Presiden Canangkan Tax Amnesty

Ratusan Triliun Bakal Masuk RI, Dolar AS Bisa Turun ke Rp12.500


6.221 view
Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.

"Tujuannya sangat jelas bahwa pemerintah ingin agar 'tax amnesty' bermanfaat nyata bagi kepentingan kita bersama, bermanfaat bagi kepentingan bangsa, bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita dan bukan untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan orang per orang atau untuk kepentingan kelompok," kata Presiden dalam sambutannya saat pencanangan program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta pada Jumat.

Menurut Jokowi, pengampunan pajak bukan merupakan upaya pengampunan bagi koruptor atas aksi pencucian uang di luar negeri.

Dia mengatakan undang-undang tersebut akan menargetkan pengusaha asal Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri, khususnya negara-negara tax heaven, untuk membayar pajak sebenarnya.

Jokowi meminta kepada para pengusaha untuk membawa kembali dana yang disimpan di negara asing setelah ada payung hukum pengampunan pajak.

"Dan perlu saya sampaikan, setelah tax amnesty ini akan ditindaklanjuti lagi dengan revisi-revisi total undang-undang KOP, undang-undang ppn, undang-undang pph. Kita ingin negara kita kompetitif dalam hal perpajakan. Kalau negara lain melakukan sebagai daya tarik, kita juga bisa melakukan itu, jadi tidak hanya berhenti di undang-undang tax amnesty, ada tindak lanjutnya," tegas Presiden.

Kepala Negara menegaskan kepada para pengusaha yang memiliki dana di luar negeri untuk segera memanfaatkan program pengampunan pajak yang dimulai sejak awal Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

"Peluang itulah yang ingin kita tangkap, ingin kita manfaatkan dan undang-undang ini memberikan payung hukum yang jelas, sehingga bapak ibu semuanya tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut dan kita harapkan potensi yang besar sekali itu betul-betul bisa kembali semuanya," kata Presiden.

AJAK PENGUSAHA 
Presiden meminta agar para pengusaha Indonesia yang menyimpan dana di luar negeri memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) guna membangun ekonomi bangsa.

"Tax amnesty ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir, sudah, yang mau menggunakan silakan, yang tidak, hati-hati," kata Jokowi.

Tujuan pengampunan pajak itu, jelas Jokowi, adalah guna mencapai pembangunan negara untuk kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
"Kita semuanya hidup di negara kita Indonesia. Mencari makan, mencari rizki, semuanya di bumi Indonesia. Sudah diberikan rizki, diberikan keuntungan-keuntungan dari Tanah Air dan bumi Indonesia. Sehingga saya mengajak agar dana-dana yang bapak ibu simpan di luar dengan adanya payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty ini bisa berbondong-bondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai ini untuk pembangunan negara kita," ujar Presiden.

Untuk menampung dana-dana yang akan masuk ke Indonesia, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah instrumen investasi di pasar keuangan seperti surat berharga negara, infrastruktur bond, reksadana, penyertaan terbatas, trust fund, kontrak pengelolaan dana, maupun obligasi BUMN.


"Jadi kita harapkan nanti uang yang ada segera masuk, dan bapak ibu, untuk pembangunan infrastruktur kita saja butuh Rp 4.900 triliun dalam 5 tahun ini. Yang bisa gunakan APBN hanya Rp 1.500 triliun, sisanya dari investasi, dunia usaha, nggak ada yg lain," jelas Jokowi.

Presiden juga telah berdiskusi dengan beberapa pimpinan penegak hukum yaitu Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua PPATK untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan tindak lanjut secara terbuka.

Presiden juga mengingatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mereformasi birokrasi lebih profesional dalam mendukung pembangunan.

"Jangan ada yang coba main-main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan. Akan saya kawal sendiri, akan saya awasi sendiri dengan cara saya. Ga usah saya sebutkan, supaya yang bawa masuk itu merasa nyaman," tegas Kepala Negara.

Dalam pencanangan itu, disepakati pemberlakuan program melalui penandatanganan surat pernyataan bersama dukungan program pengampunan pajak oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan dan PPATK yang disaksikan oleh Presiden.

Sejumlah pejabat pemerintah yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Selain itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Ketua DPD RI Irman Gusman juga hadir dalam pencanangan Pengampunan Pajak itu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan implementasi kebijakan "tax amnesty" atau pengampunan pajak akan mulai efektif dilaksanakan setelah libur Lebaran 2016.

"Nanti setelah lebaran ada pembentukan tim, keppresnya keluar, setelah lebaran full implementation," kata Bambang usai pencanangan program pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan tim yang akan dibentuk terdiri dari kementerian teknis, aparat penegak hukum, dan sejumlah instansi terkait lainnya. "Kementerian Keuangan tentunya, penegak hukumnya ya yang tanda tangan pencanangan tadi (PPATK, Polri, Kejaksaan Agung)," ujar Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, juga akan dibuat ketentuan teknis untuk implementasi program pengampunan pajak melalui Peraturan Menteri seperti penunjukkan bank. 

"Banknya akan segera ditunjuk, itu nanti masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan dikeluarkan. Bank pemerintah masuk, tapi ada juga dari bank nonpemerintah, bank swasta," 

INGIN WP SUKARELA 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menginginkan seluruh Wajib Pajak (WP) ikut terlibat dalam kebijakan pengampunan pajak meskipun program ini tidak bersifat memaksa.

"Program ini self assessment, makanya kita cuma bisa menawarkan mau ikut atau tidak, dan ada sosialisasi," kata Ken di Jakarta, Kamis malam. 
Ken menjelaskan DJP telah memiliki data dari para WNI yang menyimpan modal maupun memiliki aset di luar negeri dan selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Namun, Ken memastikan DJP hanya bisa menawarkan kepada para WP untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak secara sukarela, karena program ini bukan bagian dari penegakan 

"Misalnya WP diingatkan punya Rp100 triliun dan belum dilaporkan pajaknya, ini nanti diingatkan karena kita punya datanya. Kita kasih tahu saja, mending ikut. Ini tidak pakai himbauan karena itu law enforcement," kata 

Ia mengingatkan apabila nantinya DJP menemukan harta yang belum seluruhnya diungkapkan, maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan, sehingga dikenakan PPh beserta sanksi sebesar 200 persen. 

Untuk itu, ia mengharapkan para WP mau menghitung kembali nilai modal maupun asetnya, agar catatan pembayaran pajaknya benar-benar bersih, pada masa pengampunan pajak yang berlangsung hingga 31 Maret 2017 ini.

Ken juga menegaskan keberhasilan dari kebijakan ini merupakan tanggung jawab bersama, karena "tax amnesty" merupakan program pemerintah yang manfaatnya besar bagi perekonomian.

"Kalau pengampunan pajak berhasil, itu keberhasilan semua pihak. Kalau gagal, itu tanggung jawab saya," ungkapnya.

Menurut rencana, kebijakan pengampunan pajak bisa menambah penerimaan pajak hingga Rp165 triliun yang berasal dari repatriasi modal Rp2.000 triliun dan deklarasi aset Rp4.000 triliun para Wajib Pajak di luar negeri.

SIAPKAN UNIT PELAYANAN 

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan unit pelayanan pajak di luar negeri untuk memfasilitasi pada Wajib Pajak yang ingin mendapatkan informasi mengenai kebijakan pengampunan pajak.

"Kita siapkan penempatan pegawai kita di London, Singapura dan Hong Kong," kata Ken.

Ken menjelaskan penempatan unit pelayanan pajak ini merupakan bentuk sosialisasi bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi lebih mendetail mengenai tata cara program pengampunan pajak.

Meskipun demikian, Ken menegaskan Wajib Pajak yang ingin melakukan repatriasi modal maupun deklarasi aset di luar negeri tetap harus datang mengurus ke Indonesia.

"Wajib pajak ini masih merupakan WNI, dan mempunyai NPWP di Indonesia. Untuk mengurus ini, saya rasa pulang selama dua hari juga bisa selesai," ujarnya.

Menurut rencana, unit pelayanan khusus ini akan bertempat di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memudahkan para Wajib Pajak bertanya maupun melapor terkait kewajiban perpajakannya.

Singapura, Inggris dan Hong Kong dipilih karena banyak WNI yang menyimpan modal maupun memiliki aset di tiga negara tersebut.

Namun, untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak, para Wajib Pajak tetap harus hadir ke kantor pelayanan pajak di Indonesia, karena terkait penyediaan dan validasi data.

Sementara itu, otoritas pajak juga melakukan sosialisasi kebijakan ini di 15 kota seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan, yang menurut rencana dihadiri oleh Presiden. 

Undang-undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak telah disahkan. Bakal ada dana  ratusan triliun rupiah masuk ke Indonesia. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) bahkan memprediksi, pasar modal bisa menampung masuknya dana Tax Amnesty hingga Rp 440 triliun.  Berita ini menjadi sentimen positif di pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik  tinggi hingga menembus 5.000.

Bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Akankah menguat tajam seperti halnya IHSG?  Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), David Sumual, mencoba memberi pandangan.  Menurutnya, guyuran dana Tax Amnesty akan membuat rupiah menguat atau dolar Amerika Serikat  (AS) melemah.

"Kemungkinan rupiah akan menguat. Dolar AS bisa turun," ungkap David, Kamis (30/6).  Dia menjelaskan, penguatan rupiah diperkirakan bisa mencapai level tertingginya di  Rp 12.500, atau paling tidak di bawah Rp 13.000.

"Penguatan sampai berapa tergantung ya, karena kan melihat juga berapa dana yang  masuk. Itu bisa terus bergerak. Kita lihatnya sih paling kuatnya rupiah itu di Rp 12.500.  Kisarannya di Rp 12.500-Rp 13.000," sebut dia.  Meski demikian, David menyebutkan, rupiah tidak akan mungkin dibiarkan menguat  terlalu tajam. Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter akan menjaga kestabilan nilai  tukar rupiah.

"Pasti BI akan jaga stabilitas, di bawah Rp 13.000 bisa, tapi kalau Rp 12.000  terlalu kuat, jadi pasti BI tidak akan biarkan," kata David.
Berdasarkan data perdagangan Reuters, dolar AS Kamis sore bergerak di Rp 13.170,  menguat dibandingkan posisi pembukaan pagi di Rp 13.145. 

Tambah Devisa dan Ruang Fiskal

Sementara itu lembaga pemeringkat internasional, Fitch Rating, menilai program pengampunan pajak alias tax amnesty memberi sentimen positif.

Program tersebut akan menambah pendapatan pemerintah, cadangan devisa, juga memperluas ruang fiskal. Program yang akan dimulai hari ini diprediksi bisa membawa dana  masuk hingga triliunan rupiah ke dalam negeri. Bank Indonesia (BI) memprediksi ada dana masuk Rp 53 triliun, sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 165 triliun dalam tiga bulan pertama tax amnesty berlaku.

Masuknya dana ke dalam negeri ini akan membuat rupiah menguat terhadap banyak mata  uang, terutama terhadap rupiah dalam jangka pendek.
Saat ini Indonesia masih berada dalam rentang peringkat BBB-. Masih belum bisa  diprediksi apakah Indonesia bisa naik peringkat setelah tax amnesty berlaku.

Namun yang pasti dana hasil tax amnesty ini bisa dimanfaatkan untuk membangun aneka infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Fitch mempertahankan prediksi defisit fiskal Indonesia tahun ini sebesar 2,7%.  Pemasukan dana dari tax amnesty akan membantu anggaran pemerintah," kata Direktur Fitch,  Thomas Rookmaaker, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/6).

Secara keseluruhan, profil utang Indonesia saat ini didukung oleh rendahnya rasio  utang pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan risiko dana asing di bank yang minim. 

IHSG Tembus 5.000

Sementara itu, bursa saham dalam negeri masih mendapatkan sentimen positif dari tax amnesty.  Sektor-sektor yang mendapatkan imbas positif dari UU Pengampunan Pajak ini adalah sektor perbankan, infrastruktur, konstruksi dan semen.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu ditutup di level  4,980.10. IHSG berpotensi menguji resisten 5000.

Saham UNVR berpotensi lanjutkan penguatan menuju ke 47000. Saham ROTI target 1 di  1700, target 2 di 1900. Saham WTON potensi lanjutkan trend naik dengan target terdekat  1000-1050.

Selain itu, menjelang libur lebaran, pasar masih bergairah dan sektor konsumsi dan  ritel seperti ROTI, UNVR, RALS, RANC masih berpotensi menguat.

Sementara di bursa saham AS, setelah penurunan 2 hari berturut-turut setelah hasil referendum Inggris keluar, indeks Dow Jones sempat menyentuh level 17,140. Namun, indeks  Dow Jones menguat dalam 2 hari ini dan tadi pagi ditutup di level 17,694.68 atau menguat  284.96 poin (+1.64%). Penguatan ini dipicu oleh redanya kekhawatiran akan 'Brexit' dan penguatan harga minyak mentah.

US Energy Information Administration melaporkan penurunan persediaan minyak mentah  sebanyak 4.1 juta barel. Penurunan ini lebih banyak 2.4 juta barel dari proyeksi para  analis.

Selain itu, aksi mogok di Norwegia dan penurunan produksi di Venezuela juga menjadi sentimen positif penguatan harga minyak. Harga minyak mentah WTI ditutup di US$ 49.25 per barel atau menguat 1.40 poin (+2.93%), sedangkan harga minyak mentah Brent ditutup di US$ 49.90 per barel atau menguat 1.32 poin (+2.72%). (Ant/detikfinance/y)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com