BPKP, BPK dan Inspektorat Diminta Monitoring dan Audit Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Purba Simalungun


422 view
BPKP, BPK dan Inspektorat Diminta Monitoring dan Audit Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Purba Simalungun
Foto: Doc Pri
Ilustrasi Dana Desa.
Simalungun (SIB)
Masyarakat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat memonitoring dan mengaudit semua penggunaan dana desa pada setiap nagori (desa) di wilayah Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, dari tahun sebelumnya hingga tahun 2021, agar penggunaan anggaran itu transparan dan sesuai dengan perundang-undangan.

"Kita minta ketiga instansi tersebut menurunkan timnya ke seluruh nagori se-Kecamatan Purba untuk memonitoring dan mengaudit pembangunan fisik, maupun non fisik yang dananya bersumber dari dana desa. Itu sangat perlu, demi kemajuan desa," kata warga daerah itu, di antaranya Medi Tondang, Julianto Purba dan Hendra Saragih, Minggu (5/9) secara terpisah.

Menurut Medi, penggunaan dana desa di daerah itu kerap menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat desa. Hal itu terjadi karena sistem informasi di wilayah itu tidak sesuai di lapangan dengan laporan pertanggungjawaban, begitu juga dengan kualitas dan sistem pengerjaannya.

"Kalau di Simalungun itu, sumber dana desa ada dua yaitu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, yang paling sering disorot warga itu adalah dana desa dari Pemda, serta pengalokasian anggaran dana desa untuk pemberdayaan dan lokasi pembangunan, karena dalam penetapan titik pembangunan kerap dilakukan tidak berdasarkan musyawarah masyarakat desa," katanya.

Selain itu, sambungnya, dana desa sudah bergulir 10 tahun lebih, tapi keadaan dusun di Kecamatan Purba masih ada yang tertinggal dan kehidupan masyarakatnya pun masih banyak berada di tingkat pra sejahtera.

"Kenapa sudah 10 tahun lebih dana desa bergulir, tapi masih ada yang seperti itu. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Padahal, dana sudah tersedia selama 10 tahun lebih. Untuk itulah agar BPKP, BPK dan Inspektorat aktif memonitoring dan mengaudit semua kegiatan fisik dan non fisik yang bersumber dari dana desa, khususnya di Kecamatan Purba," katanya.

Hal senada disampaikan Julianto Purba dan Hendra Saragih. Mereka menilai, bahwa masih ada terjadi persekongkolan jahat dalam penggunaan dana desa di Kecamatan Purba, di antaranya soal harga material yang kerap tidak sesuai dengan harga yang dibeli dengan laporan pertanggungjawaban. Karena itulah kerap terjadi kesenjangan sosial di antara masyarakat desa, tapi masyarakat enggan melaporkannya.

"Di sini kami tidak menerangkan secara jelas nama-nama nagorinya (desa) atau dusunnya. Kami hanya ingin instansi itu memonitoring dan mengaudit secara jujur semua penggunaan dana desa di setiap nagori se-Kecamatan Purba. Jika hal itu benar-benar dilakukan secara jujur dan transparan, semua pasti akan diketahuan. Tapi kalau dimonitoring dan diaudit dengan tidak jujur dan dilakukan dengan cara-cara seremonial, pasti tidak ada masalah," kata warga itu. (D5/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com