Menkes: Pandemi Umumnya 10 Tahun

Waspada Gelombang Tiga Covid Jelang Natal dan Tahun Baru

* Wapres Minta Percepat Vaksinasi di Daerah Aglomerasi

189 view
Waspada Gelombang Tiga Covid Jelang Natal dan Tahun Baru
(Foto: CNN Indonesia/ Adi Maulana)
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. 
Jakarta (SIB)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pandemi paling cepat terjadi selama 5 tahun atau rata-rata 10 tahun dan bahkan ratusan tahun. Kendati demikian, ia menyebut belum ada ahli kesehatan yang mampu memprediksi pandemi virus corona (Covid-19) selesai.

Hal itu Budi sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara daring Seminar Sekolah Sespimti dan Sespimmen ke 61 tahun ajaran 2021 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sespimlemdiklatpolri Polri, Rabu (6/10).

"Ciri-cirinya pandemi hampir tidak ada yang selesainya cepat. Setahu saya yang paling cepat 5 tahun, tapi umumnya di atas 10 tahun bahkan sampai ada ratusan tahun seperti cacar dan polio," kata Budi.

Namun demikian, Budi menyebut masih ada potensi bahwa pandemi Covid-19 akan menjadi endemi asalkan pemerintah dan warga mau berkolaborasi dalam melakukan sejumlah strategi seperti penguatan strategi testing, tracing, dan treatment (3T).

Kemudian akselerasi program vaksinasi yang menyasar 70 persen penduduk Indonesia, juga dibarengi dengan sikap disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Mantan wakil menteri BUMN itu menyebut, pandemi Covid-19 di Indonesia dapat berubah menjadi endemi pada 2022 apabila masyarakat dan pemerintah mampu menghadapi potensi lonjakan Covid-19 yang terjadi usai libur Natal dan Tahun baru (Nataru).

"Kalau kita bisa memastikan Desember ini kita kontrol dengan baik, Januari-Februari kita aman. Nah, InsyaAllah ke depannya kita bisa hidup bersama dengan virus ini sehingga tahun depan keinginan pak presiden mengubah pandemi menjadi endemi, bisa," jelasnya.

Pandemi virus corona di Indonesia telah mengakibatkan sebanyak 4.221.610 orang terinfeksi sejak temuan pertama kasus diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Dari jutaan kasus itu, sebanyak 4.049.449 orang dinyatakan pulih, 29.823 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 142.338 lainnya meninggal dunia.

Satgas menyebut, jumlah penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia menunjukkan grafik pelandaian selama 11 pekan terakhir. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah rumah sakit di daerah baru-baru ini mengklaim sudah tak lagi merawat pasien Covid-19 akibat zero case.

Kendati demikian, pemerintah dan sejumlah epidemiolog mewanti-wanti agar masyarakat tetap waspada akan potensi gelombang tiga Covid-19 menjelang libur Nataru. Apalagi di tengah ancaman varian-varian baru dari virus corona yang terus bermutasi dan memberikan efek yang beragam dan cenderung lebih parah.

Perkuat
Pemerintah berharap TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi, terutama di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi. Pasalnya, salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity) melalui vaksinasi.

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," pinta Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan pidato kunci pada Seminar tersebut, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro Jakarta Pusat, Rabu (6/10).

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan, dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 1 tahun.

"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," tegasnya.

Apabila proses vaksinasi ingin selesai pada akhir 2021, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari. Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan.

Di samping itu, sebut Wapres, prioritas sasaran vaksinasi juga perlu diberikan kepada kelompok lanjut usia (lansia), yang per 3 Oktober 2021 baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama, dan dosis yang lengkap baru 4,4 juta orang, dari jumlah sasaran lansia seluruhnya sebanyak 21,5 juta orang.

“Sedangkan untuk mendukung dibukanya kembali pendidikan tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang ke-1, sedangkan yang telah mendapat dosis yang ke-2 adalah 2,1 juta orang," paparnya.

Untuk itu, menurut Ma'ruf, cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya kluster baru di sekolah.

"Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka," pesannya.

Tak Mudah
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan dalam mencapai herd immunity masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Apalagi, kata Wiku, untuk mencapai herd immunity harus melihat konteks secara global. Apalagi, pandemi Covid-19 ini terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga global, di semua negara dunia.

“Saya ingin menjelaskan tantangan mencapai herd immunity. Karena ini konteksnya nasional, kita pasti melihatnya konteks Indonesia. Tapi saya mau mengajak melihatnya global,” ungkap Wiku di acara tersebut.

Ditambah lagi, kata Wiku, Indonesia harus mencapai ratusan juta orang dengan target vaksinasinya. “Tapi kalau kita lihat prinsip pertama saja Covid-19 ini adalah pandemi, bukan epidemi di Indonesia saja. Tapi ini adalah bukan pandemi di Indonesia saja, jadi semua negara”, ujarnya.

Artinya kalau pulau-pulau Indonesia itu dianggap sebagai negara-negara sendiri, maka seluruh dunia itu terpisah-pisah. “Jadi selesai di satu Pulau, Jawa misalnya berarti tidak berarti selesai di Indonesia karena di pulau lainnya mungkin terjadi masalah,” kata Wiku.

“Selesai di Indonesia belum tentu di Asia Tenggara selesai. Begitu juga selesai di Asia Tenggara belum tentu selesai di global,” papar Wiku.

Wiku mengatakan karena ini konteksnya pandemi, maka target sebenarnya adalah memproteksi seluruh masyarakat dunia. “Jadi PR-nya besar sekali. Jadi selesai di Indonesia tidak berarti selesai di Dunia. Karena nanti akan ada pingpong, sudah dijelaskan bahwa transportasi dunia saling ketergantungan, sumber daya pangan, dan kita ini saling bergantung.”

“Jadi kalau kita nggak bisa memproteksi negara kita dan kemudian melebar ke kawasan, melebar ke global, maka penyakit ini akan menjadi pingpong, kembali lagi. Inilah kita perlu pertahanan yang panjang untuk melakukan proteksi pada bangsa dan masyarakat kita,” ungkap Wiku. (CNNI/Detikcom/Okz/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com