Sambangi Pemda Nias Utara dan Nias Barat

KPK Sarankan Bupati Ganti Pegawai yang Tidak Berkinerja Baik


212 view
 KPK Sarankan Bupati Ganti Pegawai yang Tidak Berkinerja Baik
(katadata.co.id)
Ilustrasi gedung KPK 
Nias (SIB) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakiliDirektorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Nias Utara dan Nias Barat untuk merombak atau mengganti pegawainya yang tidak menunjukkan kinerja dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Saran ini diutarakan saat bertemu dua pemerintah kabupatentersebut dalam Rapat Koordinasi Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Pemda) di Kantor Bupati Nias Utara dan Nias Barat, Kepulauan
Nias, Kamis, (29/4).

“Kami minta bupati melakukanreshuffle atau pergantian pegawai yang tak menunjukkan kerja baik dalam mendukung perbaikan pengelolaan pemerintahandaerah yang ada dalam delapan fokus area yang KPK inisiasi,” tegas Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko.

Ia menyebutkan, kedelapan fokus area itu yakni Perencanaandan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),Peningkatan Kapabilitas Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), OptimalisasiPajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Pengelolaan Keuangan Desa.

“Ukuran keberhasilan upaya perbaikan tata kelola Pemda, adalah kedelapan fokus area tersebut yang tercakup dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP)”, kata Didik.

Bupati Nias Utara dan Nias Barat, lanjutnya, bisa menggunakanskor MCP untuk menilai kinerja pegawainya. Skor MCP terbaik adalah ketika pemda mampu meraih skor 100 %, dan skor terburuk ialah nol %.

Lebih jauh, Kepala Satgas Pencegahan KPK di Wilayah I, Maruli Tua menambahkan, berdasarkan aplikasi MCP di tahun 2020, skor rata-rata MCP Pemkab Nias Utara dan Nias Barat berturut-turut hanya 28,03 % dan 39 %.

Kemudian, skor rata-rata MCP di tahun 2019 dari PemkabNias Utara dan Nias Barat berturut-turut adalah 23 % dan 28,15 %. Skor MCP tahun 2019 dan 2020 ini relatif sangat rendah.

Detailnya, untuk skor kedelapanfokus area MCP dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara di tahun 2020 masing-masing adalah: Perencanaan dan penganggaran APBD 48,89 %; Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 26,82 %, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 33,3 %; Peningkatan kapabilitasAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 20,78 %; Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 17,5 %; Optimalisasipajak daerah 36,71 %; Manajemen aset daerah 11,8 %,dan Pengelolaan keuangan desa 21,8 %.

Selain itu, rincian skor kedelapanfokus area MCP dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat di tahun 2020 masing-masingnya adalah: Perencanaandan penganggaran APBD 35 %; Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 28,82 %; Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 16,03 %; Peningkatan kapabilitasAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 40,32 %; Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 30,05 %, Optimalisasipajak daerah 4,5 %, Manajemen aset daerah 51,6 %; dan Pengelolaan keuangan desa 0,1%Sebagai contoh, ungkap Maruli, rekapitulasi aset Pemerintah
Kabupaten Nias Utara yang telah bersertifikat per 31 Maret 2021 sebanyak 164 bidang tanah dari total 1.651 bidang, atau baru tercapai 9,93 %. Sedangkan, total aset Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang sudah bersertifikat adalah 118 dari total 969 bidang,atau baru 12,17 %.

Lalu, untuk optimalisasi pajak daerah, total realisasi penerimaan pajak Pemerintah Kabupaten Nias Utara di tahun 2020 hanya sebesar Rp5,9 miliar.

Sedangkan, total realisasi penerimaan pajak Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada tahun2020 hanyalah Rp6,3 miliar.

Sementara itu, Bupati Nias Utara dan Nias Barat secara umum menyampaikan, semua jajaran pegawai harus bekerja dengan baik untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan daerah. Di samping itu, disampaikanjuga agar para pegawai bersama-sama berusaha meningkatkanskor MCP.

“Saya ingin sampaikan beberapahal. Pertama, munculkanrasa malu kalau tugas kita tak tercapai. Kedua, tuntaskan tugas-tugas kita. Jangan jadikantugas sebagai beban. Kalau kerja kita biasa-biasa saja, kita akan tertinggal.

Habislah kita. Lalu, jangan sampai terlambat masuk kantor, dan itu adalah bentuk disiplin. Kita harus menaikkan
skor MCP kita. Ini bisa terjadi kalau kita semua bekerja dengan baik,” papar Bupati Nias Utara.

Sebagai penutup, Maruli kembali menegaskan, skor MCP per masing-masing fokus area di Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat memperlihatkan bahwa Bupati kedua pemda harus memberi perhatian serius pada semua fokus area.

Ini berarti, ucap Maruli menggarisbawahi, Bupati perlu merombak aparatnya bila pegawai bersangkutan tidak berkinerja dengan baik dalam mendukung peningkatan skor MCP kabupatennya.(A1/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:KPK
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com