Aspatan Sumut Apresiasi Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 2024

* Hapus Anggaran Study Banding dan Kunjungan Kerja Pejabat dan DPRD

203 view
Aspatan Sumut Apresiasi Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 2024
Foto: Ist/harianSIB.com
 Toni Togatorop SE MM 
Medan (SIB)
Ketua DPD Assosiasi Petani dan Pedagang (Aspatan) Sumut Toni Togatorop SE MM sangat mengapresiasi pemerintah yang terus berusaha menargetkan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024, demi kemakmuran rakyat Indonesia.
"Kita salut kepada pemerintahan Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin yang tetap berusaha mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024. Kita berharap target tersebut didukung oleh para pejabat pemerintah mulai tingkat pusat hingga daerah dan DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota," ujar Toni Togatorop kepada wartawan, Senin (6/2) di Medan.
Toni juga sependapat dengan pernyataan Wapres Ma'ruf Amin, masih tingginya angka kemiskinan, dikarenakan penggunaan anggaran kemiskinan tak efektif, karena terserap ke agenda rapat dan studi banding.
Menurut Toni yang juga Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumut ini, tidak hanya penggunaan anggaran kemiskinan yang digunakan tidak efektif saat ini, tapi juga anggaran yang dialokasikan di APBD provinsi maupun kabupaten/kota, tidak sedikit peruntukannya digunakan ke hal-hal yang kurang bermanfaat bagi rakyat.
Toni mencontohkan anggaran studi banding maupun anggaran kunjungan kerja ke luar provinsi para pejabat dan anggota DPRD dialokasikan dananya cukup besar di APBD. Padahal kunjungan kerja dan study banding itu sangat tidak urgen alias tidak menyentuh kepentingan masyarakat.
"Disini pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengesahkan APBD provinsi dan Gubernur yang mengesahkan APBD kabupaten/kota, hendaknya mencoret anggaran study banding atau kunjungan kerja para pejabat dan anggota DPRD ke luar provinsi, sebab dinilai hanya pemborosan," tandas mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut ini.
Alangkah baiknya, ujar Toni, anggaran study banding dan kunjungan kerja dialihkan untuk pengentasan kemiskinan bagi masyarakat maupun pelaku UMKM yang kehidupannya terus "megap-megap" pasca terjadinya Covid-19.
"Hapus saja anggaran study banding dan kunjungan kerja DPRD dan para pejabat ke luar provinsi," tegas Toni sembari mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk mencoret pengalokasian anggaran itu di APBD, selain kerap menjadi temuan BPK RI, juga tidak bermanfaat bagi rakyat.(A4/c).


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar