Terima Anggota DPR RI Komisi VIII

Bupati Deliserdang Harapkan Dapat Benahi Infrastruktur Akibat Bencana Walau Jadi Kewenangan Pusat


178 view
Bupati Deliserdang Harapkan Dapat Benahi Infrastruktur Akibat Bencana Walau Jadi Kewenangan Pusat
Foto dok/Kominfo
KUNKER: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan didampingi Wabup Yusuf Siregar serta lainnya terima kunker rombongan anggota Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Marwan Dasopang di Lubukpakam, Rabu (19/5).
Lubukpakam (SIB)
Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan bersama Wabup HMA Yusuf Siregar menerima rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Drs H Marwan Dasopang saat melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan program penanggulangan bencana ke Kabupaten Deliserdang di Aula Cendana, Kantor Bupati, Lubukpakam, Rabu (19/5).

Dalam pertemuan tersebut, Ashari berharap agar ada kordinasi dan pembagian tugas yang lebih jelas lagi antara tingkat pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota agar penanganan dampak bencana di daerah bisa lebih cepat dilakukan.

Misalnya untuk kondisi darurat, pemerintah daerah diperbolehkan melakukan perbaikan terhadap insfrastruktur yang rusak akibat bencana. Seperti jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dapat diperbaiki oleh pemerintah kabupaten dengan menggunakan dana kebencanaan.

Sebab jika menunggu dikerjakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ada alur birokrasi yang harus dilalui terlebih dahulu. Padahal menurut Ashari, masyarakat sangat membutuhkan akses tersebut untuk segera diperbaiki dan dapat dipergunakan.

Khusus mengenai Covid-19 di Deliserdang yang oleh BNPB dinyatakan berstatus merah, terang Ashari, sampai tanggal 17 Mei 2021 angka positif Covid-19 berada pada angka 5.706 dengan pasien sembuh 4.911 jiwa dan meninggal dunia 325 orang.

Berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang PPKM, dari 380 desa dan 14 kelurahan di Kabupaten Deliserdang ditemukan data bahwa tidak satu pun kelurahan/desa di Deliserdang yang masuk kategori merah dan orange.

Pihaknya sedang menelusuri tentang ketidakserasian data terkait penilaian dari BNPB dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri .

“Hal itu bukan dipermasalahkan akan tetapi terkait upaya-upaya mengambil langkah untuk mengatasi Covid-19. Apapun itu kami harus tetap memastikan bahwa masyarakat hidup dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah," terang Ashari.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI itu adalah untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Terutama dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

"Banyak permasalahan yang timbul dan aspirasi yang disampaikan dari kunjungan kami ini nantinya akan dibahas di DPR RI untuk disikapi. Mudah-mudahan kehadiran kami Komisi VIII DPR RI memberi dukungan bagi Kabupaten Deliserdang khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya,” kata Marwan Dasopang dari Partai Kebangkitan Bangsa. (C3/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com