Dugaan Kasus Korupsi ADD Salabulan, Kades dan Bendahara Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara


303 view
Dugaan Kasus Korupsi ADD Salabulan, Kades dan Bendahara Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara
Foto: Dok/Yudi
SIDANG: Sidang melalui daring (online) tersebut dipimpin hakim ketua M Yusafrihardi Girsang SH MH, hakim anggota Eliwarti SH MH, Rurita Ningrum SH, JPU Yudi Syahputra SH dan Douglas SH, di PN Medan Jalan Pengadilan, Senin (26/7/2021).
Pancurbatu (harianSIB.com)

Oknum Kepala Desa Salabulan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, berinisial LT dan bendahara desa FV dijatuhi hukuman 4 tahun kurungan penjara atas dugaan kasus korupsi yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019.

Sidang melalui daring (online) tersebut dipimpin hakim ketua M Yusafrihardi Girsang SH MH, hakim anggota Eliwarti SH MH, Rurita Ningrum SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yudi Syahputra SH dan Douglas SH, di PN Medan, Senin (26/7/2021).

Kacabjari Pancurbatu melalui Kasubsi Intel Cabjari Pancurbatu Yudi Syahputra membenarkan agenda amar putusan tersebut, kedua terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan ADD tahun 2019 pada Desa Salabulan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, dengan kegiatan pembangunan jembatan lanjutan, pembukaan jalan menuju jembatan dan Tembok Penahan Tanah (TPT). Dalam kasua ini negara mengalami kerugian Rp258 juta lebih.

"Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU, Nomor 31 Tahun 1999, Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 KUPidana, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 KUHPidana," kata Yudi Syahputra saat dikonfirmasi harianSIB.com, Selasa (27/7/2021).

Majelis hakim memutuskan dalam amar putusan menyatakan para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang termasuk dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim pada persidangan tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama empat tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000, subsidair tiga bulan kurungan dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.

Majelis hakim juga menghukum terdakwa LT dengan membayar uang pengganti sebesar Rp107.915.423. Jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh pihak Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam amar putusan tersebut, bila dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 tahun dan 6 bulan. Sedangkan untuk terdakwa FV diputuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp50.689.500.

Jika terdakwa FV juga tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 tahun dan 6 bulan.

Putusan tersebut disebutkan para terdakwa dan penasehat hukum memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding dan hakim memberi waktu untuk pikir-pikir selama tujuh hari dalam menentukan sikap. Hakim juga memberikan hak yang sama kepada JPU Cabang Kejaksaan Negeri Deliserdang di Pancurbatu sebagaimana diatur dalam pasal 233 KUHAP.

Putusan hakim dalam pertimbangan pada pokoknya mengambil alih seluruh isi surat tuntutan JPU. Putusan pengadilan lebih lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut masing-masing terdakwa 4 tahun dan 10 bulan kurungan penjara. "Kedua terdakwa ditahan di lapas Tanjung Gusta," tutupnya. (*)

Penulis
: Leo Bukit
Editor
: Robert/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com