Biaya Penerimaan Siswa Baru SMK N 2 Kualuh Selatan Diduga Pungli

* Wakasek: Bukan Termasuk Kategori Pungli

313 view
Biaya Penerimaan Siswa Baru SMK N 2 Kualuh Selatan Diduga Pungli
Foto Dok
Hardiansyah
Aekkanopan (SIB)
Kepala SMK N 2 Kualuh Selatan Abdul Hamid Sembiring melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Hardiansyah mengatakan, sejumlah biaya dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021, seperti biaya baju olah raga sebesar Rp 170.000, asuransi siswa untuk 3 tahun Rp 90.000, atribut Rp 70.000, biaya pendaftaran Rp 30.000 itu bukan pungli. Hal itu disampaikannya kepada SIB, Selasa (7/9) di ruang kerjanya.

Dikatakan, selaku Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejumlah biaya tersebut bukan termasuk kategori pungutan liar (Pungli), terlebih semua pembiayaan sudah dirapatkan komite dengan jumlah siswa baru sebanyak 202.

"Mengenai biaya baju olah raga, uang asuransi dan atribut ini salahnya di mana, sedangkan untuk biaya pendaftaran itu sama sekali tidak ada pungutan, kalau ada siapa kira-kira sumbernya siapa yang mengatakan, silahkan jumpakan sama saya, karena saya ditugaskan sebagai Ketua PPDB di sekolah ini," ucapnya.

Dijelaskan, mengenai biaya materai itu atas permohonan orangtua yang mayoritas memiliki keterbatasan dalam mendaftar secara online ke dapodik provinsi, sedangkan tugasnya hanya membantu memverifikasi untuk proses pendaftaran, sehingga materai dan map dan lain sebagainya yang diperlukan tidak mungkin bisa ditampung di dana BOS.

Kemudian, masalah asuransi itu atas kesepakan bersama dengan orangtua dan komite dan hal tersebut bukan suatu kewajiban. Asuransi siswa tersebut bernama Asuransi Granlife yang berkantor di Rantauprapat.

"Siswa SMK ada sebagian yang praktek ke luar sekolah, apabila ada anak yang meninggal atau kecelakaan dan orang tua, maka di sanalah manfaat dari asuransi itu dan itu dibayarkan sekali di awal penerimaan siswa baru selama tiga tahun. Sedangkan, untuk biaya atribut itu dilaksanakan atas peraturan sekolah dan itu bukan dipaksakan dan nyatanya masih banyak yang belum membayarkannya," katanya.

Menanggapi itu, Syamsudin Sianturi Kordinator Wilayah Sumut LSM OMCi (Obor Monitoring Citra Independen) saat diminta tanggapanya mengatakan, Permendikbud nomor 44 tahun 2012 sudah secara gamblang dan rinci apa saja yang disebut kategori pungli, sedangkan mekanisme PPBD juga sudah dijelaskan dalam Permendikbud nomor 1 Tahun 2021.

"Saya menyarankan agar Kepala SMK N 2 Kualuh Selatan mempelajari Permendikbud tersebut, agar ke depan saat penerimaan siswa baru, hal terkait pungutan tidak terulang kembali, terlebih saat Labura dalam situasi PPKM," katanya.

Selain itu, dia mempertanyakan legalitas penunjukan dari Disdik Provinsi Sumut maupun Kemendikbud tentang MoU asuransi siswa, mengingat pihaknya baru menemukan adanya asuransi di lingkungan sekolah SMK.

"Untuk itu kita akan menidaklanjuti surat laporan resmi ke Inspektorat Provinsi Sumut dan penegak hukum untuk mengaudit pengguna dana BOS dan dugaan pungli yang terjadi di sekolah tersebut," katanya. (E8/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com