Wali Kota Pariaman Sumbar Tolak Terapkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

* Elite PPP: Sumbar Bukan Daerah Khusus

269 view
Wali Kota Pariaman Sumbar Tolak Terapkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah
Foto Dok
Genius Umar
Pariaman (SIB)
Wali Kota Pariaman, Genius Umar, mengatakan tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kotanya. Dia menyatakan aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

"Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa," kata Genius Umar kepada wartawan, Selasa (16/2).

Hal tersebut disampaikan Genius terkait keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKB itu diteken Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Genius lantas mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti sekolah dasar Islam terpadu (SDIT). Dia mengatakan pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

"Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman," katanya.

Genius berencana menyurati Nadiem untuk membicarakan aturan berpakaian di sekolah di daerahnya. Dia menegaskan siswa-siswi di Pariaman tak pernah dipaksa menggunakan seragam yang identik dengan agama tertentu. Meski demikian, katanya, para pelajar menggunakan seragam yang identik dengan Islam karena mayoritas penduduk di Pariaman adalah pemeluk Islam.

"Tapi fakta di lapangan, semua peserta didik sudah dengan kesadaran sendiri memakai seragam yang identik dengan Islam karena memang mayoritas penduduk di Pariaman adalah pemeluk Islam," ucapnya.

Ingatkan Sanksi
Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar SKB 3 menteri tersebut.

Plt Kabiro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Hendarman, menyebut sanksi akan diberikan kepada yang pihak melanggar. Sanksi itu akan diberikan oleh pejabat tingkat di atasnya.

"Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar," ujar Hendarman.

"Ini menjadi sanksi berjenjang, sudah jelas kalau wali kota menolak diberikan sanksi oleh gubernur, kalau gubernur menolak maka sanksi diberikan oleh Kemendagri," lanjutnya.

Tindak lanjutnya jelas Hendarman akan diberikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tak Takut Sanksi
Merespon peringatan Kemendikbud Genius Umar mengaku tak takut.

"Saya tidak takut diberi sanksi karena tidak melaksanakan SKB 3 Menteri itu," kata Genius.

Menurut Genius, SKB 3 Menteri tak cocok diterapkan. Dia menilai SKB itu membuat seolah-olah ada pemisahan antara kehidupan beragama dan sekolah.

"Saya siap berdiskusi. SKB 3 Menteri ini tidak cocok diterapkan, karena seolah-olah memisahkan antara kehidupan beragama dengan sekolah," kata dia.

Dia menilai aturan soal seragam sekolah cukup diatur oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Apalagi, menurut Genius, SKB 3 Menteri tersebut bisa melunturkan semangat otonomi daerah.

"Daerah memiliki kearifan lokal sendiri. Pariaman masyarakatnya homogen, yaitu mayoritas Islam, tapi tidak ada pemaksaan siswi nonmuslim memakai jilbab di sini," katanya.

Bukan Daerah Khusus
Menyikapi penolakan Wali Kota Pariaman, politisi PPP Nurhayati Monoarfa menilai seharusnya setiap kepala daerah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Jadi ya memang kalau tanggapan kami seharusnya seorang kepala daerah tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," ujar Nuhayati kepada wartawan.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan Sumbar bukan daerah khusus di Tanah Air. Oleh karena itu, Walkot Pariaman tidak memiliki kewenangan menolak aturan dari pemerintah pusat.

"Karena Sumbar itu kan bukan daerah khusus, jadi harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk menolak," ucapnya.

Menurut Nurhayati, pemerintah pusat bisa memberikan sanksi terhadap Pemerintah Daerah Pariaman. "Jadi nanti pemerintah pusat bisa saja memberikan sanksi kepada pemerintah daerahnya," tuturnya.

Terkait SKB 3 menteri yang mengatur atribut dan seragam sekolah negeri, Nurhayati menekankan setiap daerah tidak boleh memaksakan sesuatu terhadap orang dari agama yang berbeda.

"Yang penting tidak boleh dipaksakan kepada yang bukan beragama Islam" ucapnya.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com