Camat Bilah Hilir Labuhanbatu Mengeluh, Pajak Perkebunan Tak Terpantau


131 view
Camat Bilah Hilir Labuhanbatu Mengeluh, Pajak Perkebunan Tak Terpantau
Foto Dok
Bangun Siregar
Negerilama (SIB)
Camat Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Bangun Siregar mengeluh, pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Perkebunan tidak terpantau, dibayar atau belum oleh yang bersangkutan,

Akibatnya laporan pajak dari kecamatan dimaksud menjadi kurang lengkap bahkan tidak sinkron.

Demikian diungkapkan Bangun Siregar kepada wartawan, Kamis (7/10).

Pihaknya mengaku sudah menyurati bahkan mendatangi kantor Pajak Pratama Labuhanbatu, tapi jawabnya nihil. "Bukan kewenangan kami itu pak," ujarnya menirukan staf kantor pajak itu.

Dilanjutkannya, Staf Kantor Pajak Pratama Rantauprapat malah menyarankan menghubungi Kantor Pajak yang ada di Pematangsiantar guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Dirinya menyarankan agar pihak perusahaan perkebunan bersedia memberikan bukti pembayaran pajak. "Kita harapkan perkebunan mau, karena demi NKRI," harapnya.

Anggota DPRD Labuhanbatu, Ahmad Khairul, ketika dimintai komentarnya, melalui selularnya kepada wartawan mengatakan terkait akurasi informasi pajak perkebunan sifatnya online bisa langsung ditanya ke Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Labuhanbatu atau langsung kepada perusahaan yang bersangkutan.

"Tanya ke Dispenda, atau kepada perusahaan yang bersangkutan, itu akan dapat infonya," ungkapnya.

Anggota legislatif yang juga Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Labuhanbatu itu juga tetap mendorong agar target PAD Labuhanbatu setiap tahun dapat meningkat.

Sebab lanjutnya, perolehan PAD Labuhanbatu dari sektor pajak tahun 2020 yang lalu dibawah 40 persen. "Ini harus didorong supaya meningkat," ujarnya .

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) kabupaten Labuhanbatu, Muleh,SE ketika dikonfirmasi, Kamis (7/10) melalui selularnya kepada wartawan mengatakan Dispenda diberi wewenang oleh regulasi yang ada untuk menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan di bawah 25 hektare. "Wewenang kita hanya 25 hektare ke bawah, ke atas wewenang Pajak Pratama," ungkapnya.

Namun katanya, pihaknya akan turun ke berbagai perusahaan perkebunan guna menginventarisir serta meminta berbagai data terkait pajak sebab ada juga perusahaan yang nakal menutup-nutupi pembayaran pajaknya. (E6/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com