Artis Minta KPK Awasi Lembaga Pengelolaan Royalti


109 view
(Foto: ist)
Ilustrasi KPK
Jakarta (SIB)
Hampir seluruh pekerja seni mengapresiasi Peraturan Pemerintah (PP) No 56 tentang pembayaran royalti dalam penggunaan karya lagu dan musik. Royalti Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN).

Katon Bagaskara apresiatif dan mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi LMKN. “Agar adanya transparansi dalam pendistribusian royalti ke musisi,” ujarnya di Jakrta, Kamis (8/4).

Hal serupa diutarakan Anang Hermansyah dan Iwan Fals. Musisi mantan penyanyi jalanan itu tak banyak berkomentar. "Ya Alhamdulillah lah," tulis Iwan, Rabu (7/4), di akun Twitternya, sambil berucap syukur atas peraturan yang mengharuskan layanan komersil seperti radio dan kafe membayar royalti untuk penggunaan musik dan / atau lagu.

Anang menyambut PP tersebut karena membawa angin segar bagi ekosistem musik di Indonesia. "Secara logis, penerimaan royalti akan meningkat tajam," ucap mantan anggota DPR RI tersebut.

Vokalis band Kidnap Katrina dan juri Indonesian Ido tersebut mengatakan, untuk mencapai titik ideal dari cita-cita aturan tersebut, dibutuhkan keberadaan pusat data lagu.

Pembentukan Pusat Data Lagu serta Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) harus dipercepat. "Saya kira maksimal satu tahun sudah bisa terbentuk Pusat Data Lagu dan SILM," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo meneken PP No 56 Tahun 2021. (T/R10/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Tag:artisKPK
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com