2 Pimpinan dan 13 Anggota DPRD Humbahas Surati Ketum PDI Perjuangan Minta Ramses Lumban Gaol Diganti


1.229 view
2 Pimpinan dan 13 Anggota DPRD Humbahas Surati Ketum PDI Perjuangan Minta Ramses Lumban Gaol Diganti
Foto Istimewa
Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumban GaolWakil Ketua I DPRD Humbahas, Marolop Manik
Humbahas (harianSIB.com)
Dua pimpinan dan 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyurati Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, meminta mengganti Ketua DPRD Kabupaten Humbahas Ramses Lumban Gaol.

Surat yang dilayangkan pada 15 September 2021, yang juga ditembuskan ke masing-masing ketua umum partai pemilik suara di DPRD Humbahas dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu, berisi tentang pengaduan Ketua DPRD Humbahas yang dinilai telah mengganggu stabilitas pemerintahan di Kabupaten Humbahas, serta sudah meresahkan masyarakat dan berujung pada terganggunya jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah itu.

Wakil Ketua I DPRD Humbahas Marolop Manik, didampingi Ketua Fraksi NasDem Marsono Simamora dan Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas Guntur Simamora dan Bresman Sianturi kepada sejumlah wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Frans Simanjuntak, di ruang rapat dewan, Kamis (16/9/2021), membenarkan surat pengaduan tersebut.

Marolop mengatakan, sehubungan dengan perkembangan dinamika politik di DPRD Humbahas, fungsi legislatif sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kata dia, telah terjadi polarisasi yang tajam antara kelompok 10 dan kelompok 15 yang disebabkan Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol.

Perbuatan yang dilakukan Ketua DPRD Humbahas yang dinilai telah menghambat fungsi DPRD, Marolop Manik menjelaskan, dimulai pada 19 April 2020, di mana pada saat itu DPRD Humbahas mengadakan rapat paripurna pembahasan LPJ (laporan pertangungjawaban) Bupati Humbahas tahun anggaran 2019.

Dalam rapat tersebut, kata dia, ada 12 orang anggota DPRD mengusulkan agar pembahasan LPJ dilakukan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus). Saat itu juga, anggota dewan mengusulkan pembentukan Pansus Penanggulangan Covid-19 dan Pansus Pengelolaan Aset. Namun pada saat itu, Ketua DPRD tidak menerima aspirasi para anggota, sehingga pembentukan Pansus dibatalkan sepihak oleh Ketua DPRD.

Tidak berhenti di situ, lanjut Marolop menguraikan, pada 20 April 2021, Ketua DPRD Humbahas juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Reses Anggota Dewan. Tetapi anehnya, kata dia, pada esok harinya, ketua dewan justru menerbitkan SK baru reses untuk 11 anggota dewan tanpa melalui rapat badan musyawarah (Banmus).

“Ke-11 anggota dewan tersebut adalah anggota dewan yang ikut dalam mengusulkan pembentukan Pansus tersebut,” kata Marolop.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menjelaskan, sejak peristiwa itu, ketua dewan memerintahkan sekretariat dewan agar tidak memfasilitasi 15 anggota dewan termasuk 2 unsur pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu juga dengan alat kelengkapan dewan (AKD) juga tidak dapat melaksanakan fungsinya seperti mengadakan rapat, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan fungsi-fungsi lainnya.

Selain itu, kata dia, ketua dewan juga tidak berkenan mengesahkan susunan ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD). Namun pada kenyataanya, ketua dewan justru mengalunir susunan ketua dan anggota BKD melalui suratnya Nomor 170/14/BKD/IX/2021. Dalam surat tersebut pada pokoknya ketua dewan menyatakan keberadaan BKD di DPRD Humbahas tidak sah.

“Keputusan Ketua DPRD ini jelas sudah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena susunan ketua dan anggota BKD telah dilakukan berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Peraturan DPRD, pasal 55 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan anggota Badan Kehormatan Dewan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi. Dan dalam rapat paripurna DPRD Humbang Hasundutan tanggal 3 September 2021 telah dibacakan tentang pembentukan Badan Kehormatan Dewan,” kata Marolop.

Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas Guntur Simamora menambahkan, pada 12 Agustus 2021, ketua dewan juga melakukan kesalahan yang sangat fatal yakni memimpin rapat paripurna untuk mensahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA 2022 yang tidak korum karena hanya dihadiri 9 orang anggota dewan. Sedangkan 15 orang anggota lainnya tidak menghadiri rapat tersebut.

“Kami memilih untuk tidak menghadiri rapat tersebut, karena mekanisme pengajuan KUA PPAS oleh bupati sudah menyalahi aturan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Bahwa pengajuan KUA PPAS harus didahului pengesahan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Sementara RPJMD belum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), tetapi bupati telah mengajukan KUA PPAS, sehingga menurut kita itu telah menyalahi aturan. Atas kesalahan bupati tersebut, 15 anggota dewan tidak berkenan mengikuti rapat paripurna pengesahan KUA PPAS tersebut. Meskipun rapat tidak korum dan pengajuan KUA PPAS telah melanggar aturan, ketua dewan tetap mengesahkan KUA PPAS dimaksud,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua DPD Partai Perindo Humbahas itu menjelaskan, pada 3 September 2021 lalu, DPRD Humbahas telah melakukan rapat paripurna dalam rangka pembentukan Pansus Covid-19, Pansus Aset Daerah dan Pansus Penyempurnaan Peraturan DPRD Humbahas Nomor 4 tahun 2020. Rapat paripurna tersebut, kata dia, dihadiri 14 anggota dari 6 fraksi. Rapat paripurna memutuskan pembentukan tiga Pansus dan masing-masing fraksi telah mengirimkan anggotanya untuk duduk dalam keanggotaan Pansus tersebut.

Namun pada 13 September 2021, lanjut Guntur menjelaskan, Ketua Fraksi PDIP mencabut keanggotaannya dari ketiga Pansus yang dibentuk dalam paripurna DPRD dengan alasan, Fraksi PDIP tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan Pansus. Padahal, pada rapat paripurna pengisian nama-nama anggota Pansus, Fraksi PDIP hadir untuk menyampaikan nama-nama anggota yang akan duduk dalam keanggotaan Pansus.

Tidak hanya itu, pada 14 September 2021, Ketua DPRD Humbahas yang merupakan anggota Fraksi PDIP menyurati Wakil Ketua DPRD Humbahas. Dalam surat itu ketua dewan menjelaskan bahwa Pansus yang dibentuk anggota dewan melalui rapat paripurna tanggal 3 September 2021 tidak sah, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam surat itu ucap dia, Ramses tidak menjelaskan tentang apa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

“Setelah melalui pertimbangan dan kesepakatan bersama, kita 15 anggota dewan memutuskan untuk menyurati Ketua Umum PDI Perjuangan. Kita menilai Ketua DPRD Humbang Hasundutan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya. Pimpinan dewan yang bersifat kolektif kolegial tidak dipahami oleh ketua dewan. Pengambilan keputusan di DPRD Humbang Hasundutan tidak lagi melalui musyawarah untuk mufakat, tetapi keputusan sepihak oleh ketua dewan, karena keputusan-keputusan DPRD yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat berdasarkan Peraturan DPRD dan Tatib DPRD dibatalkan oleh Ketua DPRD Humbang Hasundutan,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol ketika dikonfirmasi via selulernya Jumat (17/9/2021), mengaku sudah mengetahuinya melalui isi surat pengaduan itu melalui media sosial. Dia mengatakan tidak perlu menanggapi surat itu karena surat itu bukan ditujukan kepadanya.

“Biarlah mereka (DPP PDI Perjuangan) nanti yang menjawab. Jadi (saya) tidak perlu tanggapi. Untuk apa itu ditanggapi. Artian saya sangat mengerti tugas saya sebagai ketua,” katanya. (*)


Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com