Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 13 Perkara dengan Pendekatan Humanis


2.595 view
Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 13 Perkara dengan Pendekatan Humanis
Foto: Istimewa
Ilustrasi

Medan (harianSIB.com)

Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) menghentikan penuntutan 13 perkara tindak pidana umum (pidum) dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Perja (Peraturan Jaksa Agung) RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restorative atau Restorative Justice (RJ).

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, penghentian terlebih dahulu dilakukan ekspose (gelar) perkara kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung RI Dr Fadil Zumhana, secara daring, Selasa (17/10/2023).

Sementara ekspose disampaikan Kajati Sumut Idianto, didampingi Aspidum Luhur Istighfar, Kabag TU Rahmad Isnaini, para Kasi pada Aspidum Kejati Sumut, serta diikuti Kajari dan Kasi Pidum selaku yang mengusulkan penghentian perkara berdasarkan penerapan RJ.

“Penyampaian ekspose diterima langsung oleh Plh JAM Pidum Asri Agung Putra dan Plh Direktur Oharda (Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda) Agnes Triani, serta para Kasubdit pada JAM Pidum Kejagung RI,” sebut Yos, dalam siaran persnya via aplikasi WhatsApp (WA) kepada wartawan, Rabu (18/10-2023).

Dijelaskannya, ke-13 perkara yang diajukan dihentikan penuntutannya yaitu, dari Kejari Labuhanbatu 4 perkara (split) terkait pencurian dan penadahan (pasal 362 dan 480 KUHP). Dari Kejari Dairi satu perkara atas nama tersangka Lamro Tua Lingga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dari Kejari Labuhanbatu Selatan satu perkara atas nama tersangka Nopiandi melanggar Pasal 374 KUHP.

Kemudian, dari Kejari Langkat dua perkara atas nama tersangka Pilipus Ginting dan Iwin Syahputra terkait perkara tindak pidana perkebunan sebagimana diatur dalam Pasal 111 Subs Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya dari Kejari Simalungun atas nama empat tersangka yaitu Indra, Sumiati, Supriati dan Yudi Ismawan, disangka melanggar pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Penghentian penuntutan 13 perkara ini dilakukan setelah tersangka dan korbannya saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam dikemudian hari. Proses permohonan maaf tersangka terhadap korbannya disaksikan Kajari, Kasi Pidum, tokoh masyarakat, pihak perkebunan, keluarga dan penyidik," kata Yos.

Syarat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, lanjut Yos, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta.

"Saling memaafkan antara tersangka dengan korbannya telah membuka ruang yang sah untuk menciptakan kembali harmonis di masyarakat," katanya. (**)

Penulis
: Koran SIB/Martohap Simarsoit
Editor
: Robert/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com