Selasa, 10 Desember 2024
Sosialisasi Permenpan RB No 6 dan 7 Tahun 2022

Afifi Lubis: Perlu Persamaan Persepsi dalam Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Redaksi - Rabu, 22 Juni 2022 17:51 WIB
544 view
Afifi Lubis: Perlu Persamaan Persepsi dalam Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
(Foto: Dok/Diskominfo Sumut)
SOSIALISASI: Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis memukul gong tanda dibukanya Sosialisasi Permenpan RB No 6 Tahun 2022  dan Permenpan RB No 7 Tahun 2022  di Ballroom Grand City Hall Medan, Jalan Balai Kota Medan, Selasa (21/6).&n
Medan (SIB)
Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah, dalam pengimplementasian kebijakan penyederhanaan birokrasi. Karena, menurut Afifi, saat ini kebijakan tersebut masih ditanggapi beragam oleh berbagai pihak.

Demikian disampaikan Afifi Lubis saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Grand City Hall Jalan Balai Kota Medan, Selasa (21/6).

Hadir Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Tengku Edi syahputra, Kepala BKD Provinsi Sumut Faisal Arif Nasution, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumut Aprilia Siregar, serta sekitar 500 orang perwakilan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Pulau Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang hadir secara langsung maupun virtual.

“Masih ada ego sentris yang terpelihara, ini yang perlu dikikis dulu. Kita harus punya pandangan yang sama. Kita harus punya satu konsep melihat persoalan itu penyederhanaan birokrasi adalah sebuah kebutuhan,“ ujarnya.[br]

Menurut Afifi, penyederhanaan birokrasi merupakan sebuah langkah penyempurnaan yang akan berdampak positif terhadap berbagai hal. “Ada multiflier effect dari penyentuhan penyederhanaan birokrasi terhadap perbaikan di berbagai sisi terutama pada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu lanjut Afifi organisasi birokrasi harus ramping dan kaya fungsi. Sehingga birokrasi dapat lebih efektif, efisien dan ekonomis. “Itu yang diinginkan dari proses penyederhanaan birokrasi,” pungkasnya.

Permenpan RB Nomor 6 dan 7 tahun 2022 adalah kebijakan terbaru pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintahan terkait manajemen pegawai negeri sipil, Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pengelolaan kinerja pegawai sebagaimana diamanatkan Permenpan RB Nomor 6 tahun 2022 berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspektasi pimpinan dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, pencapaian kinerja organisasi, dan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.[br]

Sedangkan Permenpan RB No 7 tahun 2022 fokus pada pengaturan tahapan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian Sistem Kerja.

Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Tengku Edi syahputra menyatakan, dengan ditetapkannya kedua peraturan menteri itu seluruh instansi pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya dengan penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik.

Dengan sosialisasi yang dilakukan secara masif, Tengku Edi Syahputra berharap, proses penyederhanaan birokrasi di seluruh tingkat pemerintahan di daerah dapat terdorong semakin cepat.

“Kami melakukan sosialisasi ini dalam rangka mempercepat penyebaran informasi dan mudah untuk dipahami sehingga dapat dengan mudah juga untuk diimplementasikan di lapangan. Semoga kendala yang ada dapat kita kurangi bersama-sama,” harapnya. (A13/a)




Sumber
: KORAN SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru