Kasus Pengadaan Sapi, Mantan Kadis PKH Asahan Pasrah Ditetapkan Tersangka


863 view
Kasus Pengadaan Sapi, Mantan Kadis PKH Asahan Pasrah Ditetapkan Tersangka
Foto: Dok/Zulham
KETERANGAN: Mantan Kadis PKH Asahan tahun 2019 Syarif ketika memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sapi pada Dinas PKH TA 2019 sebesar Rp 1 miliar, Senin (12/7/2021).
Kisaran (harianSIB.com)

Mantan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Asahan Syarif mengaku pasrah jika ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sapi pada Dinas PKH Tahun Anggaran (TA) 2019 dengan pagu Rp 1 miliar.

"Mau bagaimana lagi, saya sudah pasrah," ungkapnya ketika dikonfirmasi harianSIB.com, Senin (12/7/2021).

Dijelaskan Syarif, terkait kasus ini dirinya sudah diperiksa Kejari Asahan. Syarif menyebutkan, dirinya diperiksa karena kegiatan diduga fiktif atau tidak dilaksanakan.

"Saya selaku pengguna anggaran sudah diperiksa 3 kali. Nina sebagai PPK kegiatan juga telah diperiksa," ujarnya.

Syarif mengatakan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Ditanya apakah dirinya telah memastikan sapi yang diberikan ke kelompok sudah sesuai RAB? Syarif yang sekarang menjabat Kadis Perkim itu menjawab pendistribusian ternak sapi tidak ada masalah. Hal itu juga diketahui berdasarkan laporan dari PPK, PPTK, Tim Teknis dan Tim Penerima Hasil kegiatan.

"Sebanyak 80 ekor sapi diberikan kepada 8 kelompok oleh tim disebutkan di atas, dan tidak ada komplain dari kelompok," ujarnya.

Menyangkut kasus yang sedang ditangani, terang Syarif, dirinya sudah berkoordinasi dan komunikasi langsung dengan Kepala Inspektorat Asahan.

"Sudah 2 kali kita komunikasi, ya begini hasilnya. Kita kooperatif aja lah mengikuti prosedur hukumnya. Capek saya, mungkin ini sudah retak tangan saya," ucapnya.

Sebelumnya, Kajari Asahan melalui Kasi Intel Josron Malau mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi pada Dinas PKH Asahan TA 2019 telah masuk tahap penyidikan. Tidak hanya itu, pihaknya telah mengundang BPKP Sumatera Utara untuk melakukan audit.

"Kita minta diaudit oleh BPKP Provinsi Sumut, karena telah ditemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya tinggal dilakukan penetapan tersangka," ujarnya kepada harianSIB.com, Selasa (6/7/2021). (*)

Penulis
: Mangihut Simamora
Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com