Kemenhan dan EPA AS Digugat


337 view
New York (SIB) -Sejumlah kota di Amerika Serikat menggugat Kementerian Pertahanan (Pentagon) karena gagal memberikan laporan catatan kriminal seseorang secara akurat di basis data federal, yang digunakan sebagai syarat pembelian senjata api.

Dilansir dari CNN, Selasa (26/12), gugatan yang diajukan oleh kota-kota seperti New York, Philadelphia, dan San Francisco itu terkait dengan penembakan massal di Gereja Baptis Pertama, Sutherland Springs, Texas. Seorang pria bersenjata yang diidentifikasi bernama Devin Patrick Kelley (26) memiliki catatan kriminal berupa kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ketika dia masuk ke Angkatan Udara, aksi kejahatannya itu tidak tercatat dalam sistem pemeriksaan latar belakang pidana nasional (NICS).

Dengan begitu, Kelley mudah membeli atau memiliki senjata. Pada 2016, dia bisa membeli senapan Ruger AR-556 yang diduga digunakannya dalam penembakan di Texas, yang menewaskan 26 orang. Dalam dokumen di pengadilan, ketiga kota itu berpendapat mereka berhak menuntut karena memiliki tanggung jawab dan kegiatan pemerintahan yang bergantung pada integritas dan kelengkapan data NICS.

"Sistem pemeriksaan latar belakang kriminal nasional merupakan tulang punggung peraturan tentang senjata," kata Jaksa Kota San Francisco, Dennis Herrera dalam sebuah pernyataan. Menurutnya, kegagalan Kementerian Pertahanan dalam memenuhi tugas hukumnya dan secara akurat melaporkan catatan kriminal, dapat membuat rakyat Amerika tidak bersalah berada dalam bahaya. "Kita melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah senjata berada di tangan yang salah," tambahnya.

Kementerian Pertahanan telah mengatakan kepada Kongres tentang penyelidikan masalah basis data di seluruh layanannya. Tapi ketiga kota tersebut sudah meminta hakim federal yang berbasis di Alexandria, Virgina, sebagai otoritas independen, untk memenuhi persyaratan pelaporan dan menetapkan jadwal pemenuhan.

Bukan hanya Pentagon yang digugat, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) juga digugat. Delapan negara bagian Amerika di bagian timur menuntut EPA dan minta badan itu untuk lebih ketat mengontrol polusi udara di beberapa negara bagian barat tengah Amerika karena polusi udaranya menyebar ke arah timur.

Jaksa Agung New York, Eric Schneiderman, memimpin tuntutan hukum tersebut, dengan mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump gagal mengenakanstandar anti polusi yang diharuskan oleh Kongres untuk bagian barat tengah Amerika. "Jutaan orang New York terpaksa menghirup udara yang tidak sehat karena polusi udara dan asapyang berasal darinegarabagian lain," kata Schneiderman.

New York, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island dan Vermont adalah negara bagian yang mengajukan tuntutan hukum tersebut. Mereka ingin pengadilan membatalkan keputusan EPA yang mengecualikan sembilan negara bagian di barat tengah Amerika yang masih menggunakan pusat-pusat pembangkit listrik batubara.

Kawasan itu merupakan bagian dari Undang-Undang Udara Bersih yang mewajibkan negara-negara bagian tersebutengendalikan emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan sumber - sumberlainnya. Kepala EPA Scott Pruitt menolak untuk menambahkan negara-negara tersebut ke dalam daftar wilayah yang harus mengontrol emisi gas-gas rumah kacanya. EPA mengatakan tidak dapat memberikan komentar mengenai masalah hukum yang sedang berlangsung itu. (VoA/h)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com