestabes Medan.

Dalam aksi itu, seorang wartawan yang sedang bertugas peliputan di Rumah Dinas Gubernur Sumut itu terkena pukulan.

Kasatpol PP Provinsi Sumut Tuahta Saragih yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, jika terbukti ada anggota Satpol PP yang melakukan pemukulan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. "Kita akan berikan tindakan tegas kepada Satpol PP yang melakukan pemukulan wartawan sesuai peraturan yang berlaku," kata Tuahta.

Tuahta berharap dengan adanya pemukulan terhadap wartawan, dia selaku Kasatpol PP minta maaf, sebab itu sudah melanggar SOP.

Sementara itu wartawan media online bernama Arfan yang menjadi korban pemukulan kepada wartawan mengatakan, telah melaporkan kasus pemukulan tersebut kepada pimpinannya di Jakarta.

Arfan dipukul oleh seorang petugas Satpol PP pada kepala bagian belakang. Petugas tersebut tiba-tiba memukul saat Arfan sedang melakukan peliputan.

"Aku videokan bagian protokol, kamera dihalangi, disuruh mundur, ada yang pukul dari belakang. Kena pukul kepala bagian belakang," ujar Arfan.

Perlu diketahui bahwa menghalangi peliputan merupakan bagian dari pelanggaran UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Setiap orang yang menghalangi kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi terancam pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. (A13/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com