Terkait Kades Blok X yang Belum Dieksekusi Kejari Sergai

Kasi Intel: Itu Tidak Benar, Kita Sudah Lakukan Pemanggilan


588 view
Kasi Intel: Itu Tidak Benar, Kita  Sudah Lakukan Pemanggilan
Foto: Dok/Bonny
TUNJUKKAN: Kasi Intel Kejari Sergai, Renhard Harve (kanan) didampingi JPU Freddy VZ Pasaribu menunjukkan surat panggilan pertama terhadap terdakwa Suhardi, Kades Blok X, Kecamatan Dolokmasihul, Senin (28/11/2022), di ruang kerjanya. 

Sergai (harianSIB.com)

Kepala Desa (Kades) Blok X, Kecamatan Dolokmasihul, bernama Suhardi, disebut-sebut belum dieksekusi Kejaksaan Negeri Serdangbedagai (Kejari Sergai) terkait kasus menggunakan ijazah palsu Paket B (setara SMP) untuk melengkapi pemberkasan saat mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 lalu.


Informasi dihimpun harianSIB.com, perkara tersebut berawal pada 26 November 2019, saat seorang warga Desa Blok X, Ikhwan melaporkan Suhardi ke Polres Sergai atas dugaan menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti Pilkades di Desa Blok X, Kecamatan Dolokmasihul, Kabupaten Sergai.


Seiring menangnya Suhardi sebagai Kades Blok X, proses hukum pun berlanjut hingga berkas perkara tersebut dinyatakan P21 (lengkap) pada 12 April 2021 dan Suhardi menjadi tahanan kota selama 20 hari, terhitung tanggal 2-21 Juni 2021.


Berkas perkara Suhardi juga diketahui telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Seirampah pada 10 Juni 2021.


Dalam sidang yang berlangsung pada 26 Agustus 2021, di PN Seirampah, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sergai yakni, Agus Adi Atmaja dan Freddy VZ Pasaribu, menuntut terdakwa Suhardi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 10 juta, subsider 3 bulan kurungan.


Atas tuntutan tersebut, pada sidang 10 September 2021, hakim PN Seirampah diketuai Roy Barten, menjatuhkan pidana penjara kepada Suhardi selama 8 bulan dan denda Rp 5 juta, atau lebih rendah dari tuntutan JPU.


Lalu, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), JPU Freddy Pasaribu bersama terdakwa Suhardi mengajukan kasasi.


Tapi, upaya tersebut ditolak sesuai dengan putusan kasasi Nomor 3051 K/Pidsus/2022, tanggal 13 September 2022. Dan hingga kini, terdakwa Suhardi belum dilakukan eksekusi untuk ditahan di Lapas Kelas II-B Tebingtinggi.


Terkait persoalan tersebut, Kasi Intel Kejari Sergai Renhard Harve, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11/2022), membenarkan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di PN Seirampah.


Akan tetapi, lanjutnya, relass (salinan pengantar) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA), baru diterima Kejari Sergai pada 24 November 2022.


"Jadi, pemberitaan yang selama ini beredar bahwa kinerja Kejari Sergai dinilai lamban dalam mengeksekusi terdakwa Suhardi itu tidak benar. Kita juga sudah lakukan pemanggilan pertama terhadap terdakwa dengan nomor surat panggilan : B-4790/L.2.29/Eku.2/2022, tanggal 25 November 2022," ujarnya.


Renhard menambahkan, apabila surat panggilan pertama itu tidak diindahkan terdakwa, Kejari akan mengeluarkan surat panggilan kedua dan ketiga.


"Jika surat panggilan pertama hingga ketiga juga tidak direspon, Kejari Sergai akan menerbitkan DPO atau melakukan penjemputan paksa terhadap terdakwa. Dan ini sudah sesuai SOP kita," pungkas mantan Kasi PB3R Kejari Kota Tanjungbalai itu. (*)


Penulis
: Rimpun H Sihombing
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com