BI: Pemulihan Ekonomi Perlu Terus Diperkuat Melalui 5 Strategi Respon Kebijakan

* 6,62 Juta Pengguna Merchant QRIS di Sumut

290 view
BI: Pemulihan Ekonomi Perlu Terus Diperkuat Melalui 5 Strategi Respon Kebijakan
(GATRA/Ardi Widi Yansah/re1)
Ilustrasi - Bank Indonesia (BI). 

Medan (SIB)

Bank Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Utara memperkirakan, perekonomian triwulan I pada 2021 di propinsi ini tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Kondisi itu terjadi karena didukung optimisme pelaksanaan program vaksinasi.


"Penanganan kesehatan atau PenKes melalui vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 menjadi prasyarat utama untuk pemulihan ekonomi ke depan. Karenanya kebijakan pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat," ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo pada bincang bareng media (BBM) yang digelar secara zoom, Kamis (15/4).


Soekowardojo didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Andiwiana S dan Ibrahim serta Deputi Direktur Poltak Sitanggang.


Dia juga meyakini dengan terlaksananya program vaksinasi Covid-19 secara baik dan lancar itu mempengeruhi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.


Disebutkannya, dari sisi permintaan terjadi perbaikan pada komponen ekspor seiring dengan pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang.


Selain itu, impor diprakirakan juga menguat sejalan dengan perbaikan industri akibat aktivitas domestik yang meningkat dan perbaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.


Namun, sebutnya, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan menurun karena realisasi belanja yang umumnya belum optimal di awal tahun.


Sementara dari sisi lapangan usaha, LU (Lapangan Usaha) pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata diprakirakan akan membaik. Hal ini juga didorong optimisme pemulihan ekonomi pasca program vaksin.


Jadi secara keseluruhan, katanya, pada 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi dimana penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan program vaksinasi sebagai game changer pemulihan perekonomian Sumut.


Selanjutnya Soekowardojo menegaskan, kebijakan pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat antara lain melalui 5 strategi respon kebijakan yakni pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.


Di kesempatan itu Soekowardojo menyebutkan, pengaruh Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Ramadan dan Idul Fitri mendorong kenaikan inflasi secara keseluruhan, baik mobilitas, konsumsi, maupun ekspektasi pelaku usaha.


Namun meningkatnya harga pangan dan komoditas bumbu-bumbuan seiring meningkatnya permintaan di Ramadan dan jelang Idul Fitri juga menjadi salah satu faktor terjadinya inflasi.


Untuk menjaga dan mengantisipasi gejolak harga jelang lebaran itu diperlukan strategi dengan memenuhi ketersediaan pasokan sekaligus memantau distribusi komoditas agar jangan terjadi penimbunan barang kebutuhan pokok tersebut.

"Inflasi Sumut 2021 diperkirakan meningkat, didorong mulai pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat akibat kondisi pandemi yang membaik.


Daya beli masyarakat diprakirakan meningkat karena lapangan kerja yang mulai kembali normal dan kapasitas produksi yang berangsur menuju optimal.


“Prakiraan ini perlu menjadi perhatian, khususnya yang terdekat dalam upaya pengendalian inflasi selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri agar ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi senantiasa tetap terjaga,” ujarnya sambil untuk menjaga inflasi perlu dilakukan sosialisasi belanja bijak kepada masyarakat Sumut jelang dan selama Ramadan serta HBKN Idul Fitri.


Disebutkannya sosialisasi belanja bijak perlu didukung seluruh anggota TPID melalui berbagai saluran media untuk mengarahkan ekspektasi dan perilaku masyarakat.


Di kesempatan itu Soekowardojo menyinggung pengguna QRIS di propinsi ini sampai dengan 26 Maret 2021 tercatat 6,62 juta merchant QRIS.


Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas implementasi QRIS dengan melibatkan semua stakeholders internal. Juga tidak terbatas pada pasar tradisional, universitas namun diperluas ke berbagai area seperti industri kesehatan, penerimaan pemerintah (pajak/retribusi), rumah Ibadah, donasi, hingga tempat wisata, imbuhnya. (A1/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com