Warga GBKP Sebut Nama yang Diduga Mafia Tanah di Lahan Puncak 2000

* Perambahan Hutan Siosar Berulang dari 2003, Pdt Masada Sinukaban Ungkap 9 Kasus Lama

319 view
Foto Dok
Jonathan Tarigan, Salah satu potret Puncak 2000, dan Pdt Masada Sinukaban
Medan (SIB)
Aksi demo warga Desa Sukamaju Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo pada Kamis (8/4) pekan lalu ke kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut yang memprotes perambahan hutan di kawasan Puncak 2000 Desa Siosar Kecamatan Merek oleh mafia tanah dari Medan, langsung mengingatkan publik pada serupa pada 2003 (18 tahun lalu).

Ir Jonathan Ikuten Tarigan selaku anggota tim investigasi kasus perambahan hutan daerah Karo pada November 2003, dan Ketua Klasis Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Barus Sibayak Pdt Masada Sinukaban MSi selaku aktivis diakonia Gerakan 'GBKP Rindu Karo Bersih' (GBKP-RKB) secara terpisah menyebutkan kawasan hutan lindung di sekitar desa Siosar sejak tahun 2000 memang sudah jadi incaran mafia tanah yang berkedok investor, terlebih saat ini kawasan Puncak 2000 sudah merupakan area multi-potensi dan ekspansi bisnis di bidang pariwisata (tourism resort), agrowisata dan bisnis properti.

"Aksi perambahan hutan Siosar ini sudah jadi kasus besar pada Juni-Juli 2003 lalu, sampai diproses hukum di PN Medan hingga MA (2005), dan jurnalis Harian SIB (Frans Sihombing) sempat jadi saksi karena aktif monitor dan meliput sejak awal. Puncak kasusnya terjadi di Desa Kacinambun Kecamatan Tigapanah yang akan dijadikan pusat agropolitan (corporate farming) Karo dengan nama Puncak 2000 itu," ujar Jonathan Tarigan kepada pers di Medan, Sabtu (10/4).

Selain hutan di kawasan Siosar, ujar Jonathan, sejumlah lokasi hutan lindung di Karo juga menjadi incaran para perambah hutan, sehingga Ketua DPRD Karo Bon Purba ikut protes keras melalui surat resminya (7 Februari 2002) ke Bupati Karo, Kapolres Karo, Kejari Kabanjahe, Kadishut Karo dan para camat se-Kabupaten Karo. Perambahan hutan daerah Karo yang terjadi secara masif (berjamaah) ketika itu adalah hutan Sibuaten lintas jalan tembus Karo-Langkat, hutan Laugedang (Sibolangit) hutan sekitar Juhar dan hutan Delengcengkeh di Kecamatan Laubaleng.

"Dalam peta Citra Landsat tahun 2002, kawasan hutan lindung Siosar ini bagian dari areal Register 4/K Kabupaten Karo. Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kanwil Dishut Sumut (Ir Prie Supriadi ketika itu belum disebut Dinas/Kadis), dari total 1.048 hektar lahan hutan di Siosar, sudah 340 hektar atau 32,5 persen yang rusak dirambah ketika itu (per Oktober 2003), khususnya di sekitar Desa Negara dan Desa Kacinambun. Berita kemarin (SIB 9/4) rambahannya sudah menjalar ke desa Sukamaju seluas 100-an hektar," ujar Jonathan prihatin.

Ketika itu, nama pengusaha yang dituding masyarakat sebagai dalang perambahan hutan itu Karo adalah 'TAS' dari PT KKM di Medan berdalih izin pemanfaatan kayu (IPK, 2002-2003) dari Bupati Karo Sinar Perangin-angin. Sedangkan untuk kasus perambahan hutan Siosar di sekitar Desa Sukamaju saat ini, mencuat nama seorang bos grup bisnis properti besar di Medan, dengan sandi inisial 'BCA-G' yang sempat menghebohkan publik ketika berhasil dibekuk Imigrasi dan Polda Sumut pada Juli 2018, dalam perkara atau kasus tanah juga.

"Nama pengusaha yang dituding sebagai mafia tanah dari Medan yang diduga jadi dalang atau investor lahan Puncak 2000 Siosar ini, jelas-jelas terpampang pada spanduk atau baliho yang dipajang para warga yang demo kemarin itu. Hanya saja, nama itu memang belum terpublisir di kalangan media, mungkin alasannya azas praduga tak bersalah," ujar Pdt Masada Sinukaban, Minggu (11/4) sembari menyebutkan nama yang tersiar di kalangan aktivis dan ormas setempat.

Sembari menyebutkan nama pengusaha yang dituding mafia tanah itu sudah mengemuka juga di kalangan warga gereja, Masada, mengaku masih punya copy dokumen data lama tentang peta lokasi perambahan hutan di daerah Karo selama ini, yang di-mapping oleh Jonathan sendiri dalam Tim Investigasi Mayim Im Meriba, November 2003.

Data lama itu menunjukkan sembilan lokasi hutan Karo yang dirambah ketika itu, yaitu: Laugedang Kecamatan Sibolangit, Delengganjang di Barusjahe, Siosar (Merek), Kacinambun (Tigapanah), Sibuaten-Sigedang (Juhar), Buluhpancur, Kutakendit dan Rimobunga, ketiganyadi Kecamatan Mardinding.

"Data-data lama ini menunjukkan adanya areal atau lokasi hutan yang dirambah pada 2002-2003 lalu, berulang lagi (dirambah) sekarang. Harusnya, kantor dinas kehutanan tingkat kabupaten itu jangan dihapus, karena unit KPH (Kesatuan Pengamanan Hutan, pengganti Dishut Kabupaten) ternyata tak punya taji untuk menangkal perambahan hutan secara liar di daerah," ujar Masada.

Tolak Sebut Nama
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara (Kadishut Sumut) Herianto SH MSi, menolak menyebutkan nama oknum pengusaha yang merambah hutan Siosar di Karo, yang disebut sebagai mafia tanah dari kalangan pebisnis properti besar di daerah ini.

"Soal namanya siapa, jangan dululah. Tunggu saja hasil proses hukumnya nanti karena saat ini sudah tahap gelar perkara terhadap para pelaku yang ditangkap di lapangan (lokasi hutan rambahan). Hal yang pasti, kita tidak akan main-main apalagi 'main mata' dalam kasus ini. Tim kita turun langsung ke lokasi, baik untuk patroli maupun razia, dan hingga saat ini kita, Dishut Sumut khususnya tim Polhut bersama personil dari Polda, sudah menangkap pelaku illegal logging di lima lokasi, di daerah Karo, Deliserdang dan Tapsel," katanya kepada SIB ketika dikonfirmasi lanjut pada Minggu (11/4).

Soalnya, stafnya Kepala Bidang Perlindungan Hutan (Kabid Linhut) Zainddin Harahap di hadapan warga Sukamaju yang datang unjuk rasa itu, menyatakan hasil gelar perkara tahap pertama terhadap para pelaku perambah hutan, sudah mengarah pada satu nama yang berpotensi menjadi tersangka. (A05/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com