Selasa, 23 Juli 2024

Bupati Sampaikan LHP BPK atas LKPD TA 2021 ke DPRD Nias Barat

Redaksi - Jumat, 20 Mei 2022 21:42 WIB
331 view
Bupati Sampaikan LHP BPK atas LKPD TA 2021 ke DPRD Nias Barat
Foto: harianSIB.com/TMC
SAMPAIKAN SAMBUTAN: Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu menyampaikan sambutan pada  penyerahan LHP-BPK di hadapan peserta sidang paripurna, di Gedung DPRD Nisbar,  Jumat (20/5/2022). 
Lahomi (harianSIB.com)

Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan adanya catatan dan temuan-temuan oleh BPK agar diselesaikan sebelum 60 hari.

"Seluruh pimpinan perangkat daerah agar memperbaiki dan menindaklanjuti catatan-catatan BPK sesuai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing," kata Khenoki saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD, pada sidang paripurna DPRD, Jumat (20/5/2022).

"Ini memang bukan disengaja, tapi kelemahan itu harus kita jawab dan perbaiki. Apabila tidak diindahkan, jangan sesali saya, maafkan saya, saya akan evaluasi demi kebaikan kita bersama," tegas Khenoki.

Ia mengajak semua pihak terutama PNS agar memaknai WTP sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas.

“Semoga ini menjadi motivasi dan penyemangat untuk lebih bekerja keras lagi untuk mempertahankan predikat ini, sehingga tahun depan dapat kita pertahankan capaian ini secara berkelanjutan," katanya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nias Barat, Evolut Zebua, bersama Wakil Ketua DPRD Tolosokhi Halawa, ditandai dengan penyerahan LHP BPK RI oleh Bupati didampingi Sekda Fakhili Gulo dan Inspektur Yosafati Waruwu.

Sebagi informasi, sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan Pasal 153 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan dalam rangka pengawasan LHP-BPK, DPRD berhak mendapatkan LHP yang dilakukan BPK.

Usai penyerahan LHP-BPK, dilanjutkan dengan sidang paripurna dengan agenda penyelarasan hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda tentang Perangkat Daerah. (*)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Pemilu 2024, Gerindra Rebut 6 Kursi  DPRD Nias Barat,  5 Caleg Petahana
dr. Rane Budayada Gohae Dilantik Jadi Direktur UPTD RS Pratama Lologulu Soguna Bazato
Bupati Nisbar Optimis dengan Janji Pj Gubsu Bangun Jembatan dan Infrastruktur
Khenoki Terharu Ada Klub Sepak Bola Kontrak Pemain Profesional
32 Klub Sepak Bola Ikuti Open Turnamen Bupati Nias Barat Cup 2023
Wakil Bupati Nias Barat dapat 4 Mobil Dinas, 1 Rusak Tidak Diperbaiki Bagian Umum
komentar
beritaTerbaru