Vonis Djoko Tjandra di Kasus Suap Irjen Napoleon Disunat Jadi 3,5 Tahun Bui

* Vonis Irjen Napoleon Tetap 4 Tahun Penjara

108 view
Vonis Djoko Tjandra di Kasus Suap Irjen Napoleon Disunat Jadi 3,5 Tahun Bui
(Ari Saputra/detikcom)
Djoko Tjandra
Jakarta (SIB)
Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengorting hukuman koruptor Djoko Tjandra. Sebelumnya, PT Jakarta juga menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

Di tingkat pertama, Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun penjara karena menyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo terkait pengurusan penghapusan DPO di Imigrasi serta memberi suap ke Pinangki Sirna Malasari selaku jaksa pada Kejagung berkaitan dengan upaya permohonan fatwa MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi jika pulang ke Indonesia. Di tingkat banding, hukuman Djoko disunat.

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan," demikian bunyi putusan banding yang dilansir website MA, Rabu (28/7).

Duduk sebagai ketua majelis Muhamad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusydi, dan Renny Halida Ilham Malik. Alasan majelis meringankan hukuman adalah Djoko Tjandra telah menjalani pidana penjara pada kasus cessie Bank Bali dan telah menyerahkan uang ke negara sebesar Rp 546 miliar.

"Hal yang memberatkan Terdakwa telah melakukan perbuatan tercela. Bermula dari adanya kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo.
putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan tindak pidana korupsi' dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Bahwa perbuatan yang menjadi dakwaan dalam perkara ini dilakukan Terdakwa untuk menghindar supaya tidak menjalani putusan Mahkamah Agung tersebut," ucap majelis hakim.

Turunnya hukuman Djoko sesuai prediksi anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Arsul berpandangan pejabat yang menerima suap seharusnya dihukum lebih berat daripada yang menyuap. Menurutnya, turunnya vonis terhadap Pinangki bakal membuka kemungkinan vonis Djoko Tjandra diturunkan.

"Logisnya, pejabat yang menerima suap harus dihukum lebih berat daripada warga masyarakat yang menyuap. Nah, kalau vonis di tingkat peradilan pertama atas Djoko Tjandra 4,5 tahun karena menyuap pati Polri dan jaksa Pinangki, bisa diperkirakan, dengan turunnya vonis Jaksa Pinangki, maka bisa turun pula vonis terhadap Djoko Tjandra," ucap Arsul.

Untuk diketahui, majelis tinggi yang mengadili Djoko Tjandra sebelumnya juga menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Jaksa menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan kasasi. Padahal Pinangki sebagai aparat penegak hukum melakukan korupsi miliaran rupiah dan melakukan kejahatan pencucian uang.

Dikorting
Sementara itu, hukuman mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte (55), dikuatkan di tingkat banding. Napoleon tetap dinyatakan bersalah menerima suap dari Djoko S Tjandra dan harus menjalani hukuman 4 tahun penjara.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding tersebut. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan," demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dilansir website MA.

Duduk sebagai ketua majelis Muhamad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusdi dan Renny Halida Ilham Malik. Menurut majelis tinggi, surat dakwaan penuntut umum telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/penuntut umum yang ditunjuk serta berisi identitas terdakwa, uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan dicantumkan dengan cermat, jelas dan lengkap, menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan.

"Oleh karenanya, dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang surat dakwaan cacat hukum adalah tidak benar," ujar majelis tinggi.

'Pelototi'
Di pihak lain, Komisi Yudisial (KY) 'memelototi' berbagai sunat putusan pengadilan akhir-akhir ini.

"KY sangat menaruh perhatian terhadap putusan ini dan beberapa putusan lain, terutama dari pertimbangan akan pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat. Ditambah lagi, hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan hakim dan integritas pengadilan," kata jubir KY, Miko Ginting, kepada wartawan.

"Menurut Miko, KY sesuai kewenangannya dalam melakukan anotasi terhadap putusan akan melakukan kajian atas putusan pengadilan. Anotasi terhadap putusan ini juga dapat diperkuat melalui kajian dari berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil. (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com