Pernikahan Antaretnik Mampu Dekatkan Hubungan Harmonis

Indonesia Butuhkan UU yang Mengatur Heterogenitas Suku Bangsa


355 view
Jakarta (SIB) - Indonesia membutuhkan kebijakan baru dalam bentuk undang-undang yang mengatur heterogenitas suku bangsa. Kebijakan itu penting untuk membangun dan memelihara hubungan harmonis antar etnik yang ada di negara ini.

Data Sensus Nasional 2000 mencatat ada 1.072 etnik besar dan kecil di Indonesia. Angkanya terus meningkat di 2010, terjadi pemekaran jumlah etnik yang disebabkan semakin besar jumlah warganya.

"Di sensus etnik tersebut, keturunan Tionghoa sudah dicatat sebagai salah satu etnik tersendiri," kata Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Pontjo Sutowo, dalam Diskusi "Membangun Budaya Bangsa dan Nilai Keindonesiaan Demi Masa Depan Bangsa" di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Terus berkembangnya etnis itulah yang kemudian menunjukkan, bahwa sudah saatnya Indonesia perlu memiliki sebuah kebijakan khusus yang mengatur soal heterogenitas suku bangsa. Kebijakan itu penting untuk menjamin terbangunnya hubungan yang harmonis antar etnis. "Sehingga tidak muncul adanya masalah etnik mayoritas dan etnik minoritas," ungkap Pontjo.

Sayangnya hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur masalah ini. Bahkan dalam dasawarsa tahun 1970-1980, membahas masalah etnik dianggap memiliki risiko keamanan yang harus diwaspadai.

"Ini tentu akan dapat menjadi masalah ke depan. Selain ia dapat digunakan lagi, sebagai senjata negara lain seperti masa lalu, juga menimbulkan gesekan besar antar etnik," ujar dia.

Sebab, lanjutnya, kini telah muncul ketidakpuasan antar etnik di Indonesia dari adanya kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antar etnik pribumi dan etnik non pribumi. Dimana etnik pribumi merupakan lapisan yang miskin dan etnik non pribumi merupakan lapisan yang kaya.

Saat ini, kata Pontjo, membahas masalah etnik justru menjadi masalah yang sangat penting. Sebab pengalaman sejarah menunjukkan etnik yang tidak diatur dengan baik, dapat digunakan sebagai senjata asing dalam mengembangkan strategi memecah belah. "Divide et impera yang terkenal ampuh memecah belah suku bangsa yang hidup di Indonesia," jelasnya.

Perlu Digalakkan
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Uniasula, Semarang, La Ode Kamaludin menegaskan, kebijakan baru tersebut tetap diperlukan meski Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi formula yang sangat tepat untuk menyatukan etnisitas Indonesia. Ia menambahkan, bersatunya hubungan antar etnis di Indonesia ke depan harus memiliki indikator adanya keadilan, toleransi dan gotong royong antar etnis.

Selain itu, pernikahan antar etnis ternyata juga mampu mendekatkan hubungan antar etnis secara harmonis sehingga perlu digalakkan. "Presiden Soekarno memberi contoh pernikahan antar etnik pada masa lalu. Kini pernikahan antar etnik di Indonesia telah mencapai sekitar 30 persen masyarakat Indonesia," sebut La Ode.

Sementara itu dosen Bina Nusantara, Michael Tedja mengatakan, jika terciptanya akulturasi antar etnik yaitu kelompok mayoritas dan minoritas baru dapat terjadi jika ada semangat menghargai adanya perbedaan. Sebagaimana pernah dicanangkan oleh para pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda.

Menurut Michael, diperlukan adanya semangat dari kaum peranakan, maupun suku yang tinggal di tempat yang bukan tempat asal sukunya berada, memegang prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung".
"Artinya setiap orang perlu menghargai apapun kondisi lingkungan sekitarnya, baik itu kondisi alam, kondisi sosial masyarakatnya, maupun adat istiadat dan budaya setempat," tutup Michael. (KJ/f)

Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com