Anggota DPRD Sumut Minta Penegak Hukum Selidiki Dugaan Pungli Biaya Penerimaan Siswa Baru SMK N 2 Kualuh Selatan


396 view
Anggota DPRD Sumut Minta Penegak Hukum Selidiki Dugaan Pungli Biaya Penerimaan Siswa Baru SMK N 2 Kualuh Selatan
Foto Dok
Anggota DPRD Sumut Komisi E dr Poaradda Nababan SpB
Aekkanopan (harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut dr Poaradda Nababan SpB meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki sejumlah biaya dugaan pungutan liar dalam penerimaan siswa baru (PPDB) SMK N 2 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tahun ajaran 2021. Seperti biaya baju olah raga Rp 170.000, asuransi siswa untuk 3 tahun Rp 90.000, biaya pendaftaran Rp 30.000. Atribut Rp 70.000.

Hal itu disampaikannya kepada Jurnalis Koran SIB Jepri Nainggolan via seluler, Sabtu (18/9/2021). Menurutnya, seluruh pungutan dan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pasal 27 ayat (1) dilarang melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan (PPDB) maupun perpindahan peserta didik dan pembelian seragam. Lalu, Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 12 komite sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang, (a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam dan bahan pakaian disekolah (b) melakukan pungutan.

" Apapun bentuknya, satuan pendidikan di bawah pemerintah dilarang memungut iuran. Namun, PP 48 tahun 2008 ini membolehkan pendidikan menengah yang dikelolah pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan uang sekolah (SPP)", katanya

Dijelaskan, pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam bentuk apapun adalah suatu hal yang melanggar aturan. Apalagi jika alasan utama dilakukannya pungutan tersebut adalah untuk membayar tenaga honorer disekolah. Jadi, tidak ada alasan bagi lembaga pendidikan negeri meminta pungutan kepada orang tua siswa. Kasus pungli ini, sangat mencoreng dunia pendidikan dan jadi permulaan untuk membongkar praktek yang sama di sekolah lainnya.

"Jadi, kita meminta Poldasu, kepala Dinas Pendidikan, Ombudsman dan Inspektorat provinsi Sumut untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas, dan bila terbukti agar menindak tegas kepala sekolahnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan SIB, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan, pungutan biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ajaran 2020-2021. di SMK 2 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dilarang. (*)

Editor
: Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com