Buruh Demo ke Kantor Bupati Deliserdang Minta Difasilitasi Bertemu dengan Apindo Soal Penetapan UMK

* Kadisnaker Sebut UMK Ditetapkan Sesuai PP 36

168 view
Buruh Demo ke Kantor Bupati Deliserdang Minta Difasilitasi Bertemu dengan Apindo Soal Penetapan UMK
Foto: Dok/David
AKSI DAMAI: Elemen buruh melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Deliserdang di Lubukpakam, Selasa (30/11) untuk difasilitasi adanya pertemuan dan perundingan antara pengusaha (Apindo) dengan buruh dalam hal penentuan besaran UMK tahun 2022.
Lubukpakam (SIB)
Elemen buruh di Kabupaten Deliserdang mendatangi kantor Bupati Deliserdang dengan harapan dapat difasilitasi adanya pertemuan dan perundingan antara pengusaha (Apindo) dengan buruh dalam hal penentuan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) tahun 2022. Sebab sehari sebelumnya rapat dengan Dewa Pengupahan Daerah (Depeda) para elemen buruh tidak sependapat dengan penetapan UMK berdasarkan PP 36.

Pantauan SIB, Selasa (30/11) ada sekitar puluhan perwakilan buruh yang datang. Kedatangan mereka dikawal ketat pihak kepolisian dan Satpol PP Deliserdang. Mereka menyampaikan orasi lalu diterima pihak Pemkab.

"Pulanglah kami, apalagi (rekomendasi) sudah dikirim ke Provinsi rupanya. Kami datang hari ini karena kemarin Asisten I bilang hari ini akan ada jawaban atas kedatangan kami. Tapi ternyata kami tidak ada difasilitasi, dan sepertinya rekomendasi itu buru-buru dikirim ke Pemprov Sumut," ucap Rian Sinaga dari elemen buruh.

Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Deliserdang, Binsar TH Sitanggang membenarkan pihaknya menggelar rapat sehari sebelumnya. Namun karena pihaknya komitmen dalam penentuan UMK sesuai PP nomor 36, perwakilan buruh keluar dari rapat.

"Dalam rapat itu saya tegaskan bahwa pihaknya wajib mengikuti kebijakan dari pusat soal penetapan upah minimum. Formula upah minimum telah ditetapkan berdasarkan PP no 36, tentang pengupahan turunanan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja," terang Binsar saat diwawancarai.

Dijelaskan, penetapan UMK provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia sudah diatur oleh formula penetapan upah minimum. Sesuai formula itu sebenarnya untuk UMK Deliserdang tahun 2022 mengalami penurunan, namun karena ada aturan asal PP 36 bila di bawah penetapan tahun berjalan ini maka UMK tahun depan dipakai UMK tahun berjalan ini (2021) yaitu sebesar Rp3.188.529.

Sesuai PP 36 itu dijelaskan lagi bahwa UMK diberlakukan bagi karyawan atau buruh mulai dari 0 sampai kurang dari 1 tahun. Karena karyawan dan buruh satu tahun kerja ke atas diberlakukan struktur dan skala upah ditentukan pihak perusahaan bersama buruh yang bersangkutan. Namun dengan catatan sesuai dengan kemampuan dan produktivitas dari perusahaan.

Senada ditambahkan Ketua Depeda Deliserdang, Indrawansyah Putra bahwa besaran upah telah direkomendasikan ke Gubernur. "Sudah kita kirim kemarin sore. Udah ditandatangani Pak Bupati," ujarnya.

Indra membantah kalau disebut rekomendasi besaran upah yang dikirim ke Gubernur terburu-buru. Disebut apa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. "Deadline nya itu hari ini. Bukan deadline dari Provinsi tapi memang ada aturannya batas waktunya sampai 30 November," jelasnya.

Indrawansyah yang merupakan Kabid Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Dinas Ketenagakerjaan Deliserdang ini mengatakan penentuan besaran upah sudah disepakati di rapat Depeda. Walaupun unsur buruh tidak sependapat namun hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ia menegaskan harusnya besaran upah di Deliserdang bukan naik namun turun dari tahun sebelumnya sekitar Rp18.589. (C3/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com