APBD Samosir TA 2022 Disahkan Sebesar Rp 852 Miliar, Ketua DPRD Tidak Teken Keputusan Bersama


471 view
APBD Samosir TA 2022 Disahkan Sebesar Rp 852 Miliar, Ketua DPRD Tidak Teken Keputusan Bersama
Foto SIB/Dok. Humas DPRD Samosir
Tandatangani: Wakil Ketua DPRD Samosir menandatangani dokumen Keputusan Bersama Ranperda APBD Samosir TA 2022 menjadi Perda, Senin malam (29/11/2021).
Samosir (harianSIB.com)

DPRD Kabupaten Samosir melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda tentang APBD TA 2022, Senin (29/11/2021) hingga malam di gedung dewan setempat.

Rapat paripurna tersebut, sebelumnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB namun molor hingga akhirnya dimulai sekira pukul 18.00 WIB dan berakhir pukul 22.15 WIB.

Rapat paripurna tersebut awalnya dipimpin oleh Ketua DPRD Sorta Ertaty
Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun sekira pukul 21.20 WIB, Fraksi PDIP walk out keluar dari ruang rapat paripurna.

Walaupun nota kesepakatan bersama Ranperda APBD Kabupaten Samosir TA 2022, tidak ditandatangani Ketua DPRD Sorta Ertaty Siahaan, APBD ditetapkan menjadi Perda.

Terkait tidak ada tandatangan Ketua DPRD Samosir pada dokumen Ranperda APBD Samosir TA 2022, berdasarkan regulasi yang berlaku tidak ada masalah.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon kepada wartawan di gedung dewan Parbaba, Selasa (30/11/2021). "Tidak ada masalah," sebutnya.

Menurutnya, regulasinya sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

"Kemudian ditegaskan juga pada Tatib DPRD Samosir nomor 1 tahun 2020," imbuhnya.

Namun dikatakannya, tetap saja menunggu eksaminasi Gubernur Sumatera Utara di provinsi.

*Oloan Simbolon tak ada alasan Ketua DPRD tidak menandatangani

Sementara itu, politisi senior yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara Oloan Simbolon menegaskan, tidak ada alasan Ketua DPRD Samosir tidak menandatangani dokumen kesepakatan bersama APBD.

"Ketua DPRD Samosir harus mampu membedakan dirinya, saat menjadi anggota fraksi dan sebagai ketua dewan," sebutnya.

Dia menerangkan, regulasi yang mengatur paripurna itu sudah ada. "Jika pada tanggapan akhir fraksi ada yang menolak, ada sarananya Tim Perumus," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Samosir itu.

Selanjutnya dikatakan, kalau pada Tim Perumus tidak ada kesimpulan atau kesepakatan, voting menjadi kesimpulan akhir.

"Nah, ketika semua legislatif menyampaikan haknya melalui voting, tentu sah berdasarkan aturan dan peraturan," pungkasnya.

Jadi menurutnya, jika Ketua DPRD Samosir tidak menandatangani dokumen nota kesepakatan bersama Penetapan Ranperda APBD menjadi Perda, itu kebijakan yang salah.

"Hasil voting itu merupakan keputusan lembaga, bukan keputusan pribadi. Maka tidak ada alasan Ketua DPRD Samosir tidak menandatangani," ujar Oloan.

Pada saat pengambilan keputusan terjadi voting. Ketika semua legislatif menyetujui Ranperda APBD TA 2022 disahkan menjadi Perda, Fraksi PDI-P walk out. (*)

Penulis
: Marihot Simbolon
Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com