Bupati Labusel Keluarkan Surat Edaran, Ingatkan Jajaran Hindari KKN


122 view
Bupati Labusel Keluarkan Surat Edaran, Ingatkan Jajaran Hindari KKN
Foto : Istimewa
Bupati Kabupaten Labusel, H Edimin.

Kotapinang (harianSIB.com)


Bupati Kabupaten Labusel, H Edimin mengingatkan jajarannya untuk menghindari perbuatan yang menjurus pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).


Peringatan tersebut disampaikan secara tertulis melalui Surat Edaran No. 700/634/It.Kab/2022 tentang Pencegahan Korupsi bertanggal 9 Maret 2022. Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala OPD, camat, para KUPT Puskesmas, Korwil pendidikan, dan kepala desa.


"Surat edarannya sudah disampaikan ke seluruh satuan kerja yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumut No. 356/2073 tertanggal 23 Februari 2022 tentang Pencegahan Korupsi," kata Kepala Dinas Kominfo Pemkab Labusel, M Irsan ketika dikonfirmasi, Selasa (29/3/2022).


Dijelaskan, dalam surat edaran tersebut, seluruh jajaran diingatkan untuk menghindarkan pungutan liar, suap, komisi, cash back, kick back, gratifikasi, dan tindakan koruptif lainnya dalam pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, pemberian izin, serta perencanaan dan penganggaran APBD. Bupati juga mengajak untuk tidak melakukan pelanggaran hukum administrasi pemerintahan, perdata, dan pidana dalam aktivitas pelaksanaan tugas.


"Selain itu, agar meningkatkan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan seluruh jajaran guna mencegah terjadinya tindakan koruptif," katanya.


Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Labusel dari Fraksi Partai Golkar, M Romadon Nasution mengaku apresiatif surat edaran Bupati Labusel demi perubahan kearah yang lebih baik. Namun dia berharap, surat edaran tersebut jangan hanya menjadi formalitas semata, namun nihil pelaksanaan.


"Selama ini banyak orang menyebut Labusel itu lambat urusan selesai, yang artinya rentan dengan praktek-praktek KKN. Kita berharap kedepannya tidak ada lagi. Pemkab harus mewujudkan konitmen sesuai surat edaran tersebut. Kami di legeslatif mendukung dan akan mengawasi prakteknya di lapangan," katanya. (*)


Penulis
: Rudi Afandi Simbolon
Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar