Warga Tak Perlu Khawatir, Pemerintah Tidak Antikritik

* KSP: JK Seolah-olah Ingin Memanas-manasi Keadaan

192 view
Foto Dok
Donny Gahral Adian dan Ade Irfan Pulungan
Jakarta (SIB)
Pemerintahan Jokowi menegaskan tak antikritik dan menerima masukan dari masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, meminta masyarakat tak perlu khawatir memberikan kritik kepada pemerintah selama berbasis data dan fakta.

"Masyarakat enggak perlu khawatir, sejauh masukan itu berbasis data, fakta, argumen yang kuat, pasti akan diterima. Misalnya soal bansos. Ada kritik enggak tepat sasaran, ada data yang salah, ada orang yang udah meninggal tetap dapet, itu kan kritik yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan," kata Donny, Sabtu (13/2).

Dia pun mengatakan, pihak yang mengkritik pemerintah tak perlu khawatir akan diproses hukum. Sebab, menurutnya, pengaduan hukum tak akan diproses apabila tak ada bukti kuat.

"Jadi kritik itu enggak masalah. Enggak perlu khawatir akan diproses hukum. Apabila ada dinamika kelompok pro pemerintah yang mengadukan, tapi tidak ada bukti pendukung kuat pasti tidak akan dipidanakan," kata dia.

Donny pun kembali menegaskan, pemerintah tak antikritik. Dia menyebut kritik merupakan masukan untuk memperbaiki kinerja. "Pemerintah tidak antikritik. Kritik-kritik itu dianggap sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja. Apabila kemudian ada dinamika di tengah masyarakat, ada yang mengadukan, tentu ini ranah aparat penegak hukum. Pasti akan ditelaah secara seksama apakah buktinya cukup kuat atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini setiap harinya pemerintah terus menerima kritik dari sejumlah komponen masyarakat seperti tokoh masyarakat hingga akademisi.

"Jadi prinsipnya pemerintah tidak antikiritk. Setiap hari pemerintah dihujani kritik dari berbagai komponen masyarakat, individu, tokoh masyarakat, akademsisi. Toh, semua tidak kemudian dibungkam," tutup dia.

Taat Hukum
Donny Gahral Adian juga mengingatkan siapa pun pendukung pemerintah agar tidak melanggar UU jika ingin melaporkan pengkritik ke polisi.

"Kita bisa mengimbau. Tapi karena mereka berada di luar pemerintahan, jadi ya imbauannya paling seperti 'tolong mengikuti peraturan yang ada, harus taat hukum, tidak langgar UU'," kata Donny.

Meski begitu, Donny menegaskan pemerintah tak berhak mencampuri urusan pihak-pihak yang ingin membela pemerintah. Menurutnya, pembelaan di ranah hukum sah-sah saja, jika dinilai ada sikap yang berlebihan saat mengkritik.

"Pembelaan sah-sah saja sejauh didasarkan pada data, fakta dan argumentasi yang kuat. Saya kira ini ranahnya aparat penegak hukum kalau memang ada sikap yang berlebihan," tegas dia.

Selain itu, ia menyebut pemerintah saat ini tidak berafiliasi dengan pihak-pihak tertentu, seperti mereka yang pro pemerintah. Menurutnya, wajar apabila ada pihak yang bereaksi apabila pemerintah dikritik.

"Mereka tidak terafiliasi kepada pemerintah. Jadi dalam demokrasi itu wajar. Ada yang pro, ada yang anti. Dua-duanya punya pendukung masing masing," tutur Donny.

"Kalau pemerintah dikritik pasti ada pendukung yang bereaksi. Sejauh reaksinya wajar, ya enggak ada masalah. Kalau berlebihan, kelewat batas, ya pasti akan diproses hukum," tutup dia.

Memanas-manasi
Seperti diketahui, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan menilai JK terlihat seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan.

"Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu, dan disampaikannya dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut," ujar Ade Irfan saat dihubungi, Sabtu (13/2).

Ade Irfan menyebut, JK perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir JK terkait statement yang mempertanyakan cara kritik.

"Pertama kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh Pak JK," kata Ade Irfan.

"Saya kira dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik, kalau dia mempertanyakan tentang itu justru saya mempertanyakan tentang logika berfikir dia, mengapa dia malah menyatakan statement itu," sambungnya.

Ade Irfan menuturkan kebebasan dalam memberikan pendapat diatur dalam undang-undang. Namun dia menyebut kritik atau pendapat yang disampaikan disertai hujatan dan memenuhi unsur pidana maka aparat dapat bertindak.

"Kan kita udah kita ketahui kebebasan berpendapat itu diatur dalam undang-undang, siapapun bisa mengutarakan pendapat, sepanjang itu tidak memenuhi unsur-unsur pidana, diaturkan. Itu sangat diatur oleh undang-undang, kalau ada kata-kata hujatan, caci maki tanpa ada bukti yang jelas dan telah memenuhi unsur-unsur pidana di dalamnya pasti aparat penegak hukum akan bertindak," tuturnya.

Diketahui pernyataan JK ini disampaikan merespons Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik. JK pun menyelipkan pertanyaan.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI seperti dilihat, Sabtu (13/2).

JK mengajak semua stakeholder terkait lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ketua PMI itu pun meminta hak-hak masyarakat tetap terjaga demi menjaga iklim demokrasi yang baik.

"Karena itu, kita harus menjaga kepentingan masyarakat, untuk ada tetap menjaga dari rakyat harus melihat pelaksanaan pemerintah yang baik secara demokratis, hak-hak terjaga tapi juga ingin manfaatnya boleh saja demokrasi berjalan tanpa manfaat untuk rakyat itu tidak terjadi, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik," tandasnya.

Bantah
Juru Bicara Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menjawab pernyataan Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan yang menilai JK seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan. Husain Abdullah mengatakan tidak ada maksud JK untuk memanas-manasi keadaan

Awalnya, Husain menjelaskan penyataan yang disampaikan Jusuf Kalla itu dilandasi pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) terkait indeks demokrasi di Indonesia yang menurun. Husain menjelaskan, menurut JK penurunan indeks demokrasi di Indonesia itu disebabkan berbagai hal, salah satunya mahalnya biaya demokrasi.

"Pak JK menyampaikan pandangan pada acara PKS, yang dilandaskan pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) di mana indeks demokrasi di Indonesia menurun. Pak JK pun menjelaskan akar masalahnya, di antaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Untuk menjadi anggota parlemen atau Kepala Daerah butuh biaya yang tinggi. Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, kata Pak JK," kata Husain Abdullah saat dikonfirmasi, Minggu (14/2).

"Selain itu, dalam pelaksanaan demokrasi perlu check and balance. Pemerintah memang menyampaikan agar rakyat menyampaikan kritik. Tetapi kata Pak JK bagaimana menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi?" lanjut.

Menurutnya, dari penyataan itu, JK tidak bermaksud memanas-manasi keadaan. Ia mengatakan Jusuf Kalla hanya ingin kualitas demokrasi di Indonesia semakin meningkat.

"Dalam hal ini Pak JK tidak bermaksud memanaskan situasi. Apa yang disampaikannya sesuatu yang perlu dibenahi agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat," ujarnya.

Untuk itu, Husain menilai penyataan Jusuf Kalla itu tidak perlu direspon secara berlebihan. Menurutnya, penyataan Jusuf Kalla harusnya ditanggapi secara konstruktif agar proses demokrasi berjalan dengan sehat.

"Saya kira kita tidak perlu panas, kalau bertanya saja sudah membuat panas, bagaimana pula kalau dikritik? Jadi sebaiknya ditanggapi secara konstruktif agar apa yang ingin dicapai pemerintah; rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat," tuturnya. (kumparan/detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com