Anggota DPRD SU "Warning" Pemprov dan Pemkab Kawasan Danau Toba Kebut Timeline Penataan KJA


205 view
Foto Istimewa
Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM Salmon Sumihar Sagala
Medan (harianSIB.com) -Kalangan anggota DPRD Sumut "warning" Pemprov Sumut dan Pemkab se-kawasan Danau Toba untuk mengebut timeline penataan KJA (Keramba Jaring Apung) di Danau Toba yang ditargetkan tuntas di tahun 2023.

"Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan telah memberikan waktu kepada Pemprov Sumut dan bupati se-kawasan Danau Toba agar menuntaskan penataan KJA secara final pada 2023. Tentu semua pihak harus mematuhinya," kata Sekretaris FP Demokrat DPRD Sumut, Parlaungan Simangunsong dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Jumat (23/4/2021), ketika dihubungi melalui telepon di Medan.

Tenggat waktu yang ditetapkan tersebut, tambah Parlaungan yang juga anggota dewan Dapil Medan ini, telah berulang-kali disampaikan Luhut B Panjaitan pada rapat-rapat virtual bersama bupati se-kawasan Danau Toba, maupun surat yang disebarkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi alasan menolak pembersihan KJA.

"Kita harapkan, susunan timeline RKP (Rencana Kegiatan Penataan) KJA di Danau Toba hendaknya dipatuhi dan sudah bisa dimulai sesuai jadwal pada Minggu I April 2021, berupa pengambilan video dan foto areal kawasan Danau Toba menggunakan drone," kata Sumihar Sagala.

Selanjutnya, tambah Sumihar yang juga anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, pengambilan citra satelit lokus-lokus keberadaan KJA serta pembuatan peta bathimetri kedalaman sesuai zonasi pengaturan dalam Perpres tentang Danau Toba.

Kemudian pada Minggu ke-3 April 2021, ujar Salmon yang juga anggota Komisi D ini, melakukan verifikasi jumlah KJA di zona kedalaman lebih kurang 30 meter dandisesuaikan dengan hasil analisa overlay data serta identifikasi kepemilikan KJA dalam radius kedalaman 30 meter.

Tahapan selanjutnya, ujar Parlaungan, pada Minggu ke-4 April - Mei 2021, dilakukan sosialisasi rencana penertiban KJA dan edukasi serta inisiasi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi pembudidaya yang terdampak.

Sedangkan timeline memasuki fase penertiban, tambah Parlaungan, dijadwalkan pada Mei-Juni 2021, yakni penertiban KJA Tahap I, dalam radius kedalaman lebih kurang 30 meter.

Untuk finalisasi penertiban KJA dilakukan pada Januari - Desember 2023 dalam penataan tahap III berupa, identifikasi dan verifikasi KJA dalam radius kedalaman 100 meter serta alih profesi pembudidaya terdampak dan dukungan penguatan skala ekonominya.

Selain itu, tambah Salmon, juga dilakukan pengendalian budidaya terbatas dan penerapan "eco friendly " untuk budidaya perikanan dan tentunya seluruh kawasan Danau Toba sudah ditata dengan baik dan KJA sudah bersih tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com