1.500 Pengungsi Rohingya di Medan Belum Divaksinasi Covid-19


141 view
1.500 Pengungsi Rohingya di Medan Belum Divaksinasi Covid-19
(Foto: Dok/Leo Bukit)
Ketua IAKMI Sumut, Destanul Aulia
Medan (harianSIB.com)
Sebanyak 1.500 pengungsi Rohingya yang tersebar di Medan, hingga kini belum mendapatkan vaksinasi. Padahal mereka juga termasuk orang yang rentan terpapar virus Covid-19 mengingat mobilitas mereka cukup tinggi di kota ini.

Ini terungkap saat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Sumatera Utara (IAKMI Sumut) mendata untuk melakukan vaksinasi, Minggu (17/10/2021) di Tapian Daya, yang fokus pada masyarakat rentan yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), lansia, penduduk miskin perkotaan, disabilitas dan para pengungsi.

Ketua IAKMI Sumut Destanul Aulia mengatakan pihaknya memiliki kendala tidak bisa membantu para pengungsi untuk divaksinasi, karena beberapa faktor. Di antaranya, mereka tidak bisa didaftarkan di aplikasi PCare yang membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sementara mereka tidak memilikinya.

"Untuk itu, kami meminta kepada Pemko Medan untuk bisa memiliki kebijakan khusus untuk para pengungsi yang kita perkirakan ada 1.500. Di mana mereka sudah ada di Medan cukup lama. Ada dua tahun sampai lima tahun. Mereka ini bahkan dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi, ini bisa dilihat di sekitar Padangbulan. Jadi, kita anggap mereka kelompok rentan," kata Destanul Aulia, Jumat (15/10/2021).

Sayangnya, setelah pihaknya mencoba membantu namun aplikasi P-Care di Puskesmas, pengungsi tersebut ditolak karena pada aplikasi itu harus ada NIK.

"Sementara mereka tidak punya. Jadi IAKMI mempertanyakan hal ini, bagaimana nasib mereka atas vaksinasi ini," ujarnya.

Pihaknya juga sudah melakukan kunjungan kepada Disdukcapil, ternyata memang NIK itu tidak bisa dibuatkan. Sehingga sampai saat ini belum ada solusinya.

Padahal, diakuinya para pengungsi sangat antusias untuk mendapatkan vaksin dan sudah mendaftarkan 1.000 orang ke IAKMI Kota Medan dan Sumut untuk ikut andil pada kegiatan pemberian vaksin massal di tanggal 17 itu. Namun, karena tidak ada kepastian bagaimana memasukkan mereka dalam sistem artinya tidak ada petunjuk teknis.

"Sistem aplikasi kita memiliki kelemahan untuk mengkover para pengungsi. Tapi kita berkomunikasi dibeberapa daerah ternyata di Bekasi, Riau mereka (pengungsi) bisa divaksin dengan sistem yang ada. Tapi di Medan belum ada petunjuk dan payung hukum yang pasti untuk kelompok rentan masyarakat pengungsi ini. Sehingga belum ada yang di vaksin. Kalaupun ada hanya 32 orang itupun mereka mengikuti vaksin sektor swasta.

"Jadi kami meminta adanya kebijakan Pemko Medan memberikan hak yang sama karena ini adalah hak kesehatan ini juga faktor untuk mencapai kota Medan menjadi level 1," tutupnya. (*)

Penulis
: Leo Bukit
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com