Usut Kasus Dugaan Mega Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Direktur


155 view
Usut Kasus Dugaan Mega Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Direktur
(Liputan6.com/Faizal Fanani)
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT ASABRI (Persero).
Jakarta (SIB)
Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung secara intensif memeriksa tiga direktur dari tiga perusahaan berbeda sebagai saksi kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 23,7 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leornad Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan ketiga direktur yang dimintai keterangannya sebagai saksi, yakni Direktur Utama PT. SMR Utama, Tbk, JWH, GB selaku Direktur PT. SMR Utama, Tbk dan Direktur PT. Maybank Aset Management, REZ.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi terkait pendalaman broker PT. Asabri (Persero)," kata Leornad di Jakarta Selatan, Rabu (16/6).

Leonard yang akrab dipanggil Leo mengatakan, JWH dan GB diperiksa kepemilikan saham. Sementara saksi REZ diperiksa terkait Manajer Investasi (MI)-nya PT. Maybank Aset Management.

Selain ketiga saksi, sambung Leo, penyidik Kejagung juga memeriksa Komisaris PT. Pool Advista Aset Manajemen RA sebagai saksi.

"Saksi RA diperiksa terkait Manajer Investasi (MI)-nya PT. Pool Advista Aset Manajemen," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri yakni, mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purn) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri, Bachtiar Effendi.

Para tersangka dijerat pasal sangkaan yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (H3/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com