Waket MPR Tekankan Pendekatan Adat-Budaya dalam Pengembangan IKN Baru


293 view
Waket MPR Tekankan Pendekatan Adat-Budaya dalam Pengembangan IKN Baru
Foto: MPR
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat 

Jakarta (SIB)

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru perlu mengedepankan pendekatan budaya, socio culture. Dengan demikian, manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.


"Saya khawatir sekarang ini diam-diam. Jangan-jangan ada api dalam sekam. Apalagi menjelang 2024 isu-isu politik akan mengemuka dan rawan 'digoreng'. Sehingga perlu pendekatan dari sisi budaya yang lebih intens dalam pengembangan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur ini," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (27/1).


Hal itu diungkapkannya usai mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru bersama sejumlah pimpinan MPR RI di Kalimantan Timur kemarin.


Menurut Lestari, permasalahan yang timbul terkait adat dan budaya, serta socio culture mudah diledakkan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek-aspek adat dan budaya dengan baik dalam proses pengembangan Ibu Kota Negara baru.


Lestari mengakui, dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara baru, pemerintah telah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Meski demikian, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini menilai, upaya tersebut belum cukup dan masih perlu ditingkatkan.


Berdasarkan pengamatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), lanjut Lestari, sebagian komunitas masyarakat setempat mengetahui ada rencana pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah mereka. Sedangkan, sebagian masyarakat lainnya masih belum tahu.


Lebih lanjut, Lestari mengungkapkan, sebagian komunitas masyarakat yang tahu tentang pembangunan Ibu Kota Negara baru masih berdasarkan pengamatan AMAN. Mereka belum memahami konsekuensi yang akan muncul antara lain terkait masalah sosial, budaya, kepastian hukum dan lingkungan hidup, dalam proses pembangunannya.


Diberdayakan

Terpisah, kelompok adat Kalimantan melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait kasus Edy Mulyadi dkk dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta masyarakat Kalimantan asli dilibatkan dalam badan otorita IKN.


Pantauan pukul 12.20 WIB, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1), sejumlah tokoh adat Kalimantan menyambangi DPR. Mereka tampak mengenakan pakaian adat Kalimantan dan kain yang diikat di kepala. Kedatangan mereka kemudian diterima oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh. Jubir Aliansi Borneo Bersatu, Rahmad Nasution Hamka, berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melibatkan lembaga dan masyarakat adat Kalimantan dalam badan otorita IKN.


"Dalam momentum ini mengharapkan kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden Jokowi bahwa ada keterlibatan secara penuh para lembaga-lembaga adat dan putra-putra Dayak dalam rangka perwujudan, implementasi untuk badan otorita IKN tersebut," kata Jubir Aliansi Borneo Bersatu, Rahmad Nasution Hamka, saat audiensi dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1).


Dia menyebut keterlibatan masyarakat asli Kalimantan dalam badan otorita IKN lantas dapat mengantisipasi perlakuan kepada masyarakat lokal. Selain itu, lanjutnya, dapat memudahkan proses kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat.


"Memang Kalimantan itu tidak sering terkena gempa-gempa alam, tapi secara gempa sosial, kalau nantinya ini tidak dapat ditangani oleh kearifan lokal, oleh masyarakatnya sendiri, ini tidak akan mudah terdeteksi secara dini," kata Rahmad.


"Untuk itulah keterlibatan putra-putra Dayak ini akan lebih cepat mengantisipasi nantinya ke depan bagaimana treatment-treatment-nya menghadapi masyarakat lokal dan juga nantinya bisa mengkolaborasi dengan masyarakat lainnya. Ini harapan kami, keterlibatan tersebut," imbuhnya. (detikcom/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com