Kiki Handoko Gugat SK Mendagri Terkait PAW DPRD Sumut, Ini Tanggapan Ketua BBHAR PDIP Sumut


311 view
Kiki Handoko Gugat SK Mendagri Terkait PAW DPRD Sumut, Ini Tanggapan Ketua BBHAR PDIP Sumut
Foto: SIB/Rido Sitompul
TEMU PERS: Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Kiki Handoko Sembiring (tengah) bersama tim penasehat hukumnya saat menggelar temu pers di Medan, Minggu (10/10/2021).
Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Kiki Handoko Sembiring mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Gugatan yang diajukan melalui tim kuasa hukumnya untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 161.12-4303 Tahun 2021 tentang pemecatan Kiki Handoko Sembiring sebagai Anggota DPRD Sumut.

Kiki Handoko Sembiring melalui kuasa hukumnya Firdaus Tarigan mengatakan, SK Mendagri yang telah diterimanya tertanggal 7 Oktober 2021 itu dinilai janggal. Kejanggalan itu menurut Firdaus di antaranya adanya surat SK DPP PDIP Nomor 47/KPTS/DPP/VII/2020 yang dijadikan dasar pertimbangan yang tertuang dalam SK Mendagri.

"Bahwa surat itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena sesuai dengan petunjuk serta arahan dari putusan hakim PN Medan mengatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dalam bagian pertimbangannya pada intinya mengarahkan agar klien kami untuk mengajukan keberatan atau permohonan penyelesaian terlebih dahulu di internal partai melalui mahkamah partai," kata Firdaus dalam keterangan persnya kepada jurnalis Koran SIB Rido Sitompul, Minggu (10/10/2021).

Ia menegaskan, pihaknya sangat menghargai perintah putusan hakim PN Medan, di mana dalam isi putusan jelas dan tegas mengatakan mekanisme pemberhentian Kiki Handoko memang harus melalui mahkamah partai.

"Upaya itu sudah kami lakukan tiga kali berturut-turut. Namun hingga surat SK Mendagri tersebut terbit, tidak ada sama sekali tanggapan dari mahkamah partai atas surat keberatan kami tersebut, sehingga secara hukum surat SK DPP PDIP Nomor 47/KPTS/DPP/VII/2020 merupakan surat yang belum inkrah," ujarnya.

Atas dasar itu, selaku kuasa hukum, Firdaus akan segera mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta Pusat atas terbitnya SK Mendagri tersebut dan meminta agar SK Mendagri itu untuk segera ditangguhkan terlebih dahulu sampai adanya keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

"Kami juga akan mengajukan gugatan Kembali ke Pengadilan Negeri Medan atas SK pemecatan DPP PDIP terhadap klien kami tersebut berhubung kami sudah melakukan permohonan ke mahkamah partai, sesuai arahan atau petunjuk yang tertuang di dalam putusan majelis Hakim PN Medan, namun tidak juga ada respon," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah membuat surat kepada seluruh fraksi di DPRD Sumut untuk menunda sidang pergantian antar waktu terhadap Kiki Handoko Sembiring sebelum adanya putusan yang inkrah.

Ia juga mempertanyakan, bagaimana bisa institusi sekelas Kemendagri mengeluarkan surat keputusan berdasarkan surat keputusan lain yang belum memiliki kekuatan hukum tetap karena belum terbukti di pengadilan. "Ini sangat ngwaur sekali, sewenang-wenang, melanggar hukum dan melanggar hak asasi klien kami," imbuhnya.

Sementara Kiki Handoko Sembiring mengatakan, dirinya bukan tidak patuh hukum atau tidak patuh terhadap partainya. Pada intinya, ia hanya ingin memperjuangkan kembali haknya sebagai anggota dewan.

"Saya beserta tim kuasa hukum, mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta Pusat dan PN Medan menyanggah isi surat dari Mendagri ini. Sebab, pada intinya saya bukan tidak patuh hukum atau pada partai saya. Di sini saya masih memperjuangkan hak saya dikarenakan keptusuan Mendagri ini menurut saya kurang pas. Ketika kami mengajukan gugatan ke PN Medan, PN tidak menerima gugatan kami dan harus diselesaikan di mahkamah partai," pungkasnya.

Menanggapi gugatan tersebut, Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Sumut Nurdin Sipayung mengatakan, pihaknya saat ini belum mengetahui pengajuan gugatan yang baru ini, karena belum ada relas panggilan dari pengadilan. Oleh karena itu, pihaknya belum mau memberikan tanggapan apapun.

"Gugatan ke PN Medan yang baru ini, kami belum tahu, tapi gugatan 4 bulan yang lalu ke PN Medan Nomor perkara 219/Pdt.Sus-Parpol/2021 /PN Mdn, ditolak. Putusan itu sendiri dibacakan majelis hakim pada 21 Juni 2021," katanya kepada harianSIB.com.(*)

Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com