Raja Thailand Bisa Diusir Jika Memerintah dari Jerman


324 view
Raja Thailand Bisa Diusir Jika Memerintah dari Jerman
Internet
Maha Vajiralongkorn

Berlin (SIB)

Bundestag, sebutan bagi parlemen Jerman mengatakan, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menikmati kekebalan diplomatik selama ia tinggal di satu vila di kota Bayern. Namun Jerman memiliki kuasa untuk dapat mengusirnya sewaktu-waktu.

Menurut penilaian Layanan Akademis Bundestag (WD) yang ditugaskan oleh Partai Kiri berhaluan sosialis, pemerintah Jerman hanya memiliki sedikit kuasa untuk mengusir Raja Thailand, meskipun baru-baru ini Vajiralongkorn diancam oleh Menteri Luar Negeri Heiko Maas agar tidak memerintah Thailand dari Jerman.

Ancaman Maas tersebut disampaikannya saat aksi protes berkecamuk di Thailand, menentang pemerintahan raja yang tidak demokratis. Lebih dari 50 orang terluka dalam demonstrasi yang terjadi di Bangkok pada pekan lalu. "Kami telah menjelaskan bahwa kebijakan yang memengaruhi negara Thailand tidak dilakukan dari tanah Jerman," kata Maas pada awal Oktober.

Tetapi, selain mengusir raja dari Jerman sebagai 'persona non grata', penegak hukum tidak dapat mewakili rakyat Thailand untuk menuntut raja, bahkan ketika dia sedang berlibur, kata Bundestag. Artinya, karena kekebalan diplomatik, raja tidak dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan di Jerman.

Vajiralongkorn menghabiskan waktu selama berbulan-bulan di vilanya di tepi Danau Starnberg, tepat di sebelah selatan Mnchen. Di musim semi, raja juga sering menginap di satu hotel mewah di resor ski Garmisch-Partenkirchen. Saat itu ia terbukti melanggar aturan menginap di hotel ketika negara bagian Bayern memberlakukan kebijakan penguncian wilayah.

Raja sempat kembali ke Thailand pada Oktober, tetapi partai Kiri meminta pemerintah Jerman melarang dia masuk kembali ke Jerman. "Siapapun yang (berperilaku) seperti raja, secara brutal menindas gerakan demokrasi dengan junta militer, seharusnya tidak diberikan visa untuk kemewahan tinggal yang diperpanjang di Jerman," kata anggota parlemen partai Kiri, Sevim Dagdelen dan Heike Hnsel dalam sebuah pernyataan bersama.

Sebelumnya pada November, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan tidak menemukan bukti bahwa raja mengeluarkan dekrit dari Bayern yang melanggar hak asasi manusia, meskipun politisi oposisi menganggap ini kurang kredibel, mengingat lamanya raja tinggal di Jerman. "Pertanyaan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk melawan tindakan yang melanggar hukum masih belum terjawab," kata Margarete Brause dari partai Hijau dalam sebuah pernyataan. (DWI/detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com