Wali Kota Medan Komit Pererat Komunikasi dengan Wartawan

* Dewan Pers Tunggu Aduan Perintangan Jurnalis

321 view
Foto: SIB/Roy Marisi Simorangkir
PENJELASAN: Menanggapi unjuk rasa wartawan terhadap dirinya, Kamis lalu, Bobby Nasution (kiri-berdiri) memberi penjelasan yang disampaikan dalam kegiatan buka puasa bersama wartawan di Kediaman Tjong A Fie di Medan, Jumat (16/4).
Medan (SIB)
Menanggapi unjukrasa wartawan di Balai Kota Kamis lalu, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM berjanji akan mempererat komunikasi dengan wartawan yang bertugas di Pemko Medan. Selain itu, wali kota menegaskan permasalahan yang terjadi antara wartawan dan personil Paspampres merupakan miskomunikasi. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan buka puasa bersama wartawan di Kediaman Tjong A Fie Jalan Ahmad Yani Kesawan Medan, Kecamatan Medan Maimun, Jumat (16/4).

Menurutnya, miskomunikasi tersebut terjadi karena saat itu personil Paspampres dan wartawan sama-sama menjalankan tugas. Seperti wartawan yang dalam menjalankan tugasnya dilindungi undang-undang, akunya, protokol pengamanan serta kehadiran personil Paspampres juga diatur oleh undang-undang.

Namun begitu, Bobby berjanji pihaknya akan secepatnya mencari solusi dan jalan keluar terkait masalah itu, antara lain melakukan pertemuan secara berkala dan mendekatkan wartawan dengan Pemko Medan.

Diakui, sejak dilantik dan menjabat Wali Kota Medan, dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan untuk menjadikan media sebagai tempat curahan hati (Curhat). Ke depan, pihaknya akan menyediakan tempat bagi wartawan untuk melakukan wawancara atau doorstop.

"Pada waktu itu memang sama-sama menjalankan tugas, ini miskomunikasi yang akan kita perbaiki bersama. Harusnya wartawan di Pemko Medan menjadi tempat curhat kami, dan hal itu saya sampaikan kepada seluruh OPD. Selama ini saya tidak pernah ada menolak, diwawancara atau doorstop," jelasnya.

Bobby mengakui, ada hal yang berubah yang tercipta akibat perubahan nomenkaltur fungsi tugas memfasilitasi wartawan yang selama ini dilakukan Bagian Humas dan kini ditangani oleh Diskominfo Kota Medan. Untuk itu, akunya, pihaknya sudah mempersiapkan tempat bagi wartawan di Balai Kota Medan.

"Nanti akan kita sediakan tempat bagi wartawan di Balai Kota Medan. Tapi demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, akan diterapkan kartu identitas khusus bagi wartawan yang bertugas di Pemko Medan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menjelaskan 5 program prioritas pihaknya yaitu masalah kesehatan, infrastruktur, masalah banjir, masalah kebersihan, serta pengembalian kawasan cagar budaya Kesawan. Untuk itu, pihaknya berharap adanya kolaborasi dengan wartawan untuk mewujudkan seluruh program prioritas tersebut.

DAPAT DIHINDARI
Sementara Ketua PWI Sumut Hermansjah menyebut miskomunikasi itu dapat dihindari dan dicari solusinya dengan pertemuan yang dilakukan secara berkesinambungan, seperti coffee morning. Dengan begitu, wartawan tetap dapat menjalankan tugas melakukan wawancara tanpa melangkahi sistem protokoler pengamanan Paspampres yang diberlakukan kepada Wali Kota Medan.

Sebelumnya puluhan wartawan menggelar unjuk rasa di Balai Kota Medan, Kamis (15/4), menuntut Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meminta maaf atas dugaan sikap arogansi oknum petugas Paspampres, Satpol PP dan polisi di Balai Kota Medan, karena tim pengamanan menantu presiden tersebut terkesan menghalang-halangi wartawan yang ingin wawancara doorstop dengan Bobby Nasution.

TAK ADA LARANGAN
Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman tidak tampak menemui para pengunjukrasa. Hanya Kabag Humas Medan Arrahman Pane yang tampak menanggapi aksi itu, ia mengaku bahwa tidak ada pengusiran terhadap wartawan, melainkan hanya miskomunikasi saja.

"Miskomunikasi, rekan-rekan wartawan yang mau wawancara tidak koordinasi dulu ke Humas. Tidak pernah ada larangan peliputan, Pak Wali juga tak pernah menghindar dan tak ada pembatasan pertanyaan. Kalau masalah pengamanan, nanti kita komunikasikan lagi, yang pasti wartawan yang meliput di sini harus pakai ID card. Tidak ada yang menghalangi media wawancara dengan wali kota. Kemarin itu salah komunikasi. Bagian Humas kan ada di Kantor Wali Kota, kalau mau konfirmasi atau wawancara dengan wali kota atau wakil wali kota, bisa dibantu difasilitasi," jelasnya.

Diterangkan, tindakan petugas yang meminta wartawan agar tak berada di depan gedung Kantor Wali Kota Medan itu dilakukan karena sudah ada ruang khusus sehingga bisa menunggu di dalam ruangan. "Di dalam kan ada kursi disediakan untuk ruang tunggu. Kurang sopan kalau duduk di depan, di lesehan. Intinya tidak ada pelarangan wawancara wali kota," sebutnya.

TAK MEMAKAI ID
Terpisah, Paspampres dan Pemko Medan menjelaskan duduk perkara wartawan yang dihalau saat akan mewawancarai Wali Kota Medan Bobby Nasution di kantor Walkot Medan. Salah satu pemicu wartawan itu dihalau karena dianggap tak membawa tanda pengenal.

"Diawali datang dua orang masuk ke Pemkot tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan tanda pengenal," ujar Komandan Paspampres Mayjen Agus Subiyanto saat dimintai konfirmasi, Kamis (15/4).

Kedua orang itu kemudian dicegah polisi dan Satpol PP. Namun kedua orang itu diduga tak terima sehingga Paspampres turun tangan melaksanakan prosedur pengamanan terhadap Bobby yang merupakan menantu Presiden Jokowi.

"Kemudian dicegah oleh polisi dan Satpol PP, kemungkinan ditegur tidak terima. Tindakan Paspampres sesuai prosedur dan sopan," akunya.

Tunggu Aduan
Sementara itu, Dewan Pers menyatakan belum bisa turun tangan terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik saat hendak mewawancarai Wali Kota Medan Bobby Nasution oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo menjelaskan guna pihaknya turun tangan menyelesaikan perkara tersebut, wartawan harus melapor terlebih dahulu.

"Karena belum ada pengaduan ke dewan pers. Jadi kami belum bisa mengambil kesimpulan," ucap Agus, Jumat (16/4).

"Wartawan bisa melapor. Misalnya laporannya menghalang-halangi kerja wartawan atau tidak memberikan hak publik atas informasi kan bisa begitu," imbuhnya.

Agus mengatakan, Dewan Pers harus melakukan konfirmasi dari kedua belah pihak. Jika ada wartawan yang melaporkan kasus tersebut ke Dewan Pers, pihaknya akan langsung melakukan mekanisme klarifikasi.

Langkah itu dilakukan untuk menemukan fakta yang sesungguhnya. Sebab, sampai saat ini Agus mengatakan Dewan Pers belum menemukan fakta yang utuh.

"Dewan pers enggak boleh membicarakan kemungkinan, fakta yang boleh dibicarakan. Fakta sekarang adalah ada wartawan yang membuat statement [dugaan menghalangi kerja jurnalis], Dewan pers belum meminta konfirmasi dari pihak Mas Bobby," ucapnya.

Selain itu, Agus juga menjelaskan, mekanisme klarifikasi itu juga untuk mencari kebenaran apakah alasan yang dikeluarkan Paspampres melarang wawancara Wali Kota Medan itu karena wartawan tidak mau memperlihatkan tanda pengenal pers.

"Kami belum tahu persis persoalannya, apa apakah persoalannya mengenai tanda pengenal pers atau yang lain?" ujar Agus.

Sejauh ini, sambungnya, Dewan Pers hanya bisa memberikan imbauan kepada kedua belah pihak untuk saling menghormati.

"Kita hanya bisa membuat imbauan yang bersifat normatif," ujar Agus.

"Di sisi lain wartawan harus menghargai narasumber. Kalau narasumber tidak mau apa karena sibuk atau apa, wartawan tidak boleh maksa. Tapi narasumber juga jangan pelit, jangan menutup diri. Saling pengertian di antara kedua belah pihak," sambung dia yang terpilih jadi anggota Dewan Pers 2019-2022 dari unsur masyarakat tersebut. (A16/Detikcom/CNNI/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com