BKD Diminta Proses Dugaan Surat Kunker Palsu Ketua DPRD Deliserdang


71 view
BKD Diminta Proses Dugaan Surat Kunker Palsu Ketua DPRD Deliserdang
digtara.com/mag-02
Massa aksi saat berdemo di depan DPRD Deliserdang.
Lubukpakam (SIB)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaring Mahasiswa LIRA (Mahali) Sumatera Utara (Sumut), akhirnya melengkapi berkas aduan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deliserdang.

Itu dilakukan agar BKD DPRD segera memproses kasus surat kunjungan kerja (kunker) diduga palsu yang dikeluarkan dan ditandantangai Ketua DPRD Deliserdang, Zhaky Shahri.

"Permintaan dari BKD DPRD Deliserdang sudah kita penuhi. Untuk itu, kita meminta agar BKD DPRD Deliserdang segera bekerja memprosesnya," ucap Ketua DPW Jaring Mahali Sumut, Ajie Lingga yang ditemui di sekitar gedung wakil rakyat Deliserdang, usai menyerahkan berkas di DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Rabu (7/7).

Ajie meminta, agar pimpinan dan anggota BKD DPRD Deliserdang, bersikap tegas. Tidak pandang bulu dalam upaya penegakan hukum dan etika para anggota dewan.

"Kita minta, jangan takut bertindak. Meskipun status yang kami laporkan ini adalah ketua dewan (Zhakky Shahri)," tandasnya.

Kasus ini mencuat setelah Zhakky Shahri mengeluarkan surat kunker diduga palsu yang ditujukan ke PT Universal Gloves, Jalan Pertahanan, No.17, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, pada Jumat, 7 Mei 2021 lalu, pukul 10.00 WIB.

Dalam surat itu, Zakky Shahri mengutus empat anggota DPRD Deliserdang, antara lain Dedi Syahputra, Hairul Sani, Simon Sembiring dan Said Hadi.

Sekaitan masalah surat kunker diduga palsu yang dikeluarkan dan ditandatangani Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shahri, puluhan massa dari DPW Jaring Mahali Sumut sudah berdemo di DPRD Deliserdang, Senin lalu (28/6/2021).

Dalam aksinya, massa memjnta agar BKD DPRD Deliserdang, untuk segera memeriksa Zakky Shahri.

"Kami meminta BKD DPRD Deliserdang memeriksa keabsahan dan kebenarah surat menyurat yang dilakukan sudah melalui mekanisme Sekretariat DPRD Deliserdang, terkait surat No.090/, sifat: kunjungan kerja, yang surat itu ditandatangani Ketua DPRD Deliserdang" kata Ajie Lingga, Ketua DPW Jaring Mahali Sumut, di sela-sela aksi.

"Maka dari itu, kita meminta kepada BKD DPRD Deliserdang agar melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi serta menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Deliseedang yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD, demi menjaga nama baik lembaga DPRD," sambungnya.

Zakky Shahri saat dikonfirmasi soal desakan mahasiswa DPW Jaring Mahasiswa LIRA (Mahali) Sumut baru-baru ini agar BKD memeriksa surat kunker yang telah dikeluarkannya mengaku sangat senang.

"Wah setuju sekali bang untuk diproses, agar apa yang baru dimulai Pak Sekwan dengan surat edaran beliau agar tertib administrasi di DPRD Deliserdang," kata Zakky. (C3/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com