* Kepala Dinas Diberi Target Genjot Vaksinasi

Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Turun Level PPKM

* 6 Daerah Belum Bisa Turun Level, di Antaranya Medan

161 view
Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Turun Level PPKM
Foto: Antara/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
KONFERENSI PERS: Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers PPKM, Senin (13/9).
Jakarta (SIB)
Pemerintah kini memasukkan cakupan vaksinasi ke dalam indikator evaluasi penurunan level PPKM 1-4. Hal ini dilakukan karena masih banyak stok dosis vaksin di daerah yang belum disuntikkan.

"Data Kemenkes menyebut ada 41 juta dosis vaksinasi yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan," kata Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Pandjaitan, Senin (13/9).

"Hal ini sangat disayangkan mengingat animo masyarakat yang tinggi untuk vaksinasi," lanjut Luhut.

Berangkat dari latar belakang ini, pemerintah pun memasukkan cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM.

"Oleh karena itu, sebagai proses transisi hidup bersama Covid-19, telah diputuskan untuk memasukkan cakupan indikator vaksinasi dalam evaluasi penurunan PPKM dari level 3 ke level 2, dan level 2 ke level 1 di Jawa-Bali," ungkap Luhut.

Berikut ini kriteria cakupan vaksin berdasarkan penurunan level:

Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40%, sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2.

Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60% sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 2 ke level 1.

Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target pada poin a diatas. Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level 3.
Diberi Target
Vaksinasi Corona kini menjadi salah satu syarat suatu daerah bisa turun level PPKM. Untuk mengejar target vaksinasi, kepala dinas di tiap daerah pun diberi tugas khusus.

"Tadi karena vaksinasi menjadi penting, kami minta Menpan RB untuk membuat target kinerja birokrasi untuk vaksinasi," kata Luhut.

"Jadi semua kepala dinas punya target untuk bisa jalan (vaksinasi) supaya naik level atau turun level 4 3 2 1," sambungnya.

Dengan demikian, semua pihak punya rasa tanggung jawab untuk terus menggenjot angka vaksinasi. Vaksinasi Corona tidak hanya menjadi beban segelintir orang saja.

"Dengan begini, kita semua punya tanggung jawab ramai-ramai. Tidak ada yang merasa dia yang paling bertanggungjawab," ucap Luhut.

Tak Akan Diakhiri
Luhut mengungkap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal PPKM. PPKM tak akan diakhiri sampai kasus Covid-19 benar-benar terkendali.

"Presiden sudah memberikan arahan, perintah pada kami. Kita tidak akan mengakhiri PPKM ini sampai betul-betul Covid-19 ini bisa terkendali," ujar Luhut.

Luhut menjelaskan PPKM menjadi pilar penting dalam penanganan Covid-19. Dia berharap situasi segera membaik.

"Karena salah satu alat kita yang paling penting dalam pengendalian ini tadi adalah PPKM," ujar Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mewanti-wanti masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Luhut meminta masyarakat tak euforia berlebihan.

"Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan euforia dari masyarakat yang tidak disertai protokol kesehatan, implementasi PeduliLindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya, dari gelombang Covid-19," kata Luhut.

Level 4
Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, ada dua provinsi yang turun status dari PPKM level 4. Kini, tak ada lagi provinsi dengan status PPKM level 4 di luar Jawa-Bali.

"Kalau kita lihat secara provinsi terjadi penurunan dari level 4, yaitu dari dua provinsi menjadi tidak ada di level 4. Kemudian level 3 dari 22 menjadi 16, dan di level 2 dari tiga menjadi 11 provinsi," ucap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (13/9).

Namun, kata Airlangga, ada 23 daerah kabupaten/kota yang masih menerapkan PPKM level 4. Dia mengatakan hal ini dilakukan untuk persiapan penurunan PPKM di daerah-daerah itu.

"Namun di 23 kabupaten/kota tetap kami terapkan PPKM level 4," tuturnya.

Dia mengatakan, PPKM level 4 itu tetap diterapkan meski daerah-daerah itu mengalami penurunan kasus baru, penurunan kematian pasien hingga penurunan BOR. Dia menyebut, 17 dari 23 daerah itu sebenarnya sudah bisa turun level.

"17 kabupaten/kota yang telah mengalami perbaikan, 16 kabupaten/kota turun dari level 4 ke level 3 dan ada satu kabupaten/kota turun ke level 2," ujar Airlangga.

Namun, Airlangga menegaskan daerah-daerah yang sudah bisa turun level itu tetap menerapkan PPKM level 4. Dia mengatakan hal itu dilakukan demi mengejar tingkat vaksinasi Corona minimal 20 persen.

Sementara, ada enam daerah yang masih tetap belum bisa turun level. Di antaranya adalah Medan dan Banda Aceh.

"Enam kabupaten/kota lainnya tetap di level 4, yaitu Banda Aceh, Bangka, Medan, Kota Baru, Palangkaraya, dan Palu," ucapnya.
Diperpanjang
Pemerintah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali. PPKM diputuskan untuk kembali diperpanjang sepekan, artinya akan berlaku hingga 20 September.

Pengumuman disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, lewat konferensi pers virtual, Senin (13/9). Luhut mengatakan evaluasi dilakukan setiap pekan untuk PPKM Jawa-Bali.

Ada daerah yang mengalami penurunan level PPKM, salah satunya Bali. Penurunan dilakukan setelah ada evaluasi terhadap kondisi Corona di wilayah tersebut.

Dia juga menyebut masih banyak masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol Covid-19. Luhut mengingatkan masyarakat yang abai terhadap prokes bisa memicu gelombang baru peningkatan kasus Corona.

"Kalau dilepas tidak dikendalikan bisa ada gelombang berikutnya," ucap Luhut.

Kasus Corona secara nasional juga mengalami penurunan. (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com