Kabag Pengembangan Pers dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Dewan Pers Deritawati Sitorus:

Verifikasi Pers Diperlukan Agar Perusahaan Media di Indonesia Jangan Asal-asalan


253 view
Verifikasi Pers Diperlukan Agar Perusahaan Media di Indonesia Jangan Asal-asalan
SIB/Danres Saragih
Medan (SIB) -Dewan pers mengimbau para wartawan untuk tunduk dan taat menjalankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Pengembangan Pers dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Dewan Pers, Deritawati Sitorus saat mengunjungi Kantor Redaksi Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) di Jalan Brigjen Katamso No 66 AB, Kota Medan, Kamis (27/12). Kehadiran Deritawati ke Harian SIB dalam rangka melakukan verifikasi faktual terhadap perusahaan pers yang didirikan tokoh pers Alm DR GM Panggabean. 

Sedangkan mewakili Pemimpin Redaksi (Pemred) Harian SIB GM Immanuel Panggabean BBA, hadir Penanggung Jawab Harian SIB Drs Victor Siahaan SH MHum didampingi Wakil I Pemimpin Redaksi, Ir Parluhutan Simarmata, Wakil II Sumba Simbolon ST, Wakil III, Martohap Simarsoit SH, Sekretaris Redaksi SIB Eva Rina Pelawi SSos, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Bantors Sihombing SSos dan Kepala Tata Usaha (KTU) Harian SIB Hotlin Manik menerima kunjungan Deritawati di lantai II Kantor Redaksi Harian SIB tersebut.

Menurut Deritawati, jurnalis pada dasarnya haruslah memahami KEJ dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga pada suatu waktu apabila ada persoalan hukum yang dihadapi, Dewan Pers dapat memediasikan persoalan tersebut di luar ranah persoalan pidana. "Artinya, karya jurnalistik yang menjadi permasalahan dalam setiap laporan di kepolisian, dapat dimediasi oleh Dewan Pers untuk diselesaikan dengan UU Pers. Itupun kami harus mempelajari apakah benar, karya jurnalistik yang menjadi permasalahannya, atau ada permasalahan lainnya," ucap Deritawati.

Tak hanya kepada jurnalis, Deritawati juga mengimbau kepada perusahaan pers untuk melengkapi dokumen-dokumen layaknya suatu perusahaan pers yang diamanahkan sesuai dengan UU Pers. Sehingga pada saat Dewan Pers melakukan verifikasi dalam rangka mendata perusahaan pers nasional, perusahaan tersebut memang layak dinyatakan lulus verifikasi secara administrasi berdasarkan amanah UU Pers serta Piagam Palembang Tahun 2010.

Deritawati juga menjelaskan mengapa begitu pentingnya perusahaan pers diverifikasi. Menurutnya ini adalah cara mengukur perusahaan pers tersebut memenuhi standar yang dibentuk Dewan Pers dan Komunitas Pers Indonesia. Deritawati menerangkan verifikasi tersebut berfungsi sebagai penjamin bahwa perusahaan pers tersebut telah menaati ketentuan dewan pers. Sehingga Dewan Pers dapat melindungi perusahaan pers tersebut sesuai UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. 

"Kalau mereka tidak menaati peraturan, Dewan Pers tidak bisa melindungi. Kita harapkan, media yang diverifikasi telah memenuhi unsur-unsur sesuai standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan, mematuhi kode etik jurnalistik dan juga sesuai dengan standar kompetensi wartawan," jelasnya.

Semua itu menurut Deritawati adalah bagian dari komitmen komunitas pers, agar media di Indonesia bukan perusahaan yang asal-asalan. Melainkan media profesional. "Status terverifikasi ini lebih kepada dewan pers memberi infomasi kepada masyarakat, bahwa media ini sudah terverifikasi secara administrasi atau faktual. Status ini kita berharap dapat dipergunakan oleh lembaga, instansi, SKPD, pemerintahan daerah atau provinsi sebagai bahan buat lembaga-lembaga atau instansi tersebut melihat mana yang benar-benar media yang profesional dan juga supaya tidak terjadi malpraktek," ucapnya. 

Deritawati menyampaikan sampai saat ini yang terverifikasi baru 200 hingga 300 an media. Jumlah ini belum seberapa dibanding jumlah media cetak yang terdaftar 3.000 an dan media online 48.000 an di Indonesia. "Kami melakukan verifikasi faktual terhadap perusahaan pers yang sebelumnya terlebih dahulu telah dinyatakan terverifikasi secara administrasi. Jadi statusnya sudah terverifikasi administrasi. Kemudian kami melakukan verifikasi faktual, mengkonfirmasi data, dokumen yang sudah ada kepada kondisi yang sudah ada di lapangan," terangnya lagi.

Penanggung Jawab Harian SIB Drs Victor Siahaan SH MHum mengucapkan terima kasih kepada Deritawati atas terpilihnya Harian SIB untuk diverifikasi secara faktual. Menurut Victor, memang pada saat ini, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjadi salah satu persyaratan perusahaan pers menghadapi era baru perkembangan pers secara nasional. "Kebijakan dewan pers dalam melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers patut kita dukung. Dimana harian surat kabar salah satu sumber informasi masyarakat untuk lebih mantap ke depan," ucap Victor. (A14/f)
Penulis
: Admin
Editor
: Admin
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com