Sidang Perkara Narkotika di PN Medan

PH Terdakwa Sebut Kliennya Tidak Ada Lakukan Perbuatan Pidana


192 view
PH Terdakwa Sebut Kliennya Tidak Ada Lakukan Perbuatan Pidana
Istimewa
Ilustrasi
Medan (SIB)
Arizal SH MH menegaskan kliennya, Husen Syukri (40) merupakan korban dari penyalahgunaan kekuasaan, sewenang-wenang serta arogansi dari penegak hukum. Bahkan, penetapan tersangka terhadap Husen hingga dijadikan terdakwa hanyalah berdasarkan kata-kata orang (mulut ke mulut).

Hal itu dikatakan Arizal kepada wartawan, Minggu (27/9) sembari mengatakan hal itu juga sudah dibacakan dalam pembacaan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang lanjutan atas perkara narkotika di ruang sidang Cakra II Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (24/9).

"Sampai hak terdakwa bertemu keluarga yang dilindungi undang-undang tidak dapat terlaksana baik di kepolisian maupun persidangan. Kami sangat berkeyakinan Yang Mulia majelis hakim tidak akan mau ikut menanam saham atas kesalahan dan pendzoliman yang dilakukan Polsek Medan Timur dan penuntut umum kepada terdakwa," tegas Arizal didampingi Jon Efendi Purba SH MH.

Menurut Arizal, berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara dugaan kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir itu, Husen Syukri tidak ada melakukan perbuatan yang didakwa maupun dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chandra Priono Naibaho.

Maka dari itu, Husen Syukri tidak bisa diberikan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan Green Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) sesuai dengan doktrin dari 'Jan Remmeelink'.

"Artinya, tindak pidana dengan mengawali pernyataan bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadlian dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban," tandas Arizal.

Dia menambahkan, berdasarkan seluruh alat bukti di persidangan, tidak ada persesuaian dan tidak saling mendukung serta bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Sehingga, sambung Arizal, tidak dapat menerangkan suatu peristiwa atau keadaan yang mengarah kepada Husen Syukri sebagai pelaku.

"Oleh karena surat tuntutan JPU tidak terbukti sama sekali, maka sah dan berasalan kiranya menurut hukum apabila Yang Mulia majelis hakim 'Demi Keadilan' untuk membebaskan terdakwa Husen Syukri dari segala dakwaan dan tuntutan," pungkas Arizal.

"Untuk itu, kami meminta kepada majelis hakim agar memutus bahwa dakwaan dan tuntutan JPU batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan. Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan memulihkan nama baik terdakwa," ujar Jon Efendi menambahkan.

Sebelumnya, Husen Syukri dituntut JPU Chandra Priono Naibaho selama 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 10 miliar subsider 6 bulan penjara. Perbuatan terdakwa dinilai JPU terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (M14/c)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com