Bupati Simalungun "Positive Thinking" Tanggapi Hak Interpelasi 17 Anggota DPRD


917 view
Bupati Simalungun "Positive Thinking" Tanggapi Hak Interpelasi  17 Anggota DPRD
Foto: harianSIB.com/Jheslin M Girsang
Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga. 
Simalungun (harianSIB.com)
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyatakan belum menerima surat tentang hak interpelasi yang diajukan 17 anggota DPRD Simalungun.

Kendati demikian, kabar pengajuan hak interpelasi diakui sudah ia dengar dan baca pada sejumlah media cetak maupun online.

"Secara resmi, saya belum menerima. Saya hanya mendengar, membaca pada beberapa media cetak, online dan menerima telepon dari teman-teman. Positive thinking (berpikir positif) terhadap hak interpelasi yang diajukan DPRD Simalungun," tutur Radiapoh, Rabu (26/1/2022).

Sebagaimana diketahui, sebanyak 17 anggota DPRD Simalungun mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan dan keputusan bupati. Ada 4 poin diajukan dalam hak interpelasi yakni terkait Surat Keputusan Bupati No 188.45/8125/1.1.3/2021 yang disebut tentang pengangkatan tenaga ahli.

Pengangkatan tenaga ahli, menurut anggota dewan tersebut, melanggar Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2019 pasal 102 point (4).

Menanggapi hal itu, Radiapoh mengatakan, pengangkatan tenaga ahli ada diatur dalam peraturan bupati (Perbup), namun peraturan ini sudah dicabut sejak 31 Desember 2021 lalu.

"Jadi, perlu kita ketahui bahwa ada 3 staf ahli bukan tenaga ahli dan itu sudah kita lantik dan semuanya berlatar belakang ASN (Aparatur Sipil Negara). Pengangkatan staf ahli diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019," urai Radiapoh.

Perihal pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga menjadi alasan pengajuan hak interpelasi, Radiapoh menanggapinya dengan tenang dan profesional.

"Pelantikan Sekda definitif sudah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Prosesnya melalui pansel (panitia seleksi), BKD (Badan Kepegawaian Daerah) mengumumkan lelang jabatan sesuai dengan mekanisme. Ada tiga orang yang mengikuti seleksi," ujar Radiapoh.

Sementara itu, pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun, katanya, dilakukan sesuai aturan melalui uji kompetensi atau asesmen dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Jadi, kita taat aturan, jangan sampai tersandra. Semuanya dijalankan sesuai mekanisme dan tidak ada intervensi dari pihak-pihak manapun dalam proses seleksi," urainya.

Menurut Radiapoh, pengajuan hak interpelasi merupakan bentuk kecintaan anggota DPRD Simalungun terhadap Kabupaten Simalungun. Ia pun berprinsip akan menghadiri undangan DPRD jika kelak diminta memberikan keterangan menjawab pertanyaan DPRD pada paripurna.

"Sebagai warga negara yang baik, kalau nanti ada undangan secara resmi maka kita pasti datang," tutur Radiapoh.

DPRD Simalungun dianggap sebagai mitra kerja yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dalam meningkatkan pembangunan tentunya tidak terlepas dari kolaborasi kedua lembaga tersebut.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau perbedaan pendapat, beda pandangan politik, itu hal wajar. Apapun ceritanya, kami bersama anggota DPRD harus bersatu membangun Kabupaten Simalungun," pungkas Radiapoh. (*)

Penulis
: Jheslin M Girsang
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com