Berobat Hanya Tunjukkan KTP, John Martin Lumban Gaol Minta Wali Kota Kontrol Kualitas Layanan


145 view
Berobat Hanya Tunjukkan KTP, John Martin Lumban Gaol Minta Wali Kota Kontrol Kualitas Layanan
Foto : Ist/harianSIB.com
John Martin Lumban Gaol 

Medan (SIB)

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Senin (28/11), mengumumkan mulai 1 Desember, diterapkan universal health coverage (UHC) dengan layanan perobatan yag tak rumit. “Warga Medan dengan KTP Medan, sudah dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP atau NIK di kartu keluarga (KK) di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS,” ujarnya.

Yang dimaksud dengan penduduk Medan dalam rujukan tersebut adalah warga yang memiliki atau anggota BPJS aktif, baik untuk kategori mandiri, pekerja atau yang memiliki BPJS Mandiri yang tidak aktif karena tunggakan.

Kebijakan itu diapresiasi warga. Termasuk oleh aktivis John Martin Lumban Gaol. “Tetapi, apapun namanya, yang terpenting bagaimana kualitas pelayanan. Selama ini, sudah ada upaya melakukan yang terbaik, tapi dalam berobat yang merujuk pada keanggotaan sebagaimana disarankan pemerintah, banyak keluhan. Saya minta, Wali Kota Medan juga memerhatikan keluhan warganya, mengontrol kualitas layanan sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan jika memungkikan sesuai standar internasional,” ujar pria yang menjabat Waki Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Medan tersebut.

Menurutnya, kebijakan yang memberlakukan layanan perobatan meski bagi penunggak premi BPJS, agak rancu. Di satu sisi, anggota BPJS jadi “malas-malasan” membayar premi karena toh tetap dapat dilayani oleh provider, dalam hal ini rumah sakit. Di sisi lain, bila kebijakan tersebut tidak dikontrol ketat, membuka kemungkinan kualitas pelayanan menjauh dari harapan. “Selama ini, benyak keluhan jika mengakses pelayanan dengan sistem tersebut. Itulah sebabnya, utamakan dan kontrol kualitas pelayanan.

Kelonggaran berobat karena hanya menunjukkan NIK harus disertai jaminan kualitas serta dengan parameter yang jelas,” tambahnya.

Polisisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Medan itu meminta Wali Kota memberlakukan parameter kualitas mengikuti kebijakan berobat hanya menunjukkan KTP tersebut.

Menurutnya, pertanyaan soal kualitas layanan sehubungan fasilitas berobat kelas 3, menjadi titik perhatian sebab selama ini, pasien di kelompok tersebut paling banyak mengeluh. “Jika kualitas layanan untuk kelas 3 tidak diperbaiki sesuai parameter, maka pasien cenderung depresi yang dikhawatirkan memunculkan persoalan baru hingga sulit sembuh,” tegas John Martin Lumban Gaol.

Ia menyorot mekanisme pelayan yang tetap seperti biasa dengan sistem berjenjang. “Cara berjenjang harus lentur sebab pasien yang butuh perawatan sesegera, terkendala karena harus ke balai pengobatan atau Puskesmas untuk kemudian mendapat surat rujukan,” tutupnya. (R10/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com