Kamis, 13 Juni 2024 WIB

Yasonna Panggil Wamenkumham soal Dugaan Gratifikasi Rp 7 M

* Pengusaha Gugat Menkumham Rp 114 M
Redaksi - Kamis, 16 Maret 2023 09:34 WIB
308 view
Yasonna Panggil Wamenkumham soal Dugaan Gratifikasi Rp 7 M
Foto: Mulia/detikcom
Menkumham Yasonna Laoly 
Jakarta (SIB)
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku sudah memanggil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej). Eddy, menurut Yasonna, juga telah mengklarifikasi perihal laporan Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK.

"Saya udah panggil, wamen saya sudah panggil, kemarin sore dan saya minta klarifikasi dan penjelasan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

Yasonna mengatakan, kepadanya, Eddy Hiariej memberi penjelasan persis seperti yang sebelumnya disampaikan ke publik. Menurutnya, Eddy Hiariej membantah menerima gratifikasi.

"Dan seperti yang disampaikannya ke publik itu adalah stafnya yang sebagai lawyer. Jadi saya dapat informasi dia bilang stafnya juga sedang mengajukan juga ke Bareskrim," lanjutnya.

Kendati demikian, Yasonna memastikan akan kembali berbicara dengan Eddy Hiariej. Namun dia kembali menegaskan bahwa wakilnya itu telah mengklarifikasi persoalan yang menyeretnya itu kepadanya.

"Ya itu karena ini ranah apa... biar di situ aja. Saya sudah panggil, dia klarifikasi. Beliau sekarang sedang tugas luar kota, nanti saya akan bicara lagi. Karena beliau sedang di luar kota," tutur Yasonna.

Saat ditanya apakah Eddy Hiariej bakal dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara, Yasonna enggan terburu-buru.[br]


"Ya nanti kita lihat dulu. Saya sudah minta irjen, nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Yasonna meminta semua pihak menunggu proses hukum yang ada.

"Jadi kita tunggu aja. Biar penegak hukum aja," kata Yasonna.


Adukan
Indonesia Police Watch (IPW) sebelumnya melaporkan Edward Omar Sharif Hiariej ke KPK. IPW mengadukan dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

"Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

"Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH," sambung dia.

Sugeng mengatakan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.



Adukan Sugeng
Atas laporan IPW itu, Asisten pribadi (aspri) Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Arie Rukmana, lantas mendatangi Bareskrim Polri. Yogi bermaksud melaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso atas dugaan pencemaran nama baik.[br]


"Malam ini karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap pelaporan Pak STS ya, Pak STS itu, saya rasa itu semua tidak benar. Makanya malam ini saya merespons untuk melaporkan beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya," kata Yogi kepada wartawan selepas membuat laporan polisi.



Gugat Rp 114 M
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digugat pengusaha Helmut Hermawan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Yasonna dimintai ganti rugi sebesar Rp 114 miliar. Soal apa?

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta yang dikutip, Selasa (14/3), gugatan itu ternyata terkait perubahan kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Duduk sebagai penggugat Helmut Hermawan dan Thomas Azali. Sedangkan tergugat yaitu Menkumham.

Berikut permohonan Helmut Hermawan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-1430 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Citra Lampia Mandiri dan oleh karenanya segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-1430 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Citra Lampia Mandiri.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 114.861.396.399 secara tunai dan sekaligus.
5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, sejak putusan ini diucapkan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. (detikcom/a)





Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
5 Besar Caleg DPR di Sumut Real Count KPU: Yasonna Laoly Terancam Tak Lolos
Tantangan Penegakan Hukum Semakin Kompleks
Vonis Praperadilan: Status Tersangka Penyuap Eks Wamenkumham Tidak Sah
Kembali Ajukan Praperadilan, Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Minta Status Tersangka Dibatalkan
Yasonna Geram ke Alvin Lim soal Isu Sambo Tak di Lapas: Orang Gila
Jokowi Belum Tunjuk Wamenkumham Pengganti Eddy Hiariej
komentar
beritaTerbaru