Dugaan Korupsi Rp 35,1 Miliar Lebih, Kejati Sumut Tahan Mantan Pimpinan Bank Sumut KCP Galang


183 view
Dugaan Korupsi Rp 35,1 Miliar Lebih, Kejati Sumut Tahan Mantan Pimpinan Bank Sumut KCP Galang
foto: dok Pidsus Kejati Sumut
Ditahan:Tersangka korupsi di Bank Sumut, Lgt(rompi merah) di ruang Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Sumut M Junaidi, saat proses penahanan sebelum dibawa ke Rutan, Rabu(21/7/2022).
Medan (harianSIB.com)

Penyidik Pidsus Kejati Sumut Kembali melakukan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi di Bank Sumut KCP (kantor cabang pembantu) Galang Deli Serdang berinisial LGT (61), mantan pejabat Bank Sumut di KCP Galang Deliserdang, Rabu (21/7/2021).

LGT satu dari 3 tersangka kasus dugaan korupsi terkait pencairan fasilitas kredit Rp 31,6 Miliar ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara).

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian SH MH, berdasarkan pemeriksaan penyidik Pidsus Kejati Sumut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka LGT, selaku mantan Pimpinan pada KCP Bank Sumut Galang.

“Penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkanmelarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. Penahanan tersangka dilakukan di Rutan Kepolisian Polda Sumut”, kata Siagian.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Muhammad Junaidi SH MH pada Aspidsus Kejati Sumut menambahkan,dugaan korupsi ini terjadi dengan cara menggunakan sarana pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada tersangka Salikin dkk periode tahun 2013 sampai dengan 2015.

”Berdasarkan pemeriksaan BPKPPerwakilan Sumut kerugian negara adalah sebesar Rp35.153.000.000.Penahanan tersangka juga untuk kelancaran jalannya pemeriksaan penyidikan”, kata M Junaidi, sebagaimana dilaporkan Jurnalis Koran SIB Martohap Simarsoit.

Diberitakan sebelumnya, tim jaksa penyidik Pidsus Kejati Sumut, Kamis(3/6/2021) bulan yang lalu telah menahan 2 tersangka lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, terkait pencairan kredit Rp 31,6 miliar pada Bank Sumut KCP Galang Deli Serdang. Kedua orang tersangka yang ditahan yaitu Ram SE (40) mantan pejabat/pegawai Bank Sumut KCP Galang dan Sal (43) seorang wiraswasta selaku debitur pada Bank Sumut.

Disebutkan,pemberian kredit diduga tidak sesuai dengan ketentuan pada periode 2013-2015 sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) sebesar Rp 31.692.690.986.

Dalam proses pencairan fasilitas kredit (KUR, KPR, investasi) tersangka Sal telah diikat dengan sekitar 127 perjanjian kredit. Lalu tersangka Sal menggunakan nama nama orang lain untuk meminjam kredit. Setelah fasilitas kredit cair uangnya diambil tersangka Sal tetapi tidak diserahkan kepada yang namanya disebut dalam permohonan pengajuan kredit.

Sejak tahun 2013, tersangka Sal diduga memanfaatkan sarana perkreditan pada PT Bank Sumut, mengajukan pinjaman kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat), KPP SS (Kredit Pemilikan Property Sumut Sejahtera) dan KAL (Kredit Angsuran Lainnya) pada PT Bank Sumut KCP Galang Kabupaten Deli Serdang, dimana selain menggunakan nama sendiri, Sal jugamenggunakan/meminjam nama nama orang lain yang terdiri dari keluarga teman dan karyawan Sal seperti pada Usaha Ternak Ayam, Rumah Makan.

Menurut Sumanggar, berkas permohonan untuk kelengkapan administrasi diduga menggunakan sarana perjanjian kredit ke PT Bank Sumut KCP Galang bekerjasama dengan Pimpinan/Wakil Pimpinan PT Bank Sumut KCP Galang yang menjadi Komite Pemutus Kredit pada PT Bank Sumut KCP Galang. Pimpinan dan Wakil Pimpinan mengintervensi proses Analisa Kredit sehingga satu persatu berkas permohonan disetujui oleh PT Bank Sumut KCP Galang tanpa dilakukan Analisa Kredit sesuai ketentuan pemberian kredit KUR, KPR dan KAL yang berlaku pada PT Bank Sumut.

"Pencairan dana PT Bank Sumut KCP Galang dengan memanfaatkan sarana perjanjian kredit KUR, KPP Sumut Sejahtera dan KAL tidak sesuai ketentuan pemberian kredit yang ditetapkan PT Bank Sumut. Tersangka dikenakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.(*)

Editor
: Robert/Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com