Kuasa Hukum Korban Kecewa Pengalihan Status Tahanan Terdakwa Perkara Dugaan Penipuan


69 view
Istockphoto/simpson33
Ilustrasi pengadilan.
Medan (SIB)
Ketua DPC Asosiasi Advokat Kota Medan, H.Syarwani, SH mengaku kecewa terhadap tim majelis hakim yang menyidangkan perkara kasus dugaan penipuan Rp4 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Medan yang dialami kliennya, Rudi Hartono Bangun.

Kekecewaan Syarwani, SH sebagai kuasa hukum pelapor/saksi korban, Rudi Hartono Bangun, SE yang merupakan Anggota DPR RI tersebut dikarenakan displitnya perkara dengan terdakwa HW dan terdakwa SMS itu menjadi dua kasus.

"Kita merasa kecewa karena majelis hakim yang memeriksa perkara atas terdakwa HW dan terdakwa SMS itu displit. Artinya perkara itu dipisah menjadi dua kasus yang berbeda," ucapnya kepada wartawan di Medan, Rabu (7/4).

Terlebih pemeriksaan terhadap masing-masing kedua terdakwa tersebut juga dilakukan oleh majelis hakim yang berbeda-beda pula. Menurut Syarwani, sikap majelis hakim dinilainya terlalu subjektif dengan memberikan pengalihan penahanan/penanguhan penahanan sebagai tahanan kota kepada kedua terdakwa baik HW maupun terdakwa Siska SMS.

"Padahal berdasarkan bukti permulaan awal sejak kasus itu ditangani pihak kepolisian Polda Sumut, kedua terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Namun para tersangka ini melarikan diri dan statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan Polda Sumut," tegasnya.

Akan tetapi lanjutnya, pihak kepolisian Polda Sumut kemudian melakukan penahanan terhadap HW dan SMS. Bahkan upaya Praperadilan yang dilakukan tersangka HW dan SMS ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan.

"Atas putusan Praperadilan tersebut pihak Polda Sumut menahan kembali keduanya atas tindak pidana tersebut hingga sampailah perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan. Penetapan tersangka yang dilakukan Poldasu bukan tanpa alasan, tentunya berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan hasil gelar perkara," ketusnya.

H.Syarwani, SH menambahkan, kliennya Rudi Hartono Bangun, SE juga telah melaporkan tim Majelis Hakim yang bersangkutan ke Mahkamah Agung Bidang Pengawasan Badilum dan juga ke Komisi Yudisial atas perilaku Majelis Hakim yang dianggap telah menciderai rasa keadilan.(A17/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com