MA Kabulkan PK Mantan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Hukuman Jadi 4 Tahun Penjara


257 view
MA Kabulkan PK Mantan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Hukuman Jadi 4 Tahun Penjara
Foto: Dok
Mantan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu.
Medan (harianSIB.com)

Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi mantan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.

Dalam amar putusannya, majelis hakim diketuai Dr Sofyan Sitompul membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus. TPK/2019/PN Mdn tanggal 25 Juli 2019 dari 7 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan terpidana Remigo Yolando Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

"Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata hakim sebagaimana dikutip dalam website MA oleh jurnalis Koran SIB Rido Sitompul, Rabu (24/11/2021).

Selain mengurangi hukuman Remigo, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Remigo berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

"Memerintahkan terpidana tetap berada dalam tahanan," kata hakim.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Abdul Azis menghukum Remigo dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp 650 juta, subsidar 4 bulan kurungan.

Majelis Hakim juga menghukum Remigo membayar uang pengganti kepada negara cq Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 1.230.000.000, dengan ketentuan jika tidak membayar dipidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Selain itu, dalam amarnya majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Remigo berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Atas putusan itu, Remigo tidak melakukan upaya hukum banding. Namun pada 22 Maret 2021, penasehat hukum Remigo mengajukan PK ke MA.

Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Medan, Imanuel Tarigan membenarkan dikabulkannya PK Remigo. "Iya benar. Telah diputus oleh majelis hakim pemeriksa PK di MA," ucapnya.

Sebelumnya pada 8 April 2019, Pengadilan Tipikor Medan mengadili Remigo. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi mengatakan Remigo menerima suap sebesar Rp 1,6 miliar dari beberapa rekanan melalui terdakwa David Anderson Karosekali selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Karosekali.

Jaksa mengatakan, pemberian dari Dilon Bacin, Gugung Banurea dan Nusler Banurea sebanyak Rp 720 juta. Dari Rizal Efendi Padang sebesar Rp 580 juta, dan dari Anwar F Padang sebesar Rp 300 juta dengan tujuan pemberian uang supaya Remigo memberikan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat.

Bersama dengan terdakwa David dan Hendriko, Remigo mengarahkan seluruh anggota Pokja ULP agar membantu memenangkan perusahaan-perusahaan yang ditunjuknya.

"Tapi harus ada 'uang koin' sebesar dua persen dari nilai kontrak, di luar uang wajib atau 'KW' sebesar 15 persen. Ini sudah biasa di Dinas PUPR Pakpak Barat kalau ingin mendapatkan proyek," kata jaksa.

Pada April 2018, bertempat di rumah makan Pondok Santai di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Remigo kembali menyampaikan soal uang setoran tersebut kepada para anggota pokja.

Kemudian pada Juni 2018, di pendopo rumah dinasnya, terdakwa memberikan daftar paket pekerjaan beserta nama calon pemenang kepada terdakwa David.

"Terdakwa David lalu menyampaikan kepada calon pemenang agar memberikan uang sebesar 25 persen dari nilai proyek anggaran kepada terdakwa. Para rekanan menyanggupinya. Dari ketiga proyek tersebut, terdakwa telah menerima uang melalui David dan Hendriko seluruhnya sebesar Rp 1,6 miliar," beber Jaksa. (*)

Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com