Medan (harianSIB.com)
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Simalungun di APBD Sumut TA 2022. Pasalnya, hampir seluruh ruas jalan itu sudah rusak sehingga menimbulkan reaksi protes dari masyarakat.
Hal itu dikatakan Baskami Ginting kepada jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Jumat (27/8/2021), di DPRD Sumut, menanggapi unjuk rasa Aliansi Simalungun Bersatu (ASB) di Panei Tongah dan ke PTPN IV Unit Marjandi, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, yang memprotes Pemprov dan DPRD Sumut yang kurang peduli terhadap kerusakan jalan provinsi di Simalungun.
Menurut Baskami, berdasarkan laporan masyarakat ke lembaga legislatif, jalan provinsi yang mengalami rusak parah saat ini yakni, jalan Perdagangan - Pematangsiantar, jalan lintas Pematangsiantar- Saribudolok, jalan lintas Simpang Raya ke Tiga Ras, jalan lintas Raya – Raya Kahean dan sejumlah ruas jalan lainnya.
"Memang pada tahun 2020, Dinas BMBK Sumut ada mengalokasikan anggaran perbaikan jalan provinsi di APBD Sumut ke Kabupaten Simalungun, tapi nilainya sangat sedikit mengingat hampir seluruh mata anggaran direfocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ruas jalan provinsi di daerah itu banyak yang hancur," kata Baskami.
Meski demikian, Baskami bersama anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun akan mengawal proses penganggaran perbaikan jalan provinsi tersebut, guna ditampung di R-APBD Sumut TA 2022 atau jika memungkinkan dialokasikan juga di P-APBD TA 2021 yang saat ini sedang dibahas eksekutif-legislatif, tapi anggarannya tidak besar.
Berkaitan dengan itu, Baskami meminta masyarakat Simalungun yang tergabung dalam ASB bisa memahami kondisi anggaran di APBD Sumut, sehingga sejumlah ruas jalan provinsi di Simalungun "hancur-lebur" dan sangat mengganggu aktivitas warga "habonaran do bona" ini.
Diakui Baskami, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan infrastruktur yang baik, karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Simalungun kegiatannya bertani, sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan yang baik, guna memudahkan pendistribusian hasil pertanian.
Untuk itu, Baskami mengingatkan Dinas BMBK Sumut agar jangan lagi membiarkan jalan provinsi di Simalungun rusak parah dan besar harapan masyarakat pada APBD Sumut TA 2022 dialokasikan anggaran perbaikannya, guna menghindari keresahan para pengguna jalan melintasi jalan yang penuh lubang-lubang besar. (*)
