Viral Siswi SMK Nonmuslim Tolak Berjilbab di Padang

* Kepsek SMK Negeri 2 Padang: Tidak Memaksa Tapi Hanya Mengimbau

368 view
Viral Siswi SMK Nonmuslim Tolak Berjilbab di Padang
Foto: unsplash
Ilustrasi unggahan viral di media sosial

Padang (SIB)

Video adu argumen orang tua siswa dengan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang viral di media sosial. Orang tua dan pihak sekolah terlibat adu argumen soal kewajiban siswi, termasuk yang nonmuslim, untuk menggunakan jilbab di sekolah.

Dilihat, Jumat (22/1), video itu diunggah oleh akun Facebook Elianu Hia. Elianu mengatakan dirinya dipanggil pihak sekolah karena putrinya tidak menggunakan jilbab saat ke sekolah.

Dalam video itu, terdengar suara Elianu menjelaskan, kalau dirinya dan anaknya adalah nonmuslim. Mereka mempertanyakan mengapa sekolah negeri membuat aturan tersebut.

"Bagaimana rasanya kalau anak bapak dipaksa untuk ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan (sekolah) negeri," demikian ucap Elianu.

Pihak sekolah yang menerima kehadiran Elianu menyebut, penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. Pihak sekolah juga menunjukkan surat pernyataan yang disebut diteken orang tua saat anaknya hendak masuk sekolah. Salah satu poinnya, menurut pihak sekolah adalah terkait pakaian.

"Ini tentunya menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah, ketika ada anak yang tidak ikut peraturan sekolah. Kan di awal kita sudah sepakat," kata Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Zikri.

Elianu kemudian mengatakan, dirinya mencari aturan terkait mulai dari Pergub hingga Peraturan Menteri, namun tidak ketemu. Setelah terlibat adu argumen, kedua pihak sepakat untuk menunggu keputusan dari pihak Dinas Pendidikan Sumbar.

Elianu membenarkan orang yang merekam dan berada di video itu adalah dirinya. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi Kamis (21/1).

"Kejadiannya kemarin, sebagaimana video siaran langsung saya itu," kata Elianu.

Elianu mengaku dipanggil melalui pesan lisan pihak sekolah kepada anaknya. Dia menyebut anaknya Jeni Hia sudah 3 minggu dipanggil oleh pihak bimbingan dan konseling (BK) gara-gara tak memakai jilbab.

"Jadi anak saya ini sudah tiga minggu ini dipanggil terus ke kantor BK, sehingga akhirnya saya datang," kata dia.

Dia juga mempertanyakan dari mana dasar pihak sekolah membuat aturan tersebut. Dia menyebut akan menghubungi pengacaranya karena merasa hak anaknya terganggu.

"Saya tanya, ini kebijakan siapa, karena tidak ada keputusan Menteri Pendidikan atau keputusan Gubernur. Mereka menjawab ini keputusan sekolah. Wajib katanya," jelas Elianu.

"Aturan sekolah, tapi anak saya tidak bersedia pakai jilbab. Bagi saya ini adalah melanggar HAM. Masalah ini sudah diserahkan kepada pengacara saya," sambungnya.

Tidak Ada Paksaan

Apa kata sekolah? Pihak SMK Negeri 2 Padang membantah informasi yang menyebutkan pihaknya mewajibkan siswa nonmuslim untuk menggunakan jilbab.

"Kami tidak mewajibkan siswi nonmuslim untuk menggunakan kerudung seperti informasi yang viral di media sosial," kata Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi, kepada wartawan, Jumat (22/1).

Menurutnya, pihak sekolah tidak melakukan pemaksaan, melainkan hanya mengimbau siswa menggunakan kerudung atau jilbab. "Tidak ada paksaan," katanya.

Rusmadi menjelaskan ketentuan penggunaan seragam sekolah. Ketentuan itu telah diatur untuk pakaian apa yang akan digunakan sejak Senin sampai Jumat.

"Kami tidak membedakan siswa muslim dan nonmuslim, kami membuat di dalam aturan itu untuk menggunakan jilbab," lanjutnya.

Sejak di-posting pada Kamis (21/1) kemarin, video yang disebar melalui akun Facebook Eliana Hia itu mendapat 3.400 komentar dan sudah dibagikan 2.300 kali.

Maladministrasi

Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menanggapi soal video viral adu argumen antara orang tua siswi nonmuslim dan pihak SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan penggunaan kerudung atau jilbab. Ombudsman Sumbar mengatakan langsung meminta penjelasan pihak SMK Negeri 2 Padang.

"Tadi siang, kita sudah mengundang pihak sekolah untuk berkonsultasi, sekaligus memberikan penjelasan tentang video yang beredar tersebut. Kepala sekolahnya sudah memberikan penjelasan kepada kita," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefni Heriani, Jumat (22/1).

Yefri mengatakan, ada indikasi maladministrasi dalam kebijakan yang dikeluarkan pihak sekolah terkait penggunaan jilbab.

"Kita sudah melihat dan sudah disampaikan juga bahwa ada dugaan maladministrasi yang terjadi. Salah satunya adalah maladministrasi tidak melakukan diskriminatif yang dilakukan pihak sekolah melalui kebijakan atau aturan yang mereka buat," jelas Yefri.

Dari pertemuan dengan pihak SMKN 2 Padang, Ombudsman mendapat sejumlah informasi terkait kebijakan tersebut. Ia menyebut memang ada kebijakan di sekolah itu siswi perempuan harus memakai kerudung.

"Beberapa informasi yang kita peroleh, memang ada kebijakan yang dibuat sekolah dalam berpakaian, di mana setiap perempuan yang ada di sekolah harus menggunakan, apa istilahnya itu, kerudung. Padahal, siswinya ada yang Islam, ada yang Nasrani atau ada keyakinan yang lain," ucap Yefri.

"Kalau menurut laporan kepala sekolah, semua siswi, baik muslim maupun nonmuslim, di sekolah itu, kecuali yang sedang viral tersebut, menggunakan kerudung. Tidak ada yang menolak selama ini," imbuhnya.

Ombudsman akan menindaklanjuti temuan tersebut dan segera mengumumkan hasilnya. "Kami nanti akan membahasnya secara internal dan hasilnya nanti akan kami umumkan Senin (25/1) mendatang," jelas Yefri. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com