Waspada, Gerakan NII Sudah Masuk ke Masyarakat

BNPT: Fanatisme Agama Tak Boleh Monopoli Kebenaran

342 view
Waspada, Gerakan NII Sudah Masuk ke Masyarakat
Foto: Antara/Tri Meilani Ameliya
NARASUMBER: Tangkapan layar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar saat menjadi narasumber dalam Podcast Kafe Toleransi BNPT bertajuk “Monopoli Kebenaran dan Fanatisme Agama” yang disiarkan di kanal YouTube Humas BNPT, sebagaimana dipantau di Jakarta, Sabtu (23/4).

Jakarta (SIB)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memperingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Ia mengungkap pergerakan yang dilakukan adalah perebutan hari dan pikiran.


Moeldoko mengatakan, gerakan NII sudah masuk di tengah masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga aparatur sipil negara (ASN) menjadi sasarannya.


"Jangan salah, itu sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi unsur-unsur yang terpengaruh? Melalui ASN, melalui aparat keamanan, melalui mahasiswa, melalui berbagai institusi dan termasuk pengusaha," jelas Moeldoko dalam sebuah video, Sabtu (23/4).


Dia mengatakan, NII merupakan sebuah gerakan ideologis yang muncul di bawah pimpinan Kartosoewirjo pada 1947.


Setelah itu, NII berkembang di luar Jawa yakni, di bawah Kahar Muzakkar.


Moeldoko menekankan bahwa sejatinya NII tidak pernah mati dalam melanjutkan garis perjuangannya. Hanya saja, kata dia, saat ini NII memiliki pola gerakan dan strategi yang berbeda dibandingkan era-era sebelumnya.


"Sekarang gerakan yang dia kembangkan adalah perebutan heart (hati) and mind (pikiran)," ucapnya.


Menurut dia, strategi yang dijalankan NII saat ini jauh lebih dahsyat dibandingkan menggunakan senjata yang mudah ditangkap dan dikenali pelakunya. Moeldoko menyebut pergerakan NII yang menggunakan pendekatan perebutan hati dan pikiran, baiat, dan doktrin cukup sulit untuk diatasi.


"Dan lebih dahsyat lagi, dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri, taqiyyah. Dia kamuflase agar tidak dikenali dari awal sehingga dia memiliki keleluasaan untuk memengaruhi orang lain. Hati-hati, ada di tengah-tengah kita," kata Moeldoko.


Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan. Hal ini agar masyarakat tak mudah terpengaruh dengan pergerakan dan strategi yang dilakukan NII.


"Jangan ada lagi kita tidak tahu bahwa sebelah kita ternyata teroris, sungguh mengerikan," tutur Moeldoko.


Sebelumnya, Sebanyak 16 anggota kelompok NII (Negara Islam Indonesia) jaringan Sumatera Barat (Sumbar) diamankan Densus 88 Antiteror, beberapa waktu lalu. Dari pemeriksaan, terungkap jaringan tersebut berupaya melengserkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum Pemilu 2024.


"Dari barang bukti yang ditemukan menunjukkan sejumlah rencana dipersiapkan upaya melengserkan pemerintah berdaulat sebelum Pemilu 2024," kata Aswin dalam keterangannya, Senin (18/4).


Selain itu, mereka tengah mempersiapkan senjata tajam (golok) dan juga mencari pandai besi. "Terdapat potensi ancaman," katanya.


"Adapun temuan alat bukti arahan persiapan golok tersebut sinkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang milik salah satu tersangka."


Tak Boleh Monopoli Kebenaran

Di tempat terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak menjadikan fanatisme agama sebagai alat memonopoli kebenaran.


"Fanatisme terhadap agama itu bagus sekali. Akan tetapi yang terpenting tidak boleh memonopoli kebenaran atau menyatakan kebenaran secara sepihak dan mengatakan yang lain salah," kata Boy Rafli saat menjadi narasumber dalam Podcast Kafe Toleransi BNPT bertajuk 'Monopoli Kebenaran dan Fanatisme Agama' yang disiarkan di kanal YouTube Humas BNPT, seperti dilansir Antara, Sabtu (23/4).


Menurut dia, fanatisme agama yang tidak diikuti dengan monopoli kebenaran akan menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia. Dia mengatakan hal itu bisa membuat persatuan dan kesatuan di Tanah Air pun ikut terjaga.


Boy Rafli memandang setiap umat beragama sebenarnya patut memiliki fanatisme terhadap agamanya.


"Fanatisme dalam menjalankan ibadah dan syariat agama memang merupakan hal yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman dan bertakwa," katanya.


Meski demikian, kata Boy Rafli, masyarakat juga harus menyadari bahwa ada pemeluk agama lain yang memiliki bentuk ibadah dan syariat masing-masing. Oleh karena itu, setiap anak bangsa harus saling menghargai dan menghormati, terlepas dari apa pun agama yang dianut.


Dia pun menekankan memeluk agama tertentu merupakan hak individu yang dimiliki oleh setiap anak bangsa.


"Kita harus menyadari di luar kita, ada orang lain yang menganut agama berbeda sehingga kita harus menghormatinya. Kita harus saling menghargainya. Ini juga merupakan prinsip tasawuf atau bertoleransi," kata Boy Rafli.


Dia menyampaikan bahwa keberagaman di Indonesia, seperti suku, agama, adat, dan budaya, merupakan keniscayaan yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Bahkan, kata dia, proses masuk dan penyebaran suatu agama ke Indonesia, seperti Islam, tidak terlepas dari pembauran dengan adat dan istiadat yang beragam.


"Bangsa Indonesia sangat beragam, bahkan proses masuknya agama Islam juga diteruskan para wali berbaur dengan adat dan budaya sehingga kita harus melihatnya sebagai kekayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain," ujar Boy Rafli.


Dia pun mengajak bangsa Indonesia untuk mensyukuri keberagaman di Tanah Air dengan tidak memonopoli kebenaran melalui fanatisme dan tetap menguatkan nilai-nilai toleransi.


Picu Kasus Radikalisme

Sementara itu, Pendakwah Gus Miftah memandang salah satu tindakan yang menjadi awal pemicu terjadinya kasus radikalisme adalah penanaman rasa kebencian kepada pemimpin.


"Saya melihat, awal dari kasus-kasus intoleransi kemudian masuk ke dalam radikalisme, salah satunya adalah menanamkan kebencian kepada pemimpin," ujar Gus Miftah, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (23/4).


Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Podcast Kafe Toleransi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertajuk "Monopoli Kebenaran dan Fanatisme Agama" yang disiarkan di kanal YouTube Humas BNPT, sebagaimana dipantau di Jakarta.


Jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun hal-hal yang dilakukan pemimpin dan menyakini hal tersebut keliru, Gus Miftah mengimbau mereka untuk menyampaikan nasihat atau meluruskan kekeliruan itu secara lembut, bukan dengan kebencian.


Tindakan seperti itu pun diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Harun dan Nabi Musa saat mereka ditugasi untuk menasihati pemimpin Mesir yang zalim, yaitu Firaun.


Lebih lanjut, Gus Miftah menjelaskan salah satu penyebab munculnya penanaman kebencian oleh seseorang kepada pemimpin adalah karena adanya klaim kebenaran terhadap tafsir keagamaan yang dia pahami, kemudian memaksa orang lain untuk mengikuti pemahaman itu, bahkan dengan cara kekerasan.


"Sekarang, paham seperti ini di Indonesia sangat banyak, yaitu mengklaim apa yang dia tafsirkan adalah yang paling benar dan yang paling bahaya adalah dia bertindak seolah-olah mengatasnamakan Tuhan," kata Gus Miftah.


Ia pun menyampaikan contoh tindakan menanamkan kebencian kepada pemimpin yang pernah terjadi.


Salah satunya adalah saat Presiden Joko Widodo menginstruksikan para gubernur di seluruh Indonesia untuk membawa tanah dan air dari masing-masing daerahnya menuju lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Pada saat itu, ada beberapa oknum yang menilai Presiden Joko Widodo menyekutukan Allah SWT atau syirik.


Padahal, kata Gus Miftah, perintah tersebut adalah bentuk pemahaman yang baik dari Presiden terhadap kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah serta wujud dari komitmen untuk membawa persatuan.


Hal tersebut juga senada dengan konsep nasionalisme yang dikemukakan K.H. Hasyim Asy'ari melalui jargon hubbul wathon minal iman atau cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman.


Dalam jargon tersebut, kata Gus Miftah, konsep al waton atau negara yang diusung oleh K.H. Hasyim Asy'ari bukan negara itu sendiri, melainkan Tanah Air. Di dunia, konsep ini pun hanya diusung oleh Indonesia.


"Makanya, jangan kaget atau memiliki persepsi yang salah saat Pak Joko Widodo meminta para gubernur membawa tanah dan air dari daerahnya saat memulai pembukaan ibu kota baru di Kalimantan. Ini hebatnya Pak Jokowi, menurut saya, yaitu beliau memahami kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah," kata Gus Miftah.


Dengan demikian, kata dia, semangat yang dibawa dari langkah tersebut adalah semangat persatuan, bukan untuk menyekutukan Allah SWT.


"Maka, kalau ada yang mengatakan Pak Joko Widodo syirik dan melakukan kelinik atau kegiatan perdukunan dengan meminta gubernur membawa tanah dan air, itu salah. Beliau membawa semangat persatuan," ucap Gus Miftah. (Merdeka/detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com