Anggota DPRD Medan Tinjau Kegiatan Dishub Tertibkan Truk Melebihi Tonase

* Pelanggar Perda RDTR Bisa Dipidana 15 Tahun Penjara

128 view
Anggota DPRD Medan Tinjau Kegiatan Dishub Tertibkan Truk Melebihi Tonase
Foto: SIB/Dok Edwin Sugesti Nasution
TINJAU: Anggota DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution meninjau kinerja Dinas Perhubungan dalam giat penertiban terhadap aktifitas kendaraan bongkar muat dan kendaraan truk yang melebihi tonase diatas (GVW) 3000 kg di Jalan Pukat II, Mandala by Pass, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (12/6).
Medan (SIB)
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Edwin Sugesti Nasution SE MM tinjau kinerja Dinas Perhubungan dalam kegiatan penertiban terhadap aktifitas kendaraan bongkar muat dan kendaraan truk melintas atau memasuki wilayah padahal tidak boleh dilalui kendaraan yang melebihi tonase diatas (GVW) 3000 kg di Jalan Pukat II, Mandala by Pass, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (12/6).

Kepada wartawan, Minggu (13/6), politisi PAN ini menjelaskan, di Jalan Pukat II merupakan kawasan perumahan dengan kepadatan penduduk tinggi/R1. Dengan adanya aktivitas bongkar muat tersebut tentu telah melanggar Perda dan Perwal Kota Medan.

“Daerah ini merupakan daerah pemukiman warga, bukan kawasan bisnis atau perdagangan. Seharusnya tidak boleh ada aktivitas bongkar muat di jalan ini,” ucapnya. Edwin menambahkan bahwa kegiatan bongkar muat tersebut terjadi setiap hari. Menurutnya, ada sekitar kurang lebih 10 truk dengan tonase diatas GVW 3000 kg.

Kendaraan dengan aktivitas bongkar muat atau kendaraan yang melintas dengan tonase di atas GVW 3000 kg tersebut, kata Edwin, sudah sangat sering ditertibkan dengan memberikan surat tilang. Namun pemilik usaha masih tetap membandel. Ia meminta Dishub dan Dinas PKP2R menindak pemilik usaha bongkar muat di Jalan Pukat II.

“Dalam hal ini perlunya tindakan tegas Dinas Perhubungan dan Dinas PKP2R untuk memberikan tindakan tegas terhadap pemilik usaha karena telah melanggar ketentuan Perda. Kita berharap kepada dinas-dinas terkait untuk segera memberi tindakan tegas serta memberikan sanksi kepada pemilik usaha yang masih tetap melakukan aktifitas bongkar muat di Jalan Pukat II tersebut,” tegasnya.

Sanksi bagi pelanggar Perda RDTR, jelas Edwin, adalan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif tersebut berupa, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan Izin, pembatalan Izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.

“Kemudian sanksi pidana tentang RDTR termuat dalam pasal 69 sampai dengan pasal 75 yang terdiri dari, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan izin atau pencabutan status badan hukum. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun sedangkan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” paparnya. (A8/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com